Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

Penyusunan RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 Oleh Bappelitbangda Parigi Moutong

417
×

Penyusunan RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 Oleh Bappelitbangda Parigi Moutong

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Mewakili Pj. Bupati Parigi Moutong Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Moh. Yasir, membuka kegiatan Penyusunan RoadMap Inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2027 di Aula Bappelitbangda, Kamis 7/3/2024.

Moh. Yasir, menyampaikan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Bappelitbangda Parigi Moutong yang bekerjasama dengan Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

Pembangunan daerah merupakan ativitas yang dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, untuk mewujudkan kondisi perekonomian daerah menjadi lebih baik, lebih meningkat dan lebih maju yang diarahkan mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk kita ketahui bersama, inflasi di Kabupaten Parigi Moutong mengalami tren penurunan dalam kisaran sasarannya kecuali pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pada bulan desember 2023 Inflasi Month To Month (MTM) Kabupaten Parigi Moutong, tercatat sebesar 0,90 persen dengan indeks harga konsumen 115.08, Inflasi Month To Month terjadi karena adanya kenaikan harga bahan makanan pada bulan desember.

Terkait hal tersebut dinilai perlu untuk menyusun RoadMap (Peta Jalan) pengendalian inflasi, yang nantinya akan diintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045. Dengan tetap mengadopsi strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Lanjutnya, pengedalian inflasi sendiri dinilai penting sebagai pedoman pengedalian inflasi nasional dan daerah, serta dasar penyusunan Program Kerja Tim Pengendali Inflasi Dearah (TPID) Kabupaten Parigi Moutong secara periodikal.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325