DAERAH

Janggal Material Proyek Ruas Kayuboko-Baliara

816
×

Janggal Material Proyek Ruas Kayuboko-Baliara

Sebarkan artikel ini

PARIGI – KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Ruas Kayuboko-Baliara senilai Rp1,1 miliar nampak janggal. Proyek inovasi baru dengan hasil akhir Asphalt Concrete Warm Climate (AC-WC) dihelat CV Bolle Cipta Sejahtera (BCS) diduga tak sesuai standar.

Pantauan koranindigo.com di lapangan, pihak BCS diduga kuat banyak melanggar standar kualitas tertera pada spesifikasi proyek dibiayai APBD 2024 tersebut.

Sinyalemen sementara mengisyaratkan banyak tahapan dikerjakan BCS selaku kontraktor pelaksana yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan spesifikasi tertuang dalam pekerjaan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Material digunakan bagi Lapis Pondasi Bawah (LPB), berupa lapisan struktur agregat kelas B dalam pekerjaan diduga kuat tidak seluruhnya berasal dari lokasi quarry yang telah disetujui oleh direksi.

BACA JUGA:
Miris! Proyek Preservasi Kementerian PUPR Gunakan Semen Murahan
Kontraktor Preservasi Malala-Lingadan Diduga Gunakan Material Non Standar

Selain itu, material digunakan oleh BCS, masih bercampur dengan bahan lain yang tidak diinginkan dan tidak direkomendasikan secara teknis dalam pelaksanaan proyek jalan.

Edi Bolle, bos dari BCS selaku kontraktor pemenang, belum bersedia melontar kata, dan menjawab konfirmasi terkait beberapa temuan fakta pada proyek peningkatan jalan ruas Kayuboko-Baliara itu.

 

PROYEK JALAN JADI TEMUAN BPK
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi seringkali terdapat penyimpangan biaya yang antara lain disebabkan oleh bahan, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead, dan kondisi umum.

Material merupakan komponen biaya utama dalam proyek konstruksi, sehingga pengelolaan material buruk dapat menyebabkan penyimpangan biaya proyek.

Terjadinya penyimpangan biaya dapat dilihat dari selisih fulus sebagai pelaksanaan dan biaya perencanaan.

Seperti diketahui, beberapa paket peningkatan jalan senilai Rp21 miliar lebih pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong (Parimo) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Proyek menghabiskan fulus negara sebesar Rp21 miliar tersebut disinyalir mengalami gagal konstruksi dan mengakibatkan kerugian mencapai Rp5 miliar.

Paket dianggap gagal konstruksi itu diantaranya proyek jalan ruas Gio-Tulandengi senilai Rp9,1 miliar dihelat PT Rizal Nugraha Membangun, proyek peningkatan jalan Pembuni-Bronjong senilai Rp7,1 miliar juga dimenangkan PT Rizal Nugraha Membangun dan terakhir adalah proyek peningkatan jalan trans Bimoli-Pantai dengan nilai kontrak Rp4,7 miliar dihelat CV Fita Menui Lemboano Reangku.

Ketiga proyek peningkatan jalan kepunyaan Dinas PUPRP Parimo tersebut diketahui bersumber dari fulus dana alokasi khusus (DAK) tematik dan Fisik tahun 2023.

Kuat dugaan proyek-proyek jalan tersebut tidak memenuhi spek campuran Poor Graded Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC).

Sehingga, belum genap setahun pengerjaan, kondisi jalan mulai rusak di sana-sini.

Susunan lapisan perkerasan jalan yang tidak dikerjakan dengan baik, mengakibatkan kerusakan terhadap kontruksi jalan yang sudah terbentuk.

Terungkap pula, bahwa paket-paket tersebut, pada tahap tender, dimenangkan oleh kontraktor hanya dengan buangan di bawah satu persen dari pagu anggaran. (IND)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

POSO | KORANINDIGO — Tanah di kawasan tambang emas tanpa izin Desa Dongi Dongi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kembali bergerak. Pada Jumat, 11 September 2026, material longsor menerjang area penambangan dan mengenai sejumlah penambang. Beberapa…

DAERAH

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membentuk tim terpadu demi membongkar gurita penyelewengan Solar subsidi lintas wilayah. Langkah taktis ini diambil menyusul maraknya praktek lancung manipulasi QR Code, monopoli antrean, hingga setoran fulus atensi di SPBU. Sengkarut…

DAERAH

PALU | KORANINDIGO — Produksi perikanan Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai 658.451,80 ton. Kenaikan terutama terlihat pada perikanan tangkap, sementara angka produksi budidaya masih berstatus sementara. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mencatat produksi…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO — Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, memberikan penjelasan mengenai polemik mekanisme pembagian barcode BBM bersubsidi bagi petani di wilayah selatan. “Barcode itu…

Example 325x325