BUOL| KORANINDIGO – Rekrutmen perangkat desa Lokodidi, Kecamatan Gadung yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 lalu kini menjadi sorotan publik luas setelah dikemukakan dugaan kecurangan yang melibatkan Penguji serta panitia seleksi dan beberapa calon peserta. Informasi ini pertama kali diungkapkan seorang tokoh pemuda lokal kepada koranindigo.com dalam wawancara beberapa hari yang lalu.
Tokoh pemuda tersebut menyampaikan bahwa proses seleksi yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan kualifikasi justru diduga diwarnai permainan mata dan kolusi. “Banyak yang melihat bahwa beberapa peserta yang memiliki latar belakang pendidikan non-formal bisa lolos dengan mudah, sementara calon yang berprestasi dan memiliki ijazah formal bahkan dari universitas ternama justru tereliminasi,” ujarnya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gorontalo yang dinilai memiliki prestasi akademik baik dan pengalaman kerja terkait, namun dikalahkan oleh peserta yang hanya menyatakan memiliki ijazah kursus non-formal. Hal ini membuat masyarakat menduga bahwa pertimbangan utama seleksi bukan kuantitas dan kualitas diri peserta, melainkan “isi tas” atau bentuk suap yang tidak jelas
Masyarakat desa Lokodidi serta beberapa peserta yang tidak lolos seleksi menyampaikan rasa tidak puas yang mendalam terhadap hasil proses rekrutmen. Januari 2026 , mereka telah mengirimkan surat kepada pemerintah kecamatan Gadung dan dinas pemerintahan desa Kabupaten Buol untuk meminta klarifikasi dan penyelidikan.
“Kita tidak menginginkan perangkat desa yang tidak kompeten memimpin dan mengelola urusan desa. Proses seleksi harus adil agar desa bisa maju,” ujar salah satu perwakilan masyarakat, yang enggan disebutkan
Beberapa peserta terkalahkan juga menyatakan bahwa mereka siap menjadi saksi jika pihak berwenang melakukan penyelidikan. Mereka berharap proses seleksi dapat diulang dengan panitia yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
Perlu diketahui bahwa beberapa waktu lalu, rekrutmen aparat dan perangkat desa di beberapa daerah di Sulawesi Tengah juga pernah menjadi sorotan karena dugaan kecurangan serupa. Hal ini membuat masyarakat semakin waspada dan menuntut transparansi dalam setiap proses seleksi perangkat desa.
Masyarakat desa Lokodidi berharap penyelidikan dapat dilakukan secara cepat dan objektif. Mereka juga mendesak agar pihak berwenang dapat mengungkapkan seluruh hasil penyelidikan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kecamatan.
“Kita hanya menginginkan keadilan. Semoga kasus ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa,” tutup tokoh pemuda tersebut.
( Syafri Sakula )
