Example 728x250
HUKUM

Lolos Penertiban Polisi, Kayuboko Masih Status Ilegal

×

Lolos Penertiban Polisi, Kayuboko Masih Status Ilegal

Sebarkan artikel ini

PARIGI | KORANINDIGO – Belum lama ini pihak kepolisian menyatakan tidak menemukan aktifitas pertambangan ilegal di Kayuboko. Namun, selang 3 hari kelompok warga malah sukses memaksa 7 excavator untuk berhenti beraktifitas di area tambang yang masih ilegal tersebut.

Pada Minggu, 22 Mei 2025 personel gabungan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) menyatakan tidak mendapati praktit pertambangan liar di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Namun, pada Kamis, 25 Mei 2025 warga Desa Kayuboko terdiri dari tokoh masyarakat, BPD dan aparat desa secara swadaya melakukan sweeping lokasi tambang dan sukses memaksa 7 excavator berhenti beraktifitas secara liar.

Kabar beredar, gagal giat penertiban dilakukan pihak kepolisian disebabkan oleh telah bocornya informasi.

Bocor informasi kegiatan penertiban, notabene membuat pihak beraktifitas secara liar di lokasi tambang bergegas mengamankan diri dan alat pendukung pertambangan.

Dan, hingga berita ini diupload, aktifitas  pertambangan liar di Desa Kayuboko berjalan kembali secara masif. Sekitar 30 unit excavator bergerak dengan bebas mengeruk material di kawasan calon IPR tersebut.

 

Status Pertambangan Kayuboko

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Parimo, Sofiana menegaskan bahwa apapun aktifitas pertambangan di Desa Kayuboko saat ini, merupakan hal ilegal.

Sebab, belum ada penyerahan secara resmi keabsahan koperasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah tersebut.

“Sangat disayangkan, padahal koperasi pemilik IPR belum juga ada. Namun, hal kegiatan ilegal kok dibiarkan”, katanya, Minggu, (01/6).

Menurut Sofiana, pada intinya IPR untuk kawasan pertambangan Desa Kayuboko mungkin telah ada.

Namun, IPR tersebut belum diserahkan secara resmi kepada wadah koperasi IPR oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Sulteng.

“Belum ada penyerahan secara resmi. Jika memang sudah dinyatakan resmi, kan ada serah-terima keabsahan IPR tersebut”, kata Kadis Koperasi dan UMK, Sofiana via ponsel pintarnya dari Kota Suci Mekkah. IND

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Dana pokir DPRD Sulawesi Tengah kembali disorot. Proyek pengadaan bibit durian senilai Rp853,88 juta diduga diwarnai permainan mutu. Bibit murah disebut dikemas ulang agar terlihat premium. Perusahaan pelaksana pun terkait dengan ASN di lingkungan dinas…

HUKUM

Bukti transfer menunjukkan fulus dari sejumlah calon pengelola dapur mengalir ke rekening atas nama Hesty B. Mandias. Tiga belas warga melaporkan dugaan penipuan bermodus pengurusan titik dapur MBG dengan kerugian Rp829 juta. Hesty berdalih rekeningnya…

HUKUM

PARIGI | INDIGO – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang bikin perut kenyang dan kantong tebal malah berubah jadi petaka bagi-bagi belasan warga Parigi Moutong. Alih-alih mengepulkan cuan dari kemitraan dan suplai bahan pangan, fulus…

HUKUM

PARIGI | INDIGO – Langkah kaki pasangan suami istri Desi Natalia dan Yudhi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Parigi kini sudah semakin mengerucut pada ujung vonis. Di saat palu majelis hakim tinggal menunggu waktu…

Example 325x325