Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250 Example 970x250
NASIONAL

84 Persen Generasi Z Tolak Pilkada Melalui DPRD

35
×

84 Persen Generasi Z Tolak Pilkada Melalui DPRD

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

WACANA pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat penolakan paling keras dari generasi Z. Temuan ini terekam dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan sebanyak 84 persen responden dari kalangan Gen Z menolak Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lainnya.

“Gen Z adalah kelompok dengan tingkat penolakan paling tinggi terhadap Pilkada DPRD,” ujar Ardian saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.

Penolakan terhadap Pilkada DPRD juga terjadi secara luas di lintas generasi. Pada kelompok milenial (usia 28-43 tahun), tingkat penolakan mencapai 71,4 persen. Sementara generasi X tercatat 60 persen menolak, dan kelompok baby boomer sebesar 63 persen.

“Data ini menunjukkan penolakan terhadap Pilkada DPRD bersifat masif dan sistemik, lintas generasi,” tegas Ardian, dikutip dari RMOL.

Dari sisi pendidikan, penolakan terbesar datang dari responden dengan pendidikan SD ke bawah, yakni 73,5 persen. Disusul lulusan SMA sederajat sebesar 71,1 persen, lulusan D3 ke atas 61 persen, serta lulusan SMP sederajat 52,4 persen.

“Ini menegaskan bahwa penolakan Pilkada DPRD tidak terpusat pada satu kelompok tertentu, tetapi merata di berbagai latar belakang pendidikan dan sosial,” jelasnya.

Survei LSI Denny JA dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 10–19 Oktober 2025.

Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei ini diklaim merepresentasikan sekitar 208 juta pemilih di Indonesia.

“Metodologi survei kami telah teruji, baik dalam survei nasional maupun quick count yang konsisten dengan hasil resmi KPU,” demikian Ardian. (ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

SEJUMLAH ruang kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) digeledah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026. Diduga penggeledahan tersebut berkaitan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Informasi yang dihimpun, penggeledahan…

NASIONAL

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyambut positif langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025 yang menjadi dasar kenaikan tunjangan profesi hakim di seluruh lingkungan peradilan. Dalam ketentuan tersebut, tunjangan terendah…

NASIONAL

Oleh: Teuku Gandawan Xasir* HARGA emas dunia masih terus menggila. Dalam beberapa tahun terakhir, emas kembali menjadi primadona global, menjadi pelarian nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, perang, inflasi, dan ketegangan ekonomi dunia. Negara-negara berlomba mengamankan cadangan…

NASIONAL

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan penting di tubuh Polri. Salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan baru adalah Irjen Endi Sutendi, yang kini resmi menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng). Penunjukan ini…

Example 325x325