Tiga Nama, Tiga Perspektif Memimpin Disdikbud

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong memasuki fase penentuan. Tiga nama telah berada dalam daftar nominator yang akan menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dalam konteks ini, pertarungan tidak semata-mata dapat dibaca dari posisi struktural atau status kandidat sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas.

Pilihan juga berkaitan dengan arah pengelolaan organisasi: apakah mempertahankan kesinambungan tata kelola yang telah berjalan atau memberikan ruang bagi pendekatan baru.

Dokumen dan pengumuman resmi BKPSDM Parigi Moutong menunjukkan seleksi JPT Pratama 2026 dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk seleksi administrasi, asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta seleksi makalah dan wawancara.

Artinya, keputusan akhir idealnya ditempatkan dalam kerangka hasil seleksi dan kebutuhan organisasi, bukan semata-mata persepsi mengenai siapa yang paling dekat dengan posisi tersebut.

Sunarti dan Modal Kesinambungan

Sunarti, S.Pd., M.Pd., memiliki modal pengalaman yang tidak kecil. Ia tercatat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus pernah menjabat Sekretaris Dinas.

Posisi tersebut memberikan pengalaman langsung dalam mengendalikan birokrasi pendidikan serta memahami persoalan organisasi dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan.

Pengalaman tersebut menjadi relevan bagi daerah dengan cakupan wilayah pendidikan yang luas.

Masa transisi kepemimpinan dapat ditekan karena pejabat yang menjalankan tugas sudah memahami struktur, personel, program, serta hubungan kerja antarlembaga.

Dalam beberapa agenda pendidikan 2026, Sunarti juga tampil sebagai pejabat yang mewakili Disdikbud.

Pemerintah daerah, misalnya, mendokumentasikan keterlibatannya dalam program revitalisasi sekolah.

Di sisi lain, pengalaman sebagai pelaksana tugas juga dapat dibaca dari perspektif berbeda.

Status Plt. tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa seorang kandidat merupakan pilihan terbaik untuk jabatan definitif.

Penentunya tetap kompetensi, hasil seleksi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Sunarti juga menunjukkan agenda pembenahan tata kelola.

Dalam pelaksanaan SPMB 2026, misalnya, Disdikbud menggunakan sistem daring dengan alasan memperkuat transparansi dan mengurangi potensi intervensi dalam proses penerimaan murid baru.

Ibrahim dan Ruang Penyegaran

Nama Ibrahim, S.E., M.AP., membawa perspektif berbeda. Berbasis pengalaman pada sektor pendidikan dasar, Ibrahim berada pada wilayah kerja yang bersentuhan langsung dengan sekolah, tenaga pendidik, program, serta kebutuhan layanan pendidikan dasar.

Dari sudut pandang manajemen organisasi, perpindahan figur dari lini teknis menuju pucuk pimpinan dapat menjadi salah satu cara menghadirkan penyegaran.

Namun, penyegaran tidak otomatis berarti perubahan yang lebih baik.

Efektivitasnya bergantung pada kemampuan menerjemahkan pengalaman teknis menjadi kebijakan lintas bidang.

Latar belakang pendidikan ekonomi dan administrasi publik juga memberikan perspektif manajerial yang berbeda dari kandidat dengan basis pendidikan.

Perbedaan tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat pengelolaan anggaran, perencanaan program, pengawasan, serta akuntabilitas organisasi.

Tetapi kompetensi formal juga harus diuji melalui rekam kerja.

Gelar akademik tidak dengan sendirinya membuktikan kapasitas kepemimpinan pada organisasi sebesar Disdikbud.

Karena itu, bila Ibrahim dipertimbangkan sebagai figur penyegaran, parameter yang relevan bukan sekadar latar belakang akademik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana pengalaman yang dimilikinya mampu diterjemahkan menjadi inovasi, perbaikan tata kelola, penguatan layanan sekolah, dan pengendalian anggaran.

Muhlis dan Arti Penting Kandidat Ketiga

Dr. Muhlis, S.Pd., M.Si., melengkapi tiga besar nominator. Kehadiran kandidat ketiga penting dalam mekanisme seleksi terbuka karena memberikan alternatif kepada PPK sekaligus menjaga proses tidak berhenti pada pertarungan dua figur.

Dalam seleksi JPT, keberadaan tiga nominator bukan sekadar formalitas.

Masing-masing kandidat seharusnya dibaca berdasarkan hasil asesmen, rekam jejak, kompetensi manajerial, kemampuan sosial kultural, gagasan dalam makalah, serta performa wawancara.

Dengan demikian, menempatkan Muhlis hanya sebagai “pelengkap” tidak cukup memiliki dasar jika tidak didukung nilai dan hasil seleksi yang dipublikasikan secara resmi.

Antara Stabilitas dan Penyegaran

Ketiga kandidat membawa modal berbeda.

Sunarti memiliki pengalaman langsung mengelola organisasi Disdikbud dan keuntungan dari kesinambungan kerja.

Ibrahim menawarkan perspektif manajemen dari sektor pendidikan dasar dengan latar ekonomi dan administrasi publik.

Sementara Muhlis hadir sebagai alternatif lain dalam kerangka tiga besar hasil seleksi.

Di titik inilah keputusan PPK menjadi penting.

Pilihan terhadap pejabat definitif bukan sekadar menentukan siapa yang menduduki kursi kepala dinas, tetapi menentukan pendekatan organisasi dalam mengelola sektor pendidikan selama periode berikutnya.

Jika pertimbangannya adalah kesinambungan, pengalaman mengelola organisasi menjadi faktor penting.

Jika orientasinya penyegaran, kemampuan menghadirkan pendekatan baru, memperbaiki tata kelola, dan menerjemahkan inovasi menjadi program terukur menjadi parameter yang patut diuji.

Namun, penyegaran tidak identik dengan pergantian figur, sebagaimana pengalaman tidak otomatis berarti stagnasi. Keduanya harus diuji melalui kinerja dan kebutuhan organisasi.

Karena itu, keputusan akhir seharusnya tidak dibaca sebagai perlombaan siapa yang paling unggul berdasarkan prediksi informal.

Ukurannya adalah siapa di antara tiga nominator yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil seleksi dan mandat pembangunan pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.

Pada akhirnya, kursi Kepala Disdikbud bukan sekadar jabatan administratif.

Di baliknya terdapat pengelolaan anggaran, sekolah, guru, peserta didik, sarana pendidikan, serta kualitas layanan publik.

Karena itu, siapa pun yang dipilih akan menghadapi ukuran yang sama: kemampuan mengubah kewenangan menjadi tata kelola pendidikan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. *