Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
HUKUM

Miris! Proyek Preservasi Kementerian PUPR Gunakan Semen Murahan

711
×

Miris! Proyek Preservasi Kementerian PUPR Gunakan Semen Murahan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TOLITOLI | KORANINDIGO – Miris ! Begitu gambaran pelaksanaan paket Paket Preservasi Jalan Lingadan-Bts Kota Tolitoli-Silondou-Malala kepunyaan Kementerian PUPR di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pasalnya, paket preservasi senilai puluhan miliar menggunakan bahan material semen dibawah standar atau jenis kategori murahan.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) via Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satuan Kerja (Satker) Wilayah I PPK 1.3 Sulteng sedang melaksanakan dua hajatan sekaligus.

Hajatan berupa proyek jalan itu adalah paket preservasi Jalan Lingadan-Bts Kota Tolitoli-Silondou-Malala senilai Rp16,445 miliar dihelat oleh PT Bina Kaili, dan proyek preservasi Jalan Bts Kota Tolitoli-Silondou sepanjang 34,1 kilometer senilai Rp243 miliar dilaksanakan oleh PT AKAS.

Dari hasil pengamatan koranindigo.com di lapangan, sejak awal pelaksanaan proyek preservasi Jalan ruas Lingadan-Bts Kota Tolitoli-Silondou-Malala senilai Rp16,445 miliar dikerjakan PT Bina Kaili lebih merujuk pada jenis semen golongan murah, yaitu Singa Merah.

Semen Singa Merah memiliki kandungan berat jenis 3,01 ton/m3 dan harga ritel terpaut ratusan ribu per kilogram lebih murah dari Semen Gresik, Tonasa dan Tiga.

Data dihimpun wartawan dari berbagai sumber menyebut, penggunaan semen Singa Merah dipastikan menyimpang karena kandungan berat jenisnya hanya 3,01 ton/m3.

Kepastian ini merujuk pada dokumen hasil uji laboratorium fisika oleh Balai Besar Bahan Dan Barang Tehnik, Kementerian Perindustrian, dengan rekomendasi lembaga KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Yasin Mallewa, selaku boss PT Bina Kaili mengakui soal penggunaan material semen murahan cap Singa Merah tersebut.

Namun, Yasin masih akan menanyakan lagi hal itu kepada pengawasnya.i

Boss Yasin mengelak bahwa perusahaan miliknya menggunakan material murahan pada pelaksanaan proyek jalan nasional itu. Menurut dia, semen digunakan (Singa Merah) sudah memiliki Standar SNI.

Yasin Malewa juga beranggapan bahwa kualitas semen Singa Merah telah sesuai mutu.

“Sebenarnya yang penting sudah standar SNI, bisa saja kita pakai. Hal paling penting adalah sesuai mutu. Tapi saya tanyakan dulu sama pengawas”, kata Yasin Malewa via aplikasi WhatsApp.

Padahal, pihak Kementerian PUPR mematok regulasi dengan sangat ketat. Melalui Permen PUPR Nomer 1 Tahun 2022 tepatnya pada lampiran tabel A.2.e tentang Berat Isi Semen, Abu, Aspal, Kapur Curah dan Lateks ditegaskan bahwa semen yang direkomendasi untuk kegiatan konstruksi pemerintah adalah semen dengan berat jenis 3,14 – 3,15 ton/m3.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Sulawesi Tengah (DPD LAKIP45 Sulteng) Amiruddin Mahmud sangat kecewa terkait penggunaan material non standar dalam proyek strategis jalan nasional di Sulteng.

Menurut Amirrudin, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu segera turung tangan, sebab penggunaan material yang dilakukan pihak pelaksana jelas-jelas mengangkangi aturan.

Amiruddin Mahmud menduga tabiat dipertontonkan oleh pihak PT Bina Kaili berorientasi pada bagaimana meraup keuntungan, tanpa mengedepankan kualitas.

“Jadi jangan sok bodoh dan pura-pura tidak tahu soal standar kualitas semen yang direkomemdasikan Kementerian PUPR. Sudahlah, akui saja penggunaan semen Singa Merah memang karena harganya yang murah. Akui saja tujuannya untuk meraup keuntungan besar, “ujar Ketua DPD LAKIP45 Sulteng, Amirudin Mahmud, baru-baru ini.

Aktivis Amirudin Mahmud mengaku kecewa dengan penggunaan semen Singa Merah pada proyek preservasi jalan milik Kementerian PUPR tersebut.

“Ini sama saja menjadikan daerah sebagai tempat sampah. Kami berharap APH perlu segera turun dan perlu segera ada audit, “tegas Amiruddin.

Terkait penggunaan semen murahan itu, PPK 1.3 Sulawesi Tengah, M Ari Subdra, ST masih diam seribu bahasa dan belum bersedia melontar tanggapannya. ACO

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

KPK menyoroti pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD rawan disalahgunakan, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Temuan anomali seperti ijon proyek dan potongan anggaran 10-15 persen memicu evaluasi ketat demi memastikan Pokir berbasis kebutuhan masyarakat,…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Sejumlah pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah mengungkap ada dugaan praktik jual-beli proyek, penunjukan rekanan oleh oknum…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengusut 7 kasus tambang ilegal diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) hingga menambang di luar wilayah IUP (WIUP) yang dimiliki….

HUKUM

PRAKTIK penyalahgunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD kian marak dan bertransformasi menjadi ladang korupsi subur melalui modus intervensi proyek, pemotongan dana hibah, hingga keterlibatan langsung oknum legislatif dalam pengerjaan proyek. Hal tersebut memperpanjang daftar hitam…

Example 325x325