Membidik Mafia Solar Subsidi

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membentuk tim terpadu demi membongkar gurita penyelewengan Solar subsidi lintas wilayah. Langkah taktis ini diambil menyusul maraknya praktek lancung manipulasi QR Code, monopoli antrean, hingga setoran fulus atensi di SPBU. Sengkarut distribusi sistematik ini dituding menjadi biang keladi menguapnya hak-hak ekonomi petani serta nelayan lokal.

PARIGI | KORANINDIGO – Kebocoran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar kian marak menggerogoti Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Praktek lancung manipulasi kode respons cepat (QR Code), penguasaan antrean, hingga setoran fulus atensi menguapkan hak-hak petani serta nelayan lokal secara terstruktur.

Merespons carut-marut penyelewengan komoditas vital ini, pemerintah daerah resmi membentuk tim terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan persoalan utama bukan sekadar kelangkaan pasokan, melainkan buruknya tata kelola.

Laporan masyarakat membeberkan indikasi kuat keterlibatan oknum birokrasi dalam lingkaran hitam distribusi.

Pemda kini memperluas radar pengawasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi memutus rantai penyelewengan lintas wilayah.

“Tim ini bertugas mengamankan dan meneliti di mana letak persoalannya, sehingga BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Banyak laporan kami terima bahwa ada dugaan diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu,” ujar Erwin di Parigi, Jumat, 11 September 2026.

Menanggapi desas-desus keterlibatan abdi negara, Erwin memasang barikade tegas tanpa kompromi.

Sanksi berat menanti aparat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti bermain mata dengan mafia migas.

Komitmen pembersihan internal menjadi pertaruhan kredibilitas pemda dalam melindungi hak masyarakat kecil.

“Kalau aparat, tentu kita serahkan kepada institusinya. Tetapi kalau ASN di lingkungan Pemda Parimo terbukti terlibat, akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan. Mulai dari pemindahan jabatan hingga sanksi disiplin, bahkan diberhentikan apabila memang memenuhi ketentuan berlaku,” kata Erwin menegaskan posisi pemerintah.

Tim independen kini memegang kendali penuh investigasi lapangan demi mengumpulkan bukti otentik.

Pemda berkomitmen menindak keras setiap pelanggaran terbukti demi memastikan Solar subsidi benar-benar diterima petani serta nelayan.

Pengawasan ketat menjadi harga mati menghentikan penguapan hak publik secara sistematis.

INVESTIGASI mendalam membongkar borok distribusi pada tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Di SPBU 74-94307 Sausu, dari 8 ton pasokan harian, kaum agraris hanya kebagian 3 ton.

Sisa komoditas dialihkan ke tambang emas ilegal Torono, Mentawa, Moutong, hingga wilayah industri Morowali melalui modus gilir dokumen barcode petani.

“Oknum pengelola diduga menerima upeti Rp500.000 plus enam jeriken, sementara operator nozzle mendapat jatah tiga jeriken per orang,” ujar seorang sumber internal membongkar kongkalikong distribusi solar.

Akibatnya, petani terpaksa menebus Solar eceran seharga Rp450.000 per jeriken ukuran 33 liter.

Pola culas serupa terjadi di SPBU 74-94317 Tolai melalui pemotongan langsung jatah konsumen.

“Steven selaku pengawas memerintahkan operator memotong satu sampai dua kupon atau sekitar lima liter dari jatah resmi setiap petani,” bisik seorang warga skitar SPBU.

Solar jarahan tersebut dijual kembali seharga Rp320.000 per jeriken di sekitar area SPBU, sementara kelompok pengumpul menguasai antrean menggunakan truk modifikasi serta minibus.

Praktik menahun ini disinyalir berjalan mulus berkat aliran upeti berkala ke oknum aparat di Kecamatan Torue.

Aroma seleweng paling menyengat terendus di SPBU 74.943.08 Kampal, Jalan Trans Sulawesi.

Setiap pasokan 16 ton Solar masuk, sebanyak 1.320 liter atau setara 40 jeriken sengaja dikuras sebelum menyentuh dispenser resmi konsumen.

Pengurangan kuota secara paksa demi pasokan pasar gelap industri ini memicu antrean kendaraan mengular berkilo-kilometer.

“Ribuan liter Solar subsidi sengaja dikeluarkan dari mekanisme distribusi normal sebagai bentuk uang atensi kepada pihak tertentu luar jalur resmi,” ungkap informan lain memberikan kesaksian dokumen.

Penyimpangan sistematis ini menyeret nama manajer SPBU Kampal, Fajar, namun memilih bungkam saat dikonfirmasi jurnalis pada Jumat, 4 September 2026. IND