PARIGI | KORANINDIGO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H Erwin Burase, paparkan capaian serta kendala pelaksanaan program nasional (prognas), dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Masyarakat di wilayah utara dan daerah terpencil hingga saat ini belum merasakan manfaat program ini, dan terus menyampaikan keluhan,” ujar Erwin Burase saat memaparkan pelaksanaan prognas di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan, hingga kini Parimo telah mengoperasikan 21 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Dari total 841 sekolah, sebanyak 354 sekolah telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau sekitar 42 persen dari target sasaran.
Jumlah siswa penerima manfaat, tercatat sekitar 28 ribu anak atau sekitar 40 persen dari total siswa yang berhak menerima layanan tersebut.
Dari 21 unit dapur yang dibangun, dua unit masih dalam tahap penyelesaian dan satu unit lainnya dihentikan sementara karena kendala Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).
Menurut Erwin, pelaksanaan program MBG masih hadapi hambatan, mulai kurangnya koordinasi penentuan lokasi pembangunan dapur hingga distribusi makanan belum tepat waktu.
Ia menjelaskan, sebagian besar dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah eks Kota Parigi dan belum menjangkau wilayah utara maupun daerah terpencil di Kabupaten Parimo, yang memiliki bentang wilayah sepanjang 512 kilometer dari perbatasan Poso hingga Gorontalo.
Selain itu, pembagian makanan yang kerap dilakukan menjelang akhir jam sekolah membuat makanan lebih banyak dibawa pulang dibanding dikonsumsi langsung oleh siswa di sekolah.
“Kami juga masih menghadapi keterlambatan pengusulan data sekolah dan siswa, khususnya di wilayah terpencil. Ada 78 sekolah yang sangat membutuhkan tetapi belum mendapatkan layanan,” jelasnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo, lanjutnya, telah mengusulkan pembangunan 61 titik dapur baru di wilayah terpencil guna memperluas jangkauan layanan MBG.
Dalam pemaparannya, Erwin juga mengungkapkan, Kabupaten Parimo masih menjadi daerah dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng), mencapai sekitar 13.500 yang sebagian besar berada di Kecamatan Tinombo, Palasa dan Tomini.
Di bidang kesehatan, tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) di Kabupaten Parimo meningkat dari sekitar 82 persen menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama Pemerintah Sulteng dan BPJS Kesehatan.
Pemda Parimo juga mengalokasikan anggaran untuk membantu pembiayaan kasus yang tidak ditanggung BPJS, serta menyediakan layanan ambulans gratis untuk masyarakat hingga wilayah terpencil.
Sementara itu, angka stunting di Kabupaten Parimo disebut mengalami penurunan dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024–2025, menjadi penurunan terbesar di tingkat provinsi.
Pada sektor ekonomi dan sosial, Pemda Parimo telah membangun 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan. Tiga unit di antaranya, telah beroperasi penuh.
Program Sekolah Rakyat yang diusulkan Pemda Parimo, juga telah dinyatakan memenuhi syarat dan dijadwalkan mulai merekrut siswa tahun depan.
Selain itu, Pemda Parimo telah mengusulkan 6.000 unit rumah tidak layak huni dalam program 3 juta rumah dari total kebutuhan sekitar 21 ribu unit rumah di daerah tersebut.
Di sektor ketahanan pangan, Erwin menyebut Kabupaten Parimo masih surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun.
Namun pada 2026, terjadi penurunan produksi akibat banjir yang merendam lahan persawahan karena belum adanya normalisasi sungai. IND
