Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 468x60
HUKUM

Dugaan Kasus Korupsi di Pemkot, Kejari Palu Periksa 10 Orang

572
×

Dugaan Kasus Korupsi di Pemkot, Kejari Palu Periksa 10 Orang

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PALU | KORANINDIGO – Kepala Kejaksaan Negeri Palu melalui Kasi intel Kejari Palu, Yudi Trisnaamijaya, menyebut telah memeriksa 10 orang terkait dua dugaan korupsi di lingkup pemerintah Kota Palu.

Dalam proyek ini, muncul indikasi penyimpangan seperti kemungkinan mark-up harga, spesifikasi barang yang tidak sesuai, atau adanya ketidaksesuaian dalam proses pengadaan yang menimbulkan kerugian negara.

Proyek ini seharusnya memberikan bantuan alat tangkap yang layak kepada nelayan, tetapi diduga pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Kasus kedua terkait dengan dugaan korupsi dalam penyertaan modal oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Palu, yang nilainya sekitar Rp 1,4 miliar.

Modal tersebut dialokasikan untuk proyek tanaman bawang goreng merah.

Namun, dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek pertanian ini diduga disalahgunakan atau tidak dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Dugaan korupsi ini menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan anggaran daerah dan integritas pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. (*)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 April 2026, bertempat…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Ratusan juta fulus negara disinyalir menguap dan diselewengkan Kepala Desa (Kades) Bambalemo Ranomaisi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Marlian dan kroninya. Pernah dilapor ke Jaksa, namun jaksa tidak berminat, pelaporan warga dinyatakan…

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan memutasi ratusan pejabat struktural. Dalam kebijakan terbaru, Jaksa Agung merotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta 114 pejabat,…

HUKUM

Sejatinya, pokir bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan. Melainkan amanat konstitusional wajib dikelola sesuai regulasi. Namunm pada praktiknya pokir ditengarai menjadi bancakan dan ladang korupsi subur para oknum-oknum dewan. HASIL wawancara dan investigasiĀ …

Example 325x325