Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
NASIONAL

Resmi Bergabung Anggota BRICS, Apa Dampaknya Bagi Indonesia ?

310
×

Resmi Bergabung Anggota BRICS, Apa Dampaknya Bagi Indonesia ?

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta | KORAN INDIGO – Brasil mengatakan, Indonesia resmi untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada senin (06/01/2025). Sebagai tuan rumah dan presiden BRICS tahun ini, Brasil mengatakan semua anggota assosiasi telah menyetujui soal keanggotaan Indonesia.

Pendapat Brasil, Indonesia dalam anggota BRICS merupakan dorongan saat pertemuan puncak BRICS pada 2023 di Johannesburg.

Menurut Kemlu RI, bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta memperkuat kerja sama multilateral yang lebih inklusif dan adil.

Baca juga : Agustiani Tio Fridelina, Ex Anggota Bawaslu Diperiksa KPK

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi antara negara-negara berkembang lainnya.

Kementerian Luar Negeri menyatakan pada Selasa (01/07) bahwa Indonesia memandang menjadi anggota BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan.

Kemenlu RI menegaskan komitmennya terhadap agenda BRICS, yang melibatkan dukungan aktif terhadap keberlanjutan ekonomi dan kerja sama di bidang teknologi.

Selain itu, Kemenlu RI mengatakan tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat akan menjadi inti agenda BRICS.

Baca juga : Biaya Haji 2025 Turun

“BRICS memberikan forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, memastikan bahwa suara dan aspirasi negara Global south didengar dan terwakili dalam pengambilan keputusan global,” ucap Kemenlu RI.

Mereka juga menekankan komitmen teguh mereka untuk bekerja dengan semua anggota BRICS dan lainnya untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan penting di tubuh Polri. Salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan baru adalah Irjen Endi Sutendi, yang kini resmi menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng). Penunjukan ini tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2192/IX/KEP./2025…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bakal bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine bagi seluruh kepala desa (kades) di Indonesia. Yandri mengaku ingin memastikan para kades tersebut memang…

NASIONAL

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menindak lebih dari 1.000-an tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai respon dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai…

NASIONAL

OPERASI tangkap tangan (OTT) tiba-tiba digencarkan KPK dalam sepekan terakhir. Sikap ngegas KPK ini muncul setelah pimpinan KPK meminta maaf karena OTT terasa sepi pada tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers terkait capaian kinerja KPK…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru, Rilke Jeffri Huwae, mengetahui celah yang digunakan untuk tambang ilegal berkat pengalamannya bertugas di daerah pertambangan. Ia berkomitmen untuk melakukan penataan regulasi pertambangan. Fokus awal kerja Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum…

NASIONAL

Kemendagri melarang ormas menggunakan atribut yang menyerupai aparat penegak hukum, merujuk pada UU Ormas. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif bertahap, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan SK Kemenkumham. Ormas juga dilarang menggunakan atribut yang menyerupai lembaga pemerintahan, organisasi separatis, atau partai politik…