PILKADA Parigi Moutong 2024 telah berakhir. Namun, jejak kontestasi politik diduga belum benar-benar usai. Sejumlah sumber menyebut kemenangan politik melahirkan transaksi balas budi. Pengusaha penyandang dana salah satu kandidat ditengarai mulai memanen pengaruh setelah pemungutan suara usai.
Pengaruh itu, menurut berbagai sumber, merambah proyek pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa, hingga penempatan pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD).
—
Direktur CV Arawan, Stanley, menjadi salah satu pihak pertama mengungkap dugaan intervensi tersebut.
mengaku mendapat tekanan saat mengikuti tender pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong senilai sekitar Rp10 miliar.
Menurut Stanley, keikutsertaan CV Arawan dianggap mengganggu skenario pembagian proyek yang telah disiapkan.
BERITA TERKAIT:
Skandal Perpustakaan, Aroma Kongkalikong Pasca-Pilkada
“Saya dipaksa mundur dari tender pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah. Menurut mereka, saya mengacaukan skenario yang sudah diatur dan dikondisikan.”
Stanley menolak mundur. Perusahaannya tetap mengikuti seluruh tahapan lelang hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.
“Kami tetap mengikuti proses tender. Rupanya itu mengganggu skenario mereka.”
Tekanan, kata Stanley, tidak berhenti pada lobi. Ia mengaku mengalami intimidasi secara langsung.
Dalam sebuah pertemuan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, telepon genggamnya sempat dirampas oleh seorang pengusaha berinisial ON.
Dalam kesempatan itu, ia kembali didesak mengundurkan diri dari tender.
Pengakuan Stanley belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga laporan ini disusun, ON belum memberikan tanggapan.
—
Setelah memenangkan tender, persoalan baru bermunculan.
Stanley menilai berbagai hambatan muncul secara sistematis dan berdampak langsung pada progres pekerjaan hingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.
Ia mencatat sedikitnya tiga persoalan utama.
Pertama, lokasi pembangunan dipindahkan secara sepihak setelah pekerjaan awal dimulai.
“Kami sudah melakukan penimbunan di lokasi pertama. Setelah itu baru diberi tahu titik pembangunan dipindahkan.”
BACA JUGA:
Pinjam Bendera Menjalar ke Proyek Puluhan Miliar
Sengkarut Denda, Proyek Ruang Baca
Perusahaan Pinjaman Pada Proyek Sisa Tender
Belum Layani Pembaca, Kerusakan Perpustakaan Mengemuka
Perpustakaan Berdiri, Sengketa Menjulang Tinggi
Perubahan lokasi memaksa kontraktor mengulang sebagian pekerjaan sekaligus mengurangi waktu pelaksanaan.
Kedua, desain bangunan mengalami perubahan berulang selama proses konstruksi. Kondisi itu memengaruhi perencanaan teknis sekaligus jadwal pekerjaan.
Ketiga, pencairan uang muka proyek terlambat hampir dua bulan. Keterlambatan tersebut mengganggu arus kas perusahaan dan memperlambat mobilisasi pekerjaan.
Dalam situasi itu, Stanley mengaku meminta bantuan kepada sejumlah pihak. Salah satunya Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang disebut bersedia membantu mencari jalan keluar.
—
Penelusuran koranindigo.com menemukan dugaan pengaruh ON tidak berhenti pada proyek pemerintah.
Sejumlah sumber menyebut ON ikut memengaruhi penempatan pejabat pada sejumlah OPD strategis, terutama instansi pengelola anggaran besar dan proses pengadaan barang dan jasa.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menjadi posisi paling sering disebut. Menurut sumber, penguasaan posisi tersebut bertujuan mengamankan distribusi proyek sekaligus kepentingan bisnis pasca-Pilkada.
Sumber lain menyebut sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi dengan ON memperoleh proyek bernilai besar sepanjang 2025.Di antaranya pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), pembangunan lanskap Gedung Layanan Perpustakaan Daerah, pembangunan mushala Kantor Inspektorat, serta sejumlah proyek infrastruktur lain.
—
Nama ON juga disebut berada dalam satu lingkaran bisnis bersama dua pengusaha keturunan Tionghoa berinisial Koko CI dan Koko WL.
Ketiga nama tersebut berulang kali muncul dalam penelusuran berbagai proyek pemerintah pasca-Pilkada. Bahkan, ketiga nama pengusaha itu, disebut telah malang-melintang pada rezim sebelum pemerintahan saat ini.
TERKAIT LAINNYA:
Muslihat Pinjam Bendera Dalam Proyek Pemerintah Parimo
Sanksi Praktik Pinjam “Bendera” Pada Tender Proyek Pemerintah
Soal Proyek Lanskap, Ini Kata Direktur Kalukubula Sulteng
Direktur Kalukubula Sulteng Akui Perusahaannya Hanya Dipinjam Pakai
Pola seperti ini bukan hal baru. Dalam berbagai perkara korupsi, biaya politik kerap dibayar melalui akses terhadap proyek pemerintah, penguasaan anggaran, dan pengendalian birokrasi.
Hingga laporan ini disusun, ON belum memberikan tanggapan atas seluruh tudingan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme pemberitaan. IND
