Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
POLITIK

Gibran Dipanggil PDIP: Saya Tegak Lurus Sesuai Arahan Megawati

132
×

Gibran Dipanggil PDIP: Saya Tegak Lurus Sesuai Arahan Megawati

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

WALI KOTA Surakarta Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Gibran menegaskan dirinya sebagai kader akan tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya sebagai kader PDIP sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum,” ujar Gibran di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, (22/5).

Ia mengaku sudah menjelaskan kronologi saat dirinya bertemu Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat malam (19/5).

“Saya sudah menjelaskan kronologi dari a-z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu,” katanya.

Gibran juga mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di Kantor DPP PDIP. Ia mengungkapkan banyak menerima saran dan nasihat.

“Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan dan nasihat,” tambah Gibran.

Tidak hanya itu, di sela-sela pemanggilan Gibran ke Kantor DPP PDIP, Hasto yang didampingi Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyerahkan buku tentang geopolitik Soekarno berjudul “Progressive Geopolitical Coexistence” ke Gibran.

Buku Hasto itu memuat hasil disertasinya di Universitas Pertahanan yang diluncurkan pada Sabtu, (20/5) lalu.

Setelah itu, Hasto juga menyerahkan buku “Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam”.

Buku ini mengulas perjalanan Presiden RI ke-5 itu, tentang kecintaannya terhadap lingkungan dan kegemarannya pada tanam-tanaman.

Sebelumnya, Gibran memenuhi panggilan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan wartawan di Jakarta, Senin, Gibran tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat, pukul 10.28 WIB, dengan didampingi seorang ajudan bernama Yusuf. Ia datang menaiki Kijang Innova Hitam dengan nomor polisi B 1072 ZF.

“Iya, benar (Gibran datang) sendiri dengan satu orang ajudan,” kata Yusuf kepada ANTARA. (Ant\Ind)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

PALU | KORANINDIGO – Risvirenol, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian Risvirenol tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 814 Tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2025. Salinannya ditandatangani langsung Ketua KPU RI, Mochammad…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (31/1) lalu. Perkara ini diadukan Taslim dan Asgar Ali K, ang…

POLITIK

MENTERI dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari. Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan…

POLITIK

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa ditunda hingga 17-20 Februari, setelah putusan sengketa Pilkada dibacakan pada 4-5 Februari. Pelantikan akan dilakukan secara dua tahap, dengan tahap pertama untuk daerah tanpa sengketa dan tahap kedua untuk daerah yang sengketanya diputus pada 13-14…

POLITIK

DARI 14 pasang kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah ada 11 kepala daerah yang tidak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025. Diketahui, jadwal pelantikan yang disetujui pada 6 Februari 2025 itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan…