KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Hal ini imbas pemangkasan anggaran lebih dari 73% pada tahun ini.
Awalnya, Kementerian PU memperoleh anggaran Rp110,95 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp29,57 triliun. Pemangkasan ini berpotensi berdampak pada perekonomian dan target prioritas pemerintah tahun ini.
“Efisiensi anggaran di kementerian kami sebesar Rp81,38 triliun akan berdampak pada pencapaian target prioritas pada tahun ini,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, seperti dilansir katadata, baru-baru ini.
Dalam rapatnya bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari yang sama, Dody Hanggodo menyampaikan sejumlah proyek infrastruktur 2025 dicoret imbas pemangkasan anggaran.
Anggaran proyek infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air misalnya, dipangkas dari Rp38,4 triliun menjadi Rp10,7 triliun.
Salah satu dampaknya, rencana awal pembangunan 16 unit bendungan hanya menyisakan satu proyek yang bakal dikerjakan Kementerian PU. Bendungan itu adalah Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan.
Dirjen Bina Marga yang menangani proyek pembangunan jalan dan jembatan memangkas anggaran dari Rp37,3 triliun menjadi Rp12,5 triliun. Salah satu imbasnya, proyek preservasi jalan dan jembatan tidak akan dilakukan tahun ini.
Dirjen Cipta Karya mengalami pemangkasan dari Rp11,5 triliun menjadi Rp3,8 triliun. Proyek yang dihapus termasuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Sedangkan Dirjen Prasarana Strategis mengalami pemangkasan anggaran dari Rp21,8 triliun menjadi Rp1,16 triliun. Imbasnya, rencana renovasi lebih dari 2.000 unit madrasah berkurang menjadi hanya 86 unit.
Imbas efisiensi ini, pemerintah berencana untuk mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur tahun 2025-2029 dengan target nilai mencapai Rp544,5 triliun.
Dengan itu, swasta ditargetkan terlibat dalam 11 proyek pembangunan sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, hingga 11 proyek pemukiman.
Untuk diketahui, Kementerian PU merupakan kementerian/lembaga (K/L) dengan pemangkasan anggaran tahun 2025 terbesar mencapai Rp81,38 triliun.
Pemangkasan anggaran ini butut Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025. Dalam Inpres, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk seluruh K/L menghemat hingga Rp256,1 triliun. (ind)
