“Mutasi bagian promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.”
Kalimat singkat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membuka babak baru di tubuh Korps Adhyaksa.
Di balik perpindahan 90 Kepala Kejaksaan Negeri, terselip cerita lain. Provinsi Sulawesi Tengah mengirim dua putra terbaiknya memimpin kejaksaan di dua daerah berbeda.
Gelombang mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut diteken Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto. Sebanyak 90 Kepala Kejaksaan Negeri bergeser dari pos lama menuju penugasan baru.
Bagi Kejaksaan Agung, perpindahan pejabat semacam ini bukan peristiwa luar biasa.
Rotasi menjadi instrumen pembinaan karier, promosi, sekaligus penyegaran organisasi.
Tujuannya menjaga ritme institusi, memperkuat profesionalisme, serta meningkatkan mutu pelayanan hukum.
“Iya benar, ini proses mutasi bagian promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat,” ujar Anang kepada wartawan, Kamis, 30 Juli 2026.
Di antara puluhan nama dalam daftar mutasi, perhatian publik Sulawesi Tengah tertuju kepada dua figur.
Andi Rio Rahmat Rahmatu mendapat kepercayaan memimpin Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat.
Penugasan itu menempatkan putra Sulteng memimpin satuan kerja strategis di luar provinsi asal.
Pada saat hampir bersamaan, Lapatawe B. Hamka memperoleh amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Palu.
Penugasan tersebut bukan sekadar perpindahan jabatan.
Kepercayaan memimpin institusi penegak hukum di ibu kota provinsi menempatkannya pada simpul penting penanganan perkara serta pelayanan hukum di Sulawesi Tengah.
Kedua penempatan itu menghadirkan ironi menarik.
Seorang putra daerah diberi mandat membangun kinerja penegakan hukum di luar kampung halaman.
Seorang lainnya justru kembali memimpin institusi di tanah sendiri.
Jalur keduanya bertemu pada satu titik: promosi melalui mekanisme pembinaan karier Kejaksaan Agung.
Rotasi nasional tersebut turut mengubah wajah kejaksaan di sejumlah kabupaten Sulawesi Tengah.
Naungan Harahap meninggalkan kursi Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, lalu digantikan Nurdin.
Ali Toatubun kini memimpin Kejaksaan Negeri Tolitoli.
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Buol dipercayakan kepada Andi Herman.
David Razi memimpin Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
Sementara Ikram Mhd Saleh menakhodai Kejaksaan Negeri Donggala.
Secara nasional, mutasi terhadap 90 Kepala Kejaksaan Negeri menegaskan pola regenerasi di tubuh Korps Adhyaksa.
Rotasi menjadi ruang evaluasi sekaligus arena pembuktian.
Rekam jejak masa lalu membuka pintu promosi, tetapi capaian pada penugasan baru kelak menentukan langkah berikutnya.
Bagi Sulawesi Tengah, keputusan tersebut melampaui sekadar pergantian papan nama di ruang kepala kejaksaan.
Dua putra daerah kini berdiri pada panggung berbeda, memikul amanah serupa: menjaga marwah penegakan hukum.
Selebihnya, publik tinggal menunggu apakah kepercayaan itu benar-benar menjelma menjadi integritas, keberanian, serta kerja nyata. IND
