Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
POLITIK

Survei: 12 Parpol Tak Lolos Parlemen Termasuk PKS, PAN Hingga PPP

58
×

Survei: 12 Parpol Tak Lolos Parlemen Termasuk PKS, PAN Hingga PPP

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SURVEI Litbang Kompas terbaru memperlihatkan sejumlah partai politik (parpol) diprediksi tidak lolos ke DPR RI di Pemilu 2024 lantaran tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persen.

Mengutip dari Kompas.id, survei nasional yang dilakukan selama periode 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan dari 18 partai peserta Pemilu 2024, hanya enam partai yang memiliki elektabilitas suara di atas 4 persen, sementara 12 lainnya di bawah PT.

Adapun dari 12 partai yang diprediksi tak lolos itu, terdapat tiga partai yang saat ini tercatat mendapatkan kursi DPR pada periode 2014-2019, mereka yakni PKS, PAN, dan PPP.

Dalam survei Litbang Kompas teranyar, PKS mendapatkan suara 3,8 persen; PAN 3,2 persen; dan PPP 2,9 persen.

Sembilan partai lainnya yang juga diprediksi tidak masuk parlemen yakni Perindo, Hanura, PBB, PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Ummat, dan PKN.

Belum ada pernyataan dari parpol yang diprediksi tak lolos ke parlemen ini.

Sementara enam partai yang diprediksi melenggang ke Senayan berdasarkan hasil elektabilitas survei nasional adalah PDIP dengan 23,3 persen suara.

Disusul Gerindra 18,6 persen; Demokrat 8 persen; Golkar 7,3 persen; NasDem 6,3 persen; serta PKB 5,5 persen.

Dalam survei kali ini, 15,8 persen suara responden lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei Litbang Kompas kali ini ini dilakukan terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi Indonesia selama periode 29 April-10 Mei 2023.

Survei nasional ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Margin of error dari survei ini kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana sehingga kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. (Ind)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (31/1) lalu. Perkara ini diadukan Taslim dan Asgar Ali K, ang…

POLITIK

MENTERI dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari. Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan…

POLITIK

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa ditunda hingga 17-20 Februari, setelah putusan sengketa Pilkada dibacakan pada 4-5 Februari. Pelantikan akan dilakukan secara dua tahap, dengan tahap pertama untuk daerah tanpa sengketa dan tahap kedua untuk daerah yang sengketanya diputus pada 13-14…

POLITIK

DARI 14 pasang kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah ada 11 kepala daerah yang tidak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025. Diketahui, jadwal pelantikan yang disetujui pada 6 Februari 2025 itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan…

POLITIK

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Menunggu jadwal sidang, pelaporan kepada dua lembaga penyelenggara itu dinyatakan telah memenuhi syarat…

Verified by MonsterInsights