SPBU Kampal, Oknum Aparat Terlibat “Main” Solar

PARIGI | KORANINDIGO – Antrean jeriken mengular di SPBU 74.943.08 Trans Sulawesi, Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, menyimpan cerita lancung. Di balik sengkarut distribusi solar bersubsidi ini, terselisip dugaan praktik pungutan liar terorganisasi. Anggota aktif Kepolisian Sektor Parigi berinisial MLK diduga kuat menjadi salah satu aktor pengatur ombak bisnis ilegal tersebut.

Ladang uang haram ini menyasar para pelansir bahan bakar minyak ritel menggunakan jeriken.

Setiap pelansir wajib menyetor upeti sebesar Rp10.000 per jeriken ke oknum anggota polisi MLK.

Praktik culas ini disinyalir telah berlangsung lama, menjelma rahasia umum di lingkungan pangkalan.

“Setiap pelansir mengisi Solar menggunakan jeriken diwajibkan membayar uang setoran atau jatah preman sebesar Rp10 ribu per jeriken kepada oknum anggota aktif MLK,” ujar seorang sumber tepercaya kepada koranindigo.com.
.
Tarikan liar mengalir deras setiap kali pasokan solar subsidi tiba.

Modus operandi ini diduga tidak hanya mempertebal dompet pribadi sang oknum, melainkan mengalir ke jaringan struktural.

“Jatah preman alias japre itu wajib diberlakukan ke para pelansir. Uang itu dikumpulkan oleh oknum anggota MLK, diduga kuat untuk mengisi pundi-pundi uang atensi ke pihak tertentu,” kata sumber tersebut menambahkan.

Keterlibatan oknum polisi ini memicu kegerahan publik, terutama para nelayan tradisional.

Dalam rapat koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Jumat, 24 Juli 2026, sejumlah pemilik kapal membongkar intervensi sepihak di lapangan.

“Mereka menduga oknum anggota Polri MLK tersebut ikut mengatur jalannya proses pengisian BBM jenis solar bersubsidi, termasuk mengendalikan antrean pengisian menggunakan jeriken,” bunyi dokumen risalah pertemuan DKP.

Kongkalikong ini berujung pada kelangkaan solar bagi nelayan kecil. Alokasi subsidi negara yang seharusnya meringankan beban melaut justru beralih ke tangan para pemburu rente.

Penyelewengan fungsi aparat dari pelindung masyarakat menjadi koordinator pelansir ilegal dinilai mencederai rasa keadilan.

Aspirasi dan keluhan nelayan terkait oknum polisi MLK pernah dikomentari oleh Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, AKP Noldy Sualang.

AKP Noldy saat itu juga ikut dalam rapat koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong.

Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, AKP Noldy Sualang berjanji akan mengevaluasi keterlibatan MLK secara transparan.

“Keluhan para nelayan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Parigi Moutong untuk ditindaklanjuti,” ujar AKP Noldy Sualang kala itu. IND