PARIGI | KORANINDIGO – Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto menyorot keras Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati (Wabup) Abdul Sahid meninggalkan daerah di tengah status tanggap darurat bencana.
Duet pimpinan Parimo itu “absen” saat terjadi kriris, dan lebih memilih hadiri Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Peknas KTNA) ke-XVII di Provinsi Gorontalo. Padahal, ratusan warga Parimo sedang didera guncangan gempa bermagnitudo 6,7 dan terjangan banjir bandang.
Langkah Erwin Burase dan Abdul Sahid meninggalkan wilayah penugasan secara bersamaan, kata Sayutin Budianto, melanggar etika kepemimpinan.
Kepergian Bupati dan Wakil Bupati Parimo, kata dia, bertepatan dengan status tanggap darurat sebagaimana ditetapkan Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu 17-23 Juni 2026.
Menurut Sayutin, kepala daerah wajib prioritaskan keselamatan warga di atas agenda kedinasan non-darurat.
“Ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dapat berdampak langsung pada mandeknya penanganan di lapangan”, katanya.
Lebih jauh Sayutin menegaskan, bahwa dinas teknis (BPBD, Dinsos, Dinkes) tidak akan berani mengambil langkah taktis berisiko tinggi, jika tanpa ada disposisi dari pimpinan.
Absennya Bupati dan Wakil Bupati Parimo, menurut Sayutin, juga dapat menyebabkan hal seperti pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi terhambat, karena masalah administrasi otoritas kepala daerah.
Selain itu, absen pimpinan daerah dalam sebuah situasi tanggap darurat bencana menyebabkan mobilisasi alat berat dan distribusi logistik krusial menjadi terlambat.
Seperti diketahui, saat ini Parimo sedang mengalami krisis dua bencana secara beruntun dan membutuhkan mitigasi secara cepat.
Gempa magnitudo 6,7 telah berdampak terhadap 285 jiwa (91 KK), disusul banjir bandang terjadi pada Sabtu (20/6), merendam 110 jiwa (25 KK). Tingginya curah hujan, memicu risiko banjir susulan mengancam keselamatan warga yang belum teridentifikasi dan tindalan evakuasi secara total dan menyeluruh. IND
