PARIGI | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parimo (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) serahkan dokumen syarat teknis dan administrasi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Program Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Syarat teknis berupa dokumen Readiness Criteria (RC) Sekolah Rakyat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi daerah setelah usulan disampaikan ke kementerian terkait,” kata Bupati Parimo Erwin Burase melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.
Dokumen itu ia serahkan kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Jabo Priyono pada Senin (11/5) di Jakarta didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Parimo .
Ia mengemukakan RC yang disusun pihaknya memuat kondisi kesiapan lahan dan lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai, sebagaimana penjelasan Kemensos bahwa Parimo masuk triwulan III 2026 pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat.
Dokumen itu juga sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah (pemda) mengimplementasikan program nasional, sekaligus memfasilitasi masyarakat miskin memperoleh pendidikan gratis.
“Agenda pemerintah pusat memperluas akses pendidikan sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di wilayah Parimo dan kami berkomitmen mengawal program itu,” ujarnya.
Pihaknya telah menyiapkan lahan kurang lebih 9,2 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat berlokasi di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat.
Keseriusan pemerintah setempat menginginkan Sekolah Rakyat karena banyak wilayah terpencil di daerah itu, sehingga pendidikan di wilayah-wilayah tersebut tidak maksimal.
“Kondisi geografis salah satu tantangan pendidikan di daerah kami. Kalau Sekolah Rakyat hadir, anak-anak di wilayah terpencil bisa ditempatkan di fasilitas pendidikan tersebut, kami berharap Kemensos mempertimbangkan kondisi daerah,” ucap Erwin.
Pihaknya juga mulai menyentuh anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program pendidikan gratis, bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Sejumlah anak KAT saat ini telah mendapatkan kesempatan pendidikan melalui program tersebut, sebagai bagian dari upaya pemda memutus keterisolasian sosial dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari KAT memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung, melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tuturnya.
Ia menambahkan pemda juga terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi. IND
