Nama Kabid Sarpras Dinas TPHP Dicatut untuk Penipuan Bantuan Alsintan

PARIGI | KORANINDIGO – Nama dan foto Kepala Bidang (Kabid) Sarana, Prasarana (Sarpras) dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, dicatut dalam dugaan penipuan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Pelaku menawarkan bantuan melalui WhatsApp, lalu meminta uang kepada calon penerima.

Modus itu mulai terungkap setelah sejumlah kepala desa dan ketua kelompok tani menerima pesan dari nomor berbeda.

Pelaku memasang foto Supriadin sebagai foto profil WhatsApp, kemudian menawarkan bantuan alsintan dengan mengirimkan brosur diduga palsu.

Ujung komunikasi beragam itu mengarah pada permintaan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh bantuan.

Supriadin menyebut praktik tersebut telah berlangsung sekitar dua pekan.

“Saya mendapatkan informasi mengenai hal ini langsung dari para ketua kelompok tani dan kepala desa di Parigi Moutong yang merasa curiga,” ujar Supriadin.

Ia mengatakan pelaku tidak menggunakan satu nomor telepon.

Nomor berganti-ganti, sementara foto wajahnya dipakai sebagai identitas untuk meyakinkan calon korban.

“Saya selaku pejabat berwenang maupun pihak Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah melakukan tindakan tersebut,” kata Supriadin.

Menurut dia, mekanisme pengajuan hingga penyaluran bantuan alsintan berlangsung melalui prosedur resmi pemerintah.

Tidak ada pungutan biaya kepada kelompok tani atau kepala desa sebagai syarat memperoleh bantuan.

“Seluruh proses pengajuan dan penyaluran bantuan alsintan dipastikan berjalan sesuai regulasi resmi pemerintah tanpa ada pungutan biaya,” ujarnya.

Supriadin meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan atau tawaran bantuan hanya karena menggunakan nama serta fotonya.

Ia juga meminta calon penerima melakukan konfirmasi melalui saluran resmi dinas sebelum menyerahkan uang, data, atau dokumen apa pun.

“Apabila ada pihak atau oknum yang mengatasnamakan saya maupun Dinas TPHP menghubungi kelompok tani dan para kepala desa, mohon jangan digubris atau diabaikan saja,” tegasnya.

“Itu jelas bukan saya dan murni merupakan modus penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Supriadin.

Pencatutan identitas pejabat dalam skema semacam ini membuat tawaran bantuan pemerintah menjadi alat meyakinkan calon korban.

Brosur palsu dan pergantian nomor menjadi bagian dari pola komunikasi pelaku.

Dinas TPHP pun mengingatkan kepala desa dan kelompok tani agar tidak melakukan pembayaran atas janji bantuan alsintan tanpa dasar administrasi resmi. IND