Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
DAERAH

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

231
×

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PALU | KORANINDIGO – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri menilai pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman yang resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng menggantikan Inspektur Jenderal Polisi (P) Endi Sutendi dalam mutasi terbaru Polri Mei 2026″, katanya, Senin (18/5).

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng, kata Muhammad Safri, merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

Ia berharap kepemimpinan Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah dan memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Khusus sektor pertambangan, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Safri menyebut maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulteng.

Praktik tambang ilegal, Kata Muhammad Safri, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran hukum serius.

“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu”, katanya.

Menurut Muhammad Safri , seiring berkembangnya kawasan pertambangan, Sulteng saat ini menghadapi tantangan besar.

Safri berharap aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi di sektor pertambangan dan industri di Sulteng.

Selain sektor pertambangan, Safri juga menyoroti maraknya konflik agraria dan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di kawasan pertambangan dan industri.

Menurutnya, kepolisian harus mampu hadir sebagai institusi mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung rasa keadilan dalam penyelesaian konflik.

Investasi dan industrialisasi di Sulteng, kata dia, harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. (IND)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase perjuangkan peningkatan mutu pendidikan melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan di Jakarta, Rabu,…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus memperkuat komitmen memajukan sektor pertanian. Bupati Parimo, Erwin Burase, menemui Wakil Menteri Pertanian RI, Doktor Sudaryono, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (2/7). Dalam pertemuan…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat sinergi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan. Upacara berlangsung di halaman…

Example 325x325