Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
DAERAH

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

26
×

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PALU | KORANINDIGO – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri menilai pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman yang resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng menggantikan Inspektur Jenderal Polisi (P) Endi Sutendi dalam mutasi terbaru Polri Mei 2026″, katanya, Senin (18/5).

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng, kata Muhammad Safri, merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

Ia berharap kepemimpinan Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah dan memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Khusus sektor pertambangan, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Safri menyebut maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulteng.

Praktik tambang ilegal, Kata Muhammad Safri, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran hukum serius.

“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu”, katanya.

Menurut Muhammad Safri , seiring berkembangnya kawasan pertambangan, Sulteng saat ini menghadapi tantangan besar.

Safri berharap aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi di sektor pertambangan dan industri di Sulteng.

Selain sektor pertambangan, Safri juga menyoroti maraknya konflik agraria dan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di kawasan pertambangan dan industri.

Menurutnya, kepolisian harus mampu hadir sebagai institusi mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung rasa keadilan dalam penyelesaian konflik.

Investasi dan industrialisasi di Sulteng, kata dia, harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. (IND)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PALU | KORANINDIGO – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelantikan dilakukan pada upacara serah terima jabatan…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Ratusan sekolah dasar di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mencoba mendapatkan kucuran dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Cuma ada masalah klasik menghantui berupa sengketa lahan dan dokumen hibah yang lemah menjadi ganjalan…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H Erwin Burase, paparkan capaian serta kendala pelaksanaan program nasional (prognas), dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. “Masyarakat di wilayah utara…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parimo (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) serahkan dokumen syarat teknis dan administrasi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Program Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos). “Syarat teknis berupa dokumen Readiness Criteria (RC)…

Example 325x325