PARIGI | KORANINDIGO – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 74.943.08 Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, kian memprihatinkan. Hasil investigasi mengindikasikan rembesan kuota Solar dan Pertalite ke pasar gelap menembus 60 persen.
Dua pengelola, Manajer Fajar dan Pengawas Muhammad Rifai, kini menjadi sorotan atas dugaan persekongkolan menyedot hak masyarakat miskin.
Modus penyimpangan berjalan rapi, mulai aktivitas tengah malam hingga manipulasi digital.
Pada pukul 00.00 hingga 02.00 WITA, dispenser BBM menderu ditengarai melayani penimbun ilegal.
Bobroknya tata kelola membuncah saat Rapat Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP) Parigi Moutong membongkar pencatutan akun barcode milik nelayan lokal.
Para nelayan tak pernah mendaftar, namun kuota mereka ludes dikuras dokumen aspal besutan oknum internal.
Di area pengisian, petugas dispenser melayani jeriken tanpa surat rekomendasi sah.
Dari setiap pasokan 16 ton Solar, sedikitnya 1.320 liter disisihkan langsung untuk pembeli ilegal, keterkaitan dengan aliran dana berkode “fulus atensi“.
Kekacauan memuncak saat tiga unit truk milik pengelola SPBU bebas mengantre berkali-kali.
Keterangan itu diperkuat seorang petugas jaga dari lembaga aparat penegak hukum (APH) di SPBU 74.943.08.
Kepada www.koranindigo.com, petugas itu membenarkan adanya kendaraan milik manajer dan pengawas SPBU dalam antrean Solar subsidi.
“Iya memang benar. Manajer Fajar dan pengawas SPBU Rifai punya truk, dan selalu digunakan ikut antrean Solar subsidi,” kata petugas tersebut.
Namun, petugas itu menolak menjelaskan lebih jauh.
“Tapi mohon maaf saya tidak ingin berkomentar banyak terkait kepemilikan truk itu,” ujarnya.
Antrean mengular melumpuhkan jalur logistik Trans Sulawesi.
Dikonfirmasi pada 4 September 2026 mengenai temuan ini, Fajar memilih bungkam.
Muhammad Rifai menepis tuduhan persekongkolan dan melempar penyebab kemacetan ke faktor luar.
“Kami hanya menyalurkan BBM berdasarkan manifes barcode dan dokumen rekomendasi yang diterima,” ujar Rifai berdalih, seperti dikutip dari reelsparimo.
Pemerintah Daerah Parigi Moutong merespons jeritan warga.
Bupati Erwin Burase mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi 2026.
Langkah hukum melibatkan tim gabungan lintas instansi disiapkan mengepung pergerakan mafia bahan bakar.
“SK BBM itu sudah naik di meja saya kemarin, turun dari Bagian Hukum,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Parimo, Aswini Dimple, Selasa, 22 September 2026.
Ia menegaskan, pembentukan wadah ini menjadi sinyal keras pemerintah daerah.
“Namanya Satgas Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi 2026, keputusan Bupati Parimo,” tegas Aswini.
Di tingkat regional, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi skorsing terhadap 86 SPBU sepanjang 2026.
Disparitas harga yang mencolok—Bio Solar subsidi Rp6.800 per liter berbanding Pertamina Dex Rp25.200 per liter—memicu maraknya praktik “helikopter”, pencurian barcode, hingga suap petugas nozel.
“Langkah pembinaan dan skorsing ini adalah tindakan korektif keras dari kami. Kami ingin memastikan pemilik dan pengelola SPBU segera membenahi tata kelola layanannya,” ujar Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto. IND
