PARIGI | KORANINDIGO – Permainan alokasi solar subsidi di pesisir Sulawesi Tengah mulai terkuak. Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan menyisir carut-marut penyaluran bahan bakar bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong. Pemeriksaan mendadak ini mengejutkan pejabat daerah setempat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, mengakui instansinya sedang digeledah auditor negara.
“Kami tengah diaudit oleh BPK terkait BBM subsidi. Kami juga agak terkejut, sebab auditnya lebih awal,” kata Nasir, Rabu, 23 September 2026.
Audit di pesisir Teluk Tomini tersebut hanyalah bagian kecil skandal besar.
BERITA TERKAIT:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
BPK menggelar Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi menyasar 59 entitas sektor energi sejak Agustus hingga November 2026.
Auditor memfokuskan pemeriksaan pada volume penyaluran, dana subsidi, serta kompensasi BBM jenis Solar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mohammad Nasir menegaskan pengawasan baru babak awal.
“Audit dilakukan BPK terkait itu baru merupakan babak awal,” ujarnya.
Langkah cepat BPK dipicu lonjakan anggaran subsidi energi dan ketidakselarasan data titik serah volume penyaluran antara pos belanja subsidi dan kompensasi.
Auditor menemukan celah kebocoran alokasi solar, termasuk kebijakan diskon besar solar industri pada anak usaha PT Pertamina Patra Niaga tanpa mitigasi risiko matang.
Celah ini disinyalir menyuburkan praktik mafia bahan bakar.
Jeritan nelayan akibat kelangkaan solar memicu reaksi pemerintah daerah.
Bupati Parigi Moutong membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi 2026 untuk mengusut keterlibatan oknum dinas dan spekulan.
Tim gabungan memperketat pengawasan penyaluran solar dan pertalite.
Aparat bergerak memburu jaringan penyeleweng bahan bakar.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Parimo, Aswini Dimple, mengonfirmasi legalitas perburuan tersebut.
” SK BBM itu sudah naik di meja saya kemarin, turun dari Bagian Hukum,” kata Aswini, Selasa, 22 September 2026.
Langkah tegas disiapkan untuk menutup ruang gerak mafia energi di daerah.
Pembentukan tim gabungan menjadi sinyal perlawanan pemerintah lokal.
” Namanya Satgas Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi 2026, keputusan Bupati Parimo,” tegas Aswini.
Audit lintas sektor kini dipertaruhkan demi membongkar kebocoran fulus negara. IND
