PARIGI | KORANINDIGO – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Wardi, mempertanyakan implementasi program bupati dan wakil bupati Erwin Burase – Abdul Sahid, bertajuk “Sehat Bersama”. Wardi menilai program tersebut tidak menunjukkan dampak nyata pada masyarakat.
“Apakah program Sehat Bersama ini hanya persoalan ambulans gratis?. Jangan sampai masyarakat menilai itu saja, sementara sebagian layanan sebenarnya sudah ter-cover BPJS,” kata Wardi dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Kesehatan di ruang Paripurna DPRD Parimo, Senin (7/4).
Rapat tersebut turut menghadirkan 3 direktur rumah sakit daerah (RSUD Anutaloko, Raja Tombolotutu dan RSUD Buyule Napo’e).
Selain para direktur, dihadirkan pula kepala Puskesmas dari 23 kecamatan, perwakilan BPJS Kesehatan dan BPKAD.
Menurut Wardi, program sehat bersama miliki 2 turunan utama, yakni layanan ambulans gratis bagi pemulangan jenazah, serta layanan jemput bola oleh petugas Puskesmas bagi masyarakat miskin sakit parah.
Namun, kedua hal tersebut belum berjalan dengan baik dan maksimal.
Selain itu, Wardi juga menyoroti kebutuhan konsumsi bagi keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit. Ia menilai pemerintah daerah perlu hadir membantu keluarga pasien dari kalangan tidak mampu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo Sutoyo, mempertanyakan cakupan layanan ambulans gratis, khususnya bagi pemulangan jenazah dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur RSUD Anutaloko Parigi, Irwan, menjelaskan bahwa program “Sehat Bersama” bukan hanya soal ambulans gratis, melainkan bagian dari penguatan layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Ia menyebut cakupan layanan kesehatan gratis di Parimo saat ini telah mencapai sekitar 88 hingga 90 persen. Program tersebut, kata dia, difokuskan pada layanan yang tidak ditanggung BPJS, termasuk pembiayaan pemulangan jenazah pasien. IND
