PARIGI | KORANINDIGO – Dini hari di SPBU 74.943.08 Kampal, Kabupaten Parigi PMoutong, Sulawesi Tengah, bukan sekadar riuh antrean truk logistik. Di balik gemuruh mesin dispenser, mengalir potensi kerugian negara skala masif. Solar bersubsidi penopang hidup nelayan serta sopir angkutan justru dibelokkan ke pelukan mafia tambang emas ilegal.
Investigasi berbasis formula perhitungan kuota harian mengungkapkan pendarahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai miliaran rupiah saban bulan.
BERITA TERKAIT:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
Dari total alokasi harian 16.000 liter, sebanyak 60 persen—atau 9.600 liter—rembes ke pasar gelap.
Jalur resmi hanya menyisakan 6.400 liter, memicu antrean mengular Trans Sulawesi.
Patok nilai subsidi rata-rata Rp6.500 per liter menyeret negara menanggung kerugian Rp62,4 juta per hari.
Dalam kurun satu bulan operasional, angka penyelewengan melonjak menjadi Rp1,87 miliar.
Setahun, kebocoran uang rakyat dari satu titik dispenser ini menembus Rp22,46 miliar.
Catatan ini baru berasal dari satu lokasi.
Sepanjang 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat skorsing terhadap 86 SPBU nakal.
Bila pola serupa terjadi di puluhan titik tersebut, nilai subsidi menguap ke pasar gelap diperkirakan menembus ratusan miliar rupiah.
Pertamina Patra Niaga kini memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
SPBU terbukti menyimpang berhadapan sanksi tegas hingga pengambilan alih operasional.
“Akan kami ambil alih dengan melakukan kerja sama, sehingga SPBU itu under operation dari Pertamina, dan pengawasannya dari Pertamina,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.
Roberth menegaskan penindakan diarahkan demi memastikan masyarakat berhak tetap memperoleh akses BBM subsidi tanpa mengurangi jumlah lembaga penyalur.
“Masyarakat tidak kemudian kekurangan lembaga penyalurnya. Justru lembaga penyalurnya kami perbaiki,” katanya.
Sejak Januari hingga September 2026, Pertamina melakukan pembinaan terhadap sekitar 900 SPBU di Indonesia.
Di Regional Jatimbalinus, 237 SPBU dikenai sanksi, meliputi 98 SPBU di Jawa Timur, 105 di Bali, tiga di Nusa Tenggara Barat, serta 31 di Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Sumatera Bagian Selatan mencatat 161 SPBU terkena sanksi, disusul Sumatera Barat dengan 31 SPBU.
Pola pelanggaran menyangkut pengisian tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code palsu, hingga transaksi berulang.
Pengawasan kini bergerak mendata kendaraan.
Pertamina mengajukan pemblokiran sekitar 5.000 nomor polisi terindikasi melakukan pembelian berulang.
“Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora.
Kitty menambahkan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci penindakan.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat,” katanya.
Di Sulawesi, pemblokiran berbasis sistem mencatatkan angka lebih besar.
Sebanyak 11.093 nomor polisi diblokir terkait penggunaan QR Code tidak sesuai ketentuan, 2.189 nopol di antaranya berada di Sulawesi Tengah.
Di tengah pengetatan, Pertamina masih menunggu keputusan pemerintah terkait pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10.
“Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah resmi,” tegas Roberth. IND
