ANTREAN BBM belum beres, Satgas malah berpose bersama personel SPBU. Foto bersama beredar pada 7 Oktober 2026 itu sontak memantik opini publik. Pengawas dan pihak diawasi Satgas tampak akrab di tengah persoalan distribusi solar bersubsidi. Bukan bukti pelanggaran, tetapi cukup memunculkan pertanyaan, seberapa tegas pengawasan berjalan?
Satgas Pengendalian BBM Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dibentuk sejak September 2026 untuk mengatasi antrean panjang.
Namun, setelah berjalan lebih dari sebulan, publik masih menunggu hasil konkret.
Dugaan penyimpangan distribusi, laporan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), hingga polemik dokumen kapal nelayan belum tuntas dijelaskan.
Ketua Satgas, Ismet Ibrahim, berdalih pendekatan persuasif melalui sosialisasi sebagai langkah utama.
Ia juga mengungkap keterlambatan pasokan ke Parigi Moutong, akibat perjalanan distribusi BBM dari Depot Pertamina Donggala memakan waktu hingga lima jam sebagai kendala di lapangan.
Masalahnya, antrean tidak selesai hanya dengan sosialisasi.
Jika pasokan terlambat, perlu penjelasan terukur. Bila distribusi menyimpang, perlu pemeriksaan. Publik menunggu hasil, bukan sekadar imbauan.
Foto Bersama, Pengawasan Disorot
Pose bersama personel SPBU memang bukan pelanggaran.
Namun, di tengah polemik BBM, gambar semacam itu bisa melahirkan beragam tafsir.
Apakah sekadar dokumentasi kegiatan atau bagian dari koordinasi pengawasan.
Satgas perlu menunjukkan independensi melalui pemeriksaan lapangan, tindak lanjut pengaduan, serta penanganan pelanggaran sesuai kewenangan.
Ukurannya bukan seberapa sering petugas turun ke SPBU, melainkan apa hasil pemeriksaannya.
Sedikitnya empat pekerjaan mendesak menanti Satgas bentukan pemerintah daerah tersebut.
Pekerjaan itu antara lain memperjelas standar operasional prosedur penindakan, memverifikasi rekomendasi solar bagi petani dan nelayan, mengawasi penggunaan barcode MyPertamina, serta membuka informasi kuota harian SPBU.
Barcode tidak cukup sekadar dipindai.
Identitas penerima dan kendaraan harus sesuai.
Begitu pula rekomendasi BBM, mesti diperiksa berdasarkan dokumen dan kegiatan usaha.
Tanpa pengawasan terukur, celah penyalahgunaan sulit ditutup.
Laporan ASN, Jangan Menguap!
Ismet sebelumnya menyampaikan adanya laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan lebih dari satu ASN dalam distribusi BBM ilegal.
Salah satu pihak disebut berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong.
Namun, bentuk dugaan, bukti pendukung, dan perkembangan penanganannya belum dijelaskan secara terperinci.
Status laporan itu pun perlu diperjelas agar tidak berkembang menjadi vonis di ruang publik.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, disebut telah menginstruksikan pengusutan indikasi penimbunan BBM.
Delapan Kapal, Data Bersilang
Polemik lain datang dari penyaluran solar bersubsidi kepada nelayan.
Satgas menyebut delapan kapal memiliki dokumen tidak lengkap, tetapi masih menerima alokasi solar.
Pernyataan itu ramai diberitakan oleh media lokal. Temuan Satgas tersebut nampak begitu sensasional.
Namun, Kepala DKP Parigi Moutong, Mohamad Nasir, memberikan penjelasan berbeda.
Menurut DKP, persoalan teridentifikasi berkaitan dengan tiga kapal dalam proses perpanjangan izin.
Delapan berhadapan dengan tiga. Data berbeda, penjelasan belum sepenuhnya bertemu.
Angka itu tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Faktanya, dokumen tidak lengkap dan izin kedaluwarsa merupakan dua persoalan berbeda.
Status setiap kapal mesti diperiksa satu per satu, termasuk identitas, jenis izin, masa berlaku, dan surat rekomendasi BBM.
Satgas perlu membuka dasar pendataan delapan kapal, dan menjelaskan pernyataannya.
DKP juga perlu membuka dokumen tiga kapal dalam proses perpanjangan izin.
Tanpa pencocokan, perbedaan keterangan hanya akan memperpanjang polemik.
Bukan Hanya Lomba Sosialisasi
Pengendalian BBM bukan lomba sosialisasi atau adu banyak foto kegiatan.
Hasilnya mesti terlihat dari distribusi tepat sasaran, pengaduan tertangani, pelanggaran terbukti ditindak, serta data terbuka untuk diuji.
Foto bersama personel SPBU sah-sah saja, dan tidak otomatis membuktikan pengawasan bermasalah.
Namun, ketika antrean masih menjadi keluhan dan sejumlah persoalan belum terjawab, sebuah transparansi jelas menjadi kebutuhan.
Kini, Satgas dituntut menjelaskan hasil kerja, bukan hanya agenda.
Laporan dugaan keterlibatan ASN perlu diperjelas penanganannya.
Perbedaan data kapal mesti diselesaikan dengan dokumen.
Di tengah krisis kelangkaan BBM bersubsidi dan meluasnya dugaan kebocoran solar, “berpose mesra” atau menampilkan keakraban visual berlebihan dengan personel SPBU adalah blunder besar dalam komunikasi publik.
Beberapa kalangan menilai langkah tersebut sangat tidak bijak, terutama di saat masyarakat tengah mengalami kesulitan nyata.
Sejak awal dibentuk, Satuan Tugas (Satgas) BBM Parigi Moutong memilih pendekatan persuasif.
Dikutip dari laman theopini, Ketua Satgas, Ismet Ibrahim, menegaskan bahwa sosialisasi di SPBU Kampal sengaja didahulukan agar seluruh pihak memahami tugas dan fungsi Satgas sebelum penertiban berjalan.
“Kami melakukan langkah persuasif dulu. Yang akan turun dalam penertiban dan penindakan nantinya melibatkan seluruh pihak, baik dinas teknis, Satpol PP, TNI, dan Polri,” ujar Ismet Ibrahim, Rabu, 7 Oktober 2026, sebelum Satgas melakukan penertiban dan penindakan terhadap distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Namun, di tengah dera kelangkaan BBM Subsidi berlangsung hampir dua tahun di Parigi Moutong, setiap langkah persuasif wajib didokumentasikan secara profesional dan substantif demi menghindari krisis kepercayaan publik.
Kamera pengawas semestinya merekam tindakan nyata transparan, seperti pemeriksaan dokumen kuota, pencocokan data barcode nelayan dan petani, hingga pengecekan segel mesin pompa bersama dinas teknis.
Dialog dibangun pun harus bersifat formal demi memecahkan masalah konkret—mulai dari mengurai simpul distribusi bersama Pertamina hingga memutus rantai pasokan pelansir ilegal.
Bagaimanapun, wibawa pengawasan tidak akan pernah terbangun lewat pose kedekatan personal memicu kecurigaan, melainkan di atas fondasi integritas, transparansi data, dan ketegasan sikap berempati pada kesulitan rakyat.
Foto mesra dengan personel SPBU selaku salah satu obyek pengawasan ditengah keluhan, bukan misi pengawasan dan pengendalian Satgas.
Sebab, di tengah antrean BBM, publik tidak cukup disuguhi senyum dalam foto.
Publik menunggu kepastian: distribusi benar-benar diawasi, atau persoalan terus berputar di tempat?. IND
