Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
NASIONAL

Ini Profil Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi

87
×

Ini Profil Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi

Sebarkan artikel ini

Lulusan Akpol Tahun 1991, Satu Angkatan Dengan Kapolri

Example 468x60

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan penting di tubuh Polri.

Salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan baru adalah Irjen Endi Sutendi, yang kini resmi menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penunjukan ini tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan mutasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat organisasi Polri.

Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Endi Sutendi

“Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan ke depannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ujar Trunoyudo, Jumat (26/9) lalu.

Menurutnya, rotasi jabatan tidak hanya sebatas penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi menuju Polri Presisi. “Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, operasional, pelayanan serta pengawasan untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” kata dia.

Satu Angkatan dengan Kapolri
Irjen Endi Sutendi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum dipercaya memimpin Polda Sulteng, ia menjabat Waastamaops Kapolri, sebuah jabatan yang diperuntukkan bagi perwira tinggi bintang dua.

Dengan penunjukan ini, Endi Sutendi resmi naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.

Karier di Wilayah Sulawesi Sebagian besar perjalanan karier Endi Sutendi dijalani di wilayah Sulawesi. Ia pernah memimpin Polres Enrekang, menjabat Wakapolrestabes Makassar, hingga dipercaya sebagai Kabid Humas Polda Sulsel.

Pada 2017, Endi dipercaya menjadi Kapolrestabes Makassar, lalu berlanjut sebagai Wakapolda Sulawesi Barat. Di tingkat pusat, ia juga sempat bertugas sebagai Analis Kebijakan Madya bidang PID Divhumas Polri.

Riwayat Jabatan Lengkap Irjen Endi Sutendi

  • Kapolres Enrekang
  • Wakapolwiltabes Makassar
  • Wadir Intelkam Polda Sulsel (2010)
  • Wakapolrestabes Makassar (2010–2012)
  • Kabid Humas Polda Sulsel (2012–2015)
  • Analis Kebijakan Madya bidang PID Divhumas Polri (2015–2016)
  • Kapolrestabes Makassar (2017)
  • Wakapolda Sulawesi Barat (2017–2020)
  • Karodalops Sops Polri (2020–2025)
  • Waastamaops Kapolri (2025)
  • Kapolda Sulawesi Tengah (2025–sekarang). (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bakal bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine bagi seluruh kepala desa (kades) di Indonesia. Yandri mengaku ingin memastikan para kades tersebut memang…

NASIONAL

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menindak lebih dari 1.000-an tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai respon dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai…

NASIONAL

OPERASI tangkap tangan (OTT) tiba-tiba digencarkan KPK dalam sepekan terakhir. Sikap ngegas KPK ini muncul setelah pimpinan KPK meminta maaf karena OTT terasa sepi pada tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers terkait capaian kinerja KPK…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru, Rilke Jeffri Huwae, mengetahui celah yang digunakan untuk tambang ilegal berkat pengalamannya bertugas di daerah pertambangan. Ia berkomitmen untuk melakukan penataan regulasi pertambangan. Fokus awal kerja Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum…

NASIONAL

Kemendagri melarang ormas menggunakan atribut yang menyerupai aparat penegak hukum, merujuk pada UU Ormas. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif bertahap, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan SK Kemenkumham. Ormas juga dilarang menggunakan atribut yang menyerupai lembaga pemerintahan, organisasi separatis, atau partai politik…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 yang berisi penugasan kepada prajurit di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia merupakan bagian dari kerja…