POLITIK

KPU Parigi Moutong Tetapkan Jumlah DPS Pilkada 2024

71
×

KPU Parigi Moutong Tetapkan Jumlah DPS Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INDIGO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 326.645 di Kabupaten Parigi Moutong.

Menurutnya, jumlah DPS 326.645 pemilih tersebut, terdiri dari 166.484 pemilih laki-laki, dan 160.161 pemilih perempuan.

Jumlah pemilih ini, tersebar di 283 desa dan kelurahan, di 23 kecamatan, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 818.

“Jumlah DPS yang ditetapkan ini, setelah melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga kecamatan yang ada di Parigi Moutong,” ungkap Ketua KPU, Ariyana Borahima, Minggu, (11/09/2024).

“Tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni pemutakhiran, penelitian dan pencocokan data pemilihan, yang dilaksanakan 1.302 petugas Pantarlih,” ujarnya.

Setelah dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), terjadi penambahan jumlah TPS dari 748 pada Pilkada sebelumnya, menjadi 818.

Penambahan TPS ini, kata dia, paling banyak terjadi di wilayah terpencil. Khususnya di Kecamatan Palasa, dan Tinombo.

Ia pun mengungkapkan, kelancaran pelaksanaan beberapa tahapan Pilkada 2024, tidak lepas dari bantuan pemerintah yang telah memfasilitasi anggaran sebesar Rp63 miliar.

“Sehingga dengan besarnya anggaran tersebut, saya minta jajaran penyelenggara, baik PPK dan PPS untuk bisa menunjukan hasil kinerjanya, bahwa hasil Pilkada nanti bisa dipertanggung jawabkan dan di terima oleh masyarakat,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (31/1) lalu. Perkara ini diadukan Taslim dan Asgar Ali K, ang…

POLITIK

MENTERI dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari. Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan…

POLITIK

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa ditunda hingga 17-20 Februari, setelah putusan sengketa Pilkada dibacakan pada 4-5 Februari. Pelantikan akan dilakukan secara dua tahap, dengan tahap pertama untuk daerah tanpa sengketa dan tahap kedua untuk daerah yang sengketanya diputus pada 13-14…

POLITIK

DARI 14 pasang kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah ada 11 kepala daerah yang tidak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025. Diketahui, jadwal pelantikan yang disetujui pada 6 Februari 2025 itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan…

POLITIK

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Menunggu jadwal sidang, pelaporan kepada dua lembaga penyelenggara itu dinyatakan telah memenuhi syarat…

Verified by MonsterInsights