Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
POLITIKRAGAM

Sosialisasi PKPU Nomor 7 dan 8 Tahun 2024 oleh KPU Parigi Moutong

247
×

Sosialisasi PKPU Nomor 7 dan 8 Tahun 2024 oleh KPU Parigi Moutong

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INDIGO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 dan 8 Tahun 2024, tentang penyusunan daftar pemilih dan tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Aula KPU Parigi Moutong, Jum’at, (09/08/2024).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Parigi Moutong, Maskar mengatakan tujuan sosialisai terkait PKPU Nomor 7 dan 8 Tahun 2024 mengacu kepada PKPU RI pentingnya produk hukum untuk disosialisasikan dengan menyentuh beberapa segmen.

Untuk pencalonan di Kabupaten Parigi Moutong Bupati dan Wakil Bupati akan dibagi beberapa tahapan,

“Kami di KPU sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait mekanisme tes kesehatan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,” tambahnya.

Saat ini, untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sedang dilakukan Tahapan Verifikasi Faktual kedua dan plenonya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024, katanya.

Ia juga menjelaskan, untuk menjaga stabilitas keamanan, dari beberapa segmen yang hadir pada malam hari ini, mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hal-hal yang mengedukasi kepada masyarakat agar cerdas dalam hal berpolitik.

Hadir dalam kegiatan ini Organisasi Masyarakat (ORMAS), Partai Politik, Instansi Terkait, Media Syber dan Media Cetak di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong.Maskar juga menyampaikan bahwa penyusunan data pemilih sedang berlangsung ditingkat desa dan sudah mendekati rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (31/1) lalu. Perkara ini diadukan Taslim dan Asgar Ali K, ang…

POLITIK

MENTERI dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari. Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan…

POLITIK

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa ditunda hingga 17-20 Februari, setelah putusan sengketa Pilkada dibacakan pada 4-5 Februari. Pelantikan akan dilakukan secara dua tahap, dengan tahap pertama untuk daerah tanpa sengketa dan tahap kedua untuk daerah yang sengketanya diputus pada 13-14…

POLITIK

DARI 14 pasang kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah ada 11 kepala daerah yang tidak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025. Diketahui, jadwal pelantikan yang disetujui pada 6 Februari 2025 itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan…

POLITIK

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Menunggu jadwal sidang, pelaporan kepada dua lembaga penyelenggara itu dinyatakan telah memenuhi syarat…

Verified by MonsterInsights