“Menurut kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos), KPM terbukti sebagai pemain judol secara otomatis bantuan sosial dihentikan, namun dapat dinormalisasi kembali dengan syarat yang bersangkutan menutup akun judi, kemudian membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000.”
PARIGI | KORANINDIGO — Sebanyak 7.197 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masuk dalam daftar terindikasi terlibat transaksi judi online.
Temuan itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah karena menyentuh kelompok penerima bantuan sekaligus membuka persoalan lain: penggunaan data kependudukan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Kepala Bidang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Parigi Moutong, Ayub Ansyari, mengatakan data tersebut masih dalam tahap verifikasi dan klarifikasi di tingkat desa serta kelurahan.
“Kasus ini menjadi perhatian kami. Jika indikasi itu terbukti, bisa berdampak kepada bantuan sosial pemerintah,” kata Ayub.
Verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG.
Pemerintah desa dan kelurahan diminta memastikan identitas serta kondisi sebenarnya dari KPM sebelum keputusan penghentian maupun pemulihan bantuan dilakukan.
Kebijakan Kementerian Sosial membedakan status indikasi dengan pembuktian. KPM terbukti menjadi pemain judi online dapat dikenai penghentian bantuan secara otomatis.
Namun, status penerima masih dapat dipulihkan setelah memenuhi sejumlah persyaratan.
“Surat pernyataan diunggah ke SIKS-NG. Secara otomatis dokumen itu masuk ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemensos untuk dilakukan pemulihan,” ujar Ayub.
Persoalan menjadi lebih rumit karena, menurut Dinas Sosial Parigi Moutong, sebagian temuan diduga bukan berasal dari aktivitas pemilik identitas. Administrasi kependudukan milik KPM disebut ditemukan digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
“Dari kasus itu kebanyakan ditemukan administrasi kependudukan KPM digunakan oleh oknum tertentu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” kata Ayub.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat tidak menyerahkan dokumen kependudukan kepada orang lain tanpa tujuan jelas. Risiko penyalahgunaan data tidak berhenti pada terancamnya bantuan sosial.
“Risikonya tidak hanya berdampak pada penghentian bantuan, tetapi juga bisa berdampak pada rusaknya reputasi finansial, hingga keterlibatan dalam kasus hukum,” ujarnya.
Kasus Parigi Moutong bukan fenomena terisolasi. Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebanyak 4.467 KPM juga terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data kependudukan dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Temuan di Mataram memperlihatkan pola lebih rinci. Sebanyak 1.032 KPM terindikasi di Kecamatan Sandubaya, 999 di Ampenan, 670 di Mataram, 634 di Selaparang, 614 di Cakranegara, dan 518 di Sekarbela.
Lebih mencolok, kelompok paling miskin justru mendominasi data tersebut. KPM pada desil 1 mencapai 1.509 orang atau 33,78 persen. Desil 2 sebanyak 1.231 KPM, desil 3 sebanyak 958 KPM, dan desil 4 sebanyak 769 KPM.
Data itu memberi gambaran bahwa persoalan judi online tidak semata berkaitan dengan kelompok berpenghasilan menengah atau tinggi.
Transaksi judi juga telah menyusup ke kelompok masyarakat penerima perlindungan sosial—kelompok yang semestinya menjadi sasaran utama intervensi pemerintah untuk mengurangi kerentanan ekonomi.
Di tingkat nasional, pemerintah mulai memperlakukan judi online sebagai persoalan lintas sektor.
Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, memeriksa sekitar 4.000 pegawai berdasarkan data PPATK terkait transaksi judi online.
Menteri PU Dody Hanggodo meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti, bukan sekadar daftar nama.
“Data sekitar 4.000 pegawai tersebut masih harus ditelaah dan diverifikasi,” kata Dody.
Otoritas Jasa Keuangan juga meminta perbankan menelusuri serta memblokir 38.375 rekening terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Jumlah itu meningkat dari 36.735 rekening sebelumnya.
Bagi Parigi Moutong, angka 7.197 KPM menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memotong bantuan apabila temuan telah terbukti.
Proses verifikasi harus memastikan tidak terjadi kesalahan identifikasi, terutama bila terdapat dugaan penyalahgunaan NIK atau dokumen kependudukan.
Ayub meminta pendamping Program Keluarga Harapan dan pendamping sosial lain memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
Sebab, persoalan ini berada di dua sisi. Jika transaksi benar dilakukan penerima bansos, negara berhadapan dengan penyalahgunaan bantuan sosial sekaligus kerentanan ekonomi.
Namun bila identitas penerima digunakan pihak lain, negara menghadapi persoalan berbeda: keamanan data penduduk dan potensi kriminalisasi terhadap warga tanpa dasar. IND
