PARIGI | KORANINDIGO – Pengumuman hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Parigi Moutong 2026 tidak sekadar menghasilkan daftar tiga besar. Dokumen Panitia Seleksi Nomor 23/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026 tertanggal 18 September 2026 memperlihatkan perbedaan latar belakang, rekam jabatan dan pengalaman birokrasi para kandidat.
Salah satu formasi strategis ialah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP).
Tiga nama masuk daftar: I Wayan Gede Purna, S.Pt., M.Si.; Dadan Priatna Jaya, S.Hut.; dan Sunarti, S.P., M.Si.
Ketiganya memiliki modal birokrasi berbeda.
I Wayan Purna berakar pada sektor peternakan dan kesehatan hewan.
Dadan Priatna Jaya memiliki kontinuitas kuat di lingkungan TPHP.
Sunarti membawa pengalaman di TPHP sekaligus pengawasan internal melalui Inspektorat.
Perbedaannya menarik dibaca bukan sebagai perlombaan nama, melainkan sebagai perbandingan kompetensi teknis, kepemimpinan, manajerial dan tata kelola pemerintahan.
Wayan Purna, Kompetensi Lintas Sektor
I Wayan Gede Purna masuk tiga besar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sekaligus TPHP.
Latar belakang pendidikan dan kariernya berhubungan erat dengan peternakan. Ia tercatat sebagai Sekretaris Dinas PKH sekaligus Plt. kepala dinas.
Untuk formasi PKH, kesinambungan antara latar teknis dan jabatan terlihat langsung. Namun, masuknya I Wayan dalam tiga besar TPHP menghadirkan pertanyaan berbeda: bagaimana instrumen seleksi mengukur kemampuan seorang kandidat berpindah dari satu rumpun teknis ke rumpun lainnya?
Kepala dinas membutuhkan kemampuan memahami karakter program, sasaran pembangunan dan persoalan teknis.
Pada saat sama, kepemimpinan organisasi, pengelolaan anggaran, koordinasi, pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja memiliki karakter lintas sektor.
Karena itu, kehadiran I Wayan dalam dua formasi tidak otomatis menunjukkan persoalan maupun keunggulan.
Hal tersebut justru memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara kompetensi manajerial dan kompetensi teknis spesifik jabatan.
Dadan dan Modal Kontinuitas
Dadan Priatna Jaya memiliki pengalaman paling dekat dengan organisasi TPHP.
Ia merupakan Sekretaris Dinas TPHP sekaligus Plt. Kepala Dinas dan sebelumnya memiliki pengalaman pada bidang ketahanan pangan.
Posisi tersebut memberinya pengalaman langsung terhadap perencanaan, koordinasi program, administrasi pemerintahan dan hubungan dengan pemerintah pusat.
Pada 2026, Dadan tampil menjelaskan sejumlah program pertanian, antara lain benih padi dan jagung, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, cetak sawah, serta peremajaan kakao dan kelapa.
Namun, rekam tersebut juga memperlihatkan sejumlah kendala.
Pada Agustus 2026, Dadan menyampaikan realisasi cetak sawah baru mencapai 283 hektare dari usulan 1.000 hektare, tersebar di delapan kecamatan dan memasuki tahap pengolahan lanjutan.
Angka itu sekitar 28,3 persen dari usulan awal.
Kinerja TPHP juga berlangsung dalam tekanan iklim.
Pada Januari 2026, sekitar 3.000 hektare sawah tadah hujan dilaporkan terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Parigi Moutong.
Kebutuhan lapangan mencakup pasokan air, pompa, selang dan kemungkinan pembangunan sumur.
TPHP kemudian mengidentifikasi sumber air alternatif.
Dadan Priatna Jaya menyebut pompa tidak selalu efektif karena debit sungai ikut menurun, sehingga pemanfaatan air tanah dan sumur menjadi opsi.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa kepala TPHP bekerja di sektor yang sangat dipengaruhi iklim, irigasi, infrastruktur dan dukungan anggaran.
Karena itu, evaluasi kinerja tidak cukup bertanya berapa program selesai, tetapi juga bagaimana organisasi merespons ketika kondisi lapangan berubah.
Program Berjalan, Program Tersendat
Catatan lain muncul dalam pengadaan tujuh unit hand traktor melalui Pokir 2025.
Program senilai lebih dari Rp300 juta tersebut tidak terealisasi dan anggarannya dikembalikan ke kas daerah.
Dadan menjelaskan pengadaan terkendala ketersediaan barang karena stok pasar kosong dan sebagian besar terserap pemerintah pusat.
Persoalan itu tidak tepat dibaca semata sebagai kehilangan anggaran karena dana dikembalikan.
Namun, dari sisi manajemen pemerintahan, tetap muncul pertanyaan: mengapa kebutuhan alat tidak berhasil diwujudkan?
Apakah risiko pengadaan telah diantisipasi dan bagaimana kebutuhan petani tetap dipenuhi setelah program gagal?
Pada sektor perkebunan, TPHP juga menjalankan bantuan bibit kelapa dalam.
Dari alokasi 500 hektare, tahap pertama mencakup 300 hektare dengan sekitar 33 ribu bibit.
Sebanyak 200 hektare sisanya masih menunggu distribusi pemerintah pusat.
Catatan ini kembali menunjukkan perbedaan antara output dan outcome.
TPHP juga menghadapi persoalan administrasi barcode BBM subsidi bagi petani.
Pada April 2026, dinas menyatakan sedang menyiapkan pedoman khusus karena masih terdapat persoalan pemahaman petani terhadap prosedur dan persyaratan administrasi.
Persoalan tersebut bukan sekadar urusan BBM.
Ia menyangkut kualitas pelayanan publik: kejelasan prosedur, keseragaman persyaratan, verifikasi penerima dan mekanisme pengaduan.
Karena itu, rekam kepala OPD perlu dibaca dari kemampuan memperbaiki sistem pelayanan, bukan sekadar menjalankan kegiatan fisik.
Sunarti: Eksekusi dan Pengawasan
Sunarti membawa konfigurasi berbeda.
Ia pernah menjabat Plt. Kepala Dinas TPHP sebelum menduduki posisi Sekretaris Inspektorat Daerah.
Pengalaman sebagai Plt. Kepala Dinas memberi pemahaman langsung terhadap program pertanian dan dinamika organisasi.
Sementara pengalaman di Inspektorat mempertemukannya dengan pengawasan, kepatuhan, pengendalian internal dan akuntabilitas.
Modal tersebut membuat profil Sunarti dapat dibaca dari dua sisi: pelaksanaan program dan pengawasan pemerintahan.
Pertanyaannya bukan hanya berapa lama ia pernah memimpin TPHP, tetapi perubahan apa pernah dilakukan dan bagaimana pengalaman pengawasan memengaruhi pengelolaan risiko program.
Rekam Dadan Priatna Jaya menyediakan sejumlah bahan evaluasi konkret: terdapat program berjalan seperti cetak sawah, bantuan bibit dan pengembangan komoditas.
Namun, ada pula program tidak terealisasi seperti tujuh hand traktor.
Di sisi lain, terdapat persoalan eksternal berupa kekeringan dan keterbatasan air serta persoalan administratif layanan barcode BBM.
Dua Formasi dan Transparansi Seleksi
Kemunculan seorang kandidat pada lebih dari satu formasi tidak dengan sendirinya menunjukkan persoalan.
Namun, publik tetap perlu memahami bagaimana Pansel menilai kecocokan kandidat dengan setiap jabatan.
Terutama karena kebutuhan teknis setiap OPD berbeda.
Kompetensi manajerial dapat bersifat lintas sektor, sedangkan kompetensi teknis lebih spesifik.
Karena itu, transparansi mengenai instrumen penilaian, bobot kompetensi, pengalaman, hasil asesmen dan kesesuaian kandidat dengan kebutuhan jabatan penting bagi kredibilitas seleksi.
Pada akhirnya, perhatian publik tidak berhenti pada siapa masuk tiga besar, tetapi bagaimana keputusan akhir dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Sekadar Daftar Nama
Kepala Dinas TPHP menghadapi persoalan produktivitas pangan, cetak sawah, irigasi, kekeringan, alat pertanian, benih, perkebunan dan layanan subsidi BBM.
Karena itu, ukuran kepala dinas tidak cukup dibangun dari panjangnya daftar jabatan.
Rekam jabatan harus bertemu dengan hasil. Pengalaman harus bertemu kemampuan menyelesaikan masalah.
Kewenangan harus bertemu akuntabilitas.
Kualitas seleksi JPT pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh tiga nama masuk daftar.
Ukuran lebih penting ialah apakah proses tersebut mampu menemukan pejabat dapat mengubah kewenangan menjadi kinerja.
Dan, anggaran menjadi manfaat dan pengalaman birokrasi menjadi perbaikan pelayanan publik. IND
