“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…
LAPORAN KHUSUS
Di Balik Lambannya Serapan DAK KB
“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…
Jembatan Tergerus, Tambang Jalan Terus
“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…
Selembar Dokumen, Pangkal Sengketa Reklamasi
“Semua persoalan bermula dari selembar surat pernyataan. Dari dokumen itu lahir klaim tanah, terbit SKPT, mengalir proses perizinan, lalu berdiri terminal penunjang aktivitas tambang di pesisir Teluk Palu. Kini, mata rantai tersebut justru menjadi pusat…
Nama Wakil Bupati Dalam Jejak Reklamasi
Nama Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, Terseret Dugaan Reklamasi Ilegal di Watusampu. Yayasan Hijau untuk Keadilan Indonesia (YHKI) mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah segera meningkatkan penanganan kasus dugaan penguasaan laut tanpa hak, reklamasi ilegal…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
