Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 468x60
HUKUM

Dinilai “Kebal Hukum”, Kapolri Akan Tindak Tegas Tambang Ilegal Sulteng

211
×

Dinilai “Kebal Hukum”, Kapolri Akan Tindak Tegas Tambang Ilegal Sulteng

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

“Wilayah tambang ilegal di Sulteng merupakan atensi langsung dari Kapolri untuk segera dilakukan penegakan hukum”

Brigjen Pol Dr Moh Irhamni SH MH  Dirtipidter Mabes Polri 

JAKARTA | KORANINDIGO – Persoalan maraknya tambang emas ilegal di Sulawesi Tengah (Sulteng) kini memasuki babak baru.

Menanggapi keresahan publik terkait aktivitas ilegal yang merajalela di berbagai kota dan kabupaten, Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo MSi, menegaskan komitmennya untuk melakukan tindakan tegas.

Tanggapan serius ini sekaligus menepis anggapan bahwa instruksi Presiden Prabowo dan Kapolri hanya sekadar “isapan jempol”.

Dilansir kabardaerah, Kapolri menyatakan segera menurunkan tim Bareskrim Polri ke wilayah Sulteng untuk memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang selama ini dinilai tak tersentuh hukum.

Pada Sabtu (4/4), Kapolri menyampaikan langsung kepada Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW-FRN) Counter Polri, Agus Flores.

Kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penegakan hukum tegas terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti).

Senada dengan Kapolri, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr Moh Irhamni SH MH juga memberi penegasan serupa.

Ia memastikan bahwa seluruh wilayah tambang ilegal di Sulteng kini masuk dalam pengawasan prioritas.

“Wilayah tambang ilegal di Sulteng merupakan atensi langsung dari Kapolri untuk segera dilakukan penegakan hukum,” tegas Brigjen Pol. Irhamni. IND

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan perombakan besar di tubuh Kejaksaan Agung dengan merotasi dan memutasi ratusan pejabat struktural. Dalam kebijakan terbaru, Jaksa Agung merotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta 114 pejabat,…

HUKUM

Sejatinya, pokir bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan. Melainkan amanat konstitusional wajib dikelola sesuai regulasi. Namunm pada praktiknya pokir ditengarai menjadi bancakan dan ladang korupsi subur para oknum-oknum dewan. HASIL wawancara dan investigasi …

HUKUM

Proyek Lanskap, satu dari tiga paket “buangan” sisa tender proyek bangun gedung layanan perpustakaan Dispusaka Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilidik jaksa. Bekas Dispusarda Parigi Moutong (Parimo) Sakti Lasimpala (sekarang kepala Inspektorat), pernah menyatakan tidak mengenal…

HUKUM

“Tidak kenal bagaimana. Dia (Sakti Lasimpala) yang kasih kita pekerjaan. Dia yang tandatangani, masa tidak kenal” PARIGI | KORANINDIGO – Proyek Lanskap, satu dari tiga paket “buangan” sisa tender proyek bangun gedung layanan perpustakaan Dispusaka…

Example 325x325