![](https://koranindigo.com/wp-content/uploads/2026/08/kadilut-copy.png" "Example 1000x50")
Bangunan belum sempat difungsikan, tetapi kerusakan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong lebih dulu bermunculan. Dari kerusakan atap gedung hingga dinding berjamur. Temuan itu mendorong Panitia Khusus LHP BPK DPRD menelusuri pengawasan mendampingi pekerjaan sejak tahap perencanaan hingga konstruksi.
Dengan nilai Rp347,65 juta, CV Ikbatek Kosong Empat (Ikbatek 04) bertugas mengawal proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong senilai Rp8,7 miliar.
PILIHAN EDITOR:
Bayang Pengatur Proyek Dari Bilik Pansus
Lingkar Pengendali Proyek Dari Balik Layar
Nama Haji Sidin mencuat dalam rapat Pansus LHP BPK DPRD Parigi Moutong. Ia disebut-sebut memiliki peran sejak tahap perencanaan maupun pengawasan melalui CV Ikbatek 04.
Dugaan itu menjadi salah satu alasan Pansus menjadwalkan pemanggilan terkait peran, tanggung jawab, serta pelaksanaan pengawasan selama proyek berlangsung.
Sejak awal proyek bermasalah. Kontraktor mengaku pekerjaan tersendat akibat keterlambatan reviu desain oleh konsultan perencana dan perubahan lokasi tapak bangunan.
Dalam situasi itu, konsultan pengawas semestinya memastikan setiap perubahan tetap memenuhi standar teknis dan tidak mengganggu mutu pekerjaan.
BERITA TERKAIT:
Transaksi Balas Budi: Atur Tender Hingga Jabatan
Skandal Perpustakaan, Aroma Kongkalikong Pasca-Pilkada
Fakta di lapangan berkata lain. Setelah proyek rampung, gedung justru mengalami kebocoran dan dinding mulai berjamur, padahal belum pernah digunakan.
Temuan itu memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan selama konstruksi berlangsung.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat Pansus LHP BPK DPRD Parigi Moutong. Anggota Pansus menilai pengawasan gagal mengantisipasi munculnya kerusakan sejak proses pembangunan.
Dalam rapat itu, anggota Pansus menegaskan, apabila kontraktor bekerja sesuai gambar kerja telah disetujui, tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana.
Konsultan perencana, konsultan pengawas, dan dinas yang mengesahkan desain juga harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan.
Anggota Pansus Fraksi PKS, Fadli, secara terbuka mempertanyakan kinerja konsultan pengawas.
Menurut dia, kualitas bangunan tidak mencerminkan besarnya anggaran digelontorkan.
Personel pengawas lapangan, termasuk Haji Sidin, ikut menjadi sorotan karena dinilai gagal memastikan mutu pekerjaan tetap sesuai spesifikasi.
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh kemudian meminta konsultan pengawas memastikan CV Arawan segera memperbaiki seluruh kerusakan selama masa pemeliharaan.
Bangunan tersebut tidak boleh diserahterimakan sebelum seluruh persoalan teknis diselesaikan.
Pansus selanjutnya memanggil konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor untuk dimintai penjelasan.
DPRD ingin menguji siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan bangunan yang muncul bahkan sebelum gedung difungsikan.
Pansus menyatakan tidak akan berhenti pada evaluasi administratif. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan konstruksi atau dugaan penyimpangan menimbulkan kerugian negara, DPRD akan merekomendasikan penanganan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.
Di saat bersamaan, proyek senilai Rp8,7 miliar itu juga tengah diselidiki Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.
Penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat dan menyita dokumen untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek. IND
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
