Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 1000x60
LAPORAN KHUSUS

Ketua DPRD Mengaku Tidak Tahu Dugaan Jual-Beli Pokir

265
×

Ketua DPRD Mengaku Tidak Tahu Dugaan Jual-Beli Pokir

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
  • Pelaksanaan proyek Pokir DPRD Parimo menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat teknis mengungkap dugaan praktik jual-beli proyek dan penunjukan rekanan oleh anggota dewan.
  • Proyek Pokir selama beberapa tahun terakhir diduga dikerjakan oleh rekanan merupakan pilihan atau kroni anggota DPRD pemilik Pokir.
  • Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut dan menyatakan bahwa pelaksanaan proyek setelah masuk ke OPD menjadi kewenangan OPD
  • Namun, hingga kini dugaan itu masih berdasar keterangan sejumlah pejabat teknis dan belum mendapat pengakuan atau klarifikasi langsung dari pihak anggota DPRD disebut terlibat.

 

PARIGI | KORANINDIGO – Pelaksanaan proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tuai sorotan. Sejumlah pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah ungkap ada dugaan praktik jual-beli proyek. Sementara itu, Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh menyatakan tidak tahu menahu perihal tersebut.

“Saya juga tidak tahu pasti. Karena ketika sudah masuk ke organisasi perangkat daerah (OPD), hal itu sdh kewenangan OPD”, kata Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh, Jumat, (05/06) lalu.

BERITA TERKAIT:
Pokir Dewan Disinyalir Ladang Jual-Beli Proyek dan Fee
Rawan Korupsi, KPK “Turun Gunung” Awasi Pokir DPRD

Sebelumnya, Ketua DPRD Alfres mengarahkan agar wartawan melakukan konfirmasi terkait perihal proyek pokir langsung ke para anggota dewan.

“Jika ada hal seperti itu (anggota DPRD mengerjakan pokir sendiri), mohon dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan”, katanya.

Alfres Masboy Tonggiroh

Sebelumnya, beberapa pejabat OPD menyebut bahwa kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, proyek pokir DPRD Parimo dikerja langsung oleh anggota dewan melalui rekanan merupakan kroni anggota dewan bersangkutan.

“Kalau proyek pokir langsung pemiliknya yang kerja (anggota dewan), lewat rekanan dia (anggota dewan) tunjuk. Beberapa tahun belakangan, proyek pokir dikerjakan oleh orang-orang anggota dewan”, kata salah satu pejabat teknis Parimo, secara tertutup, pada Rabu, (08/04) lalu.

BACA JUGA:
Daftar Hitam Korupsi Proyek Pokir DPRD

Berdasar pantauan, saat ini, proyek pokir (khususnya proyek fisik) 2026, sebagian telah selesai tahap perencanaan, dan menunggu pihak rekanan mengerjakan paket tersebut.

“Untuk proyek pokir telah selesai tahap perencanaan. Tinggal menuggu siapa gerangan pihak ketiganya”, kata pejabat teknis itu, Jumat, (05/06).

Selama ini, menurut pejabat teknis tersebut, pelaksanaan proyek pokir dewan di Parimo selalu dikerjakan oleh rekanan pilihan anggota dewan pemilik proyek pokir.

“Untuk saat ini (Pokir 2026) kita menunggu siapa pihak rekanan mengerjakan proyek pokir. Nanti akan datang pihak rekanan dan sudah merupakan utusan pemilik pokir. Dan hal itu telah berlangsung bertahun-tahun “, kata pejabat teknis itu secara tertutup, kepada wartawan.

Kemudian, kata pejabat teknis itu, terkait siapa rekanan mengerjakan pokir, pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas (Kadis).

Hal itu dilakukan, untuk memastikan apakah benar rekanan yang datang itu benar merupakan utusan pemnilik pokir.

“Setelah datang utusan anggota dewan pemilik pokir, selanjutnya kami koordinasi dengan Kadis apa betul rekanan itu adalah utusan pemilik pokir”, pungkasnya. (IND)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Ketika syarat lelang disusun terlalu spesifik hingga hanya segelintir peserta mampu lolos, persoalan tak lagi berhenti pada keterlambatan proyek. Dugaan rekayasa pengadaan mulai memasuki wilayah pidana” PRAKTIK pengondisian tender diduga dimulai jauh sebelum proses evaluasi…

LAPORAN KHUSUS

“Ketika perencana merancang, pengawas mengawasi, dan keduanya dikendalikan figur serupa, batas antara kontrol dan kepentingan mulai menghilang.” Proyek pembangunan Gedung layanan perpustakaan daerah, pembangunan gedung laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas), hingga proyek pembangunan gedung Puskesmas Torue…

LAPORAN KHUSUS

Penelusuran mengarah pada dugaan pengendali informal di balik sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Parigi Moutong. Meski tak tercantum dalam dokumen kontrak, figur tersebut diduga menguasai pelaksanaan pekerjaan, arus keuangan, hingga jaringan kontraktor. “Pencegahan…

LAPORAN KHUSUS

Palu hakim belum terdengar, tetapi sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong senilai Rp8,7 miliar telah membuka babak baru. Beda denda, silang tafsir Syamsu Nadjamudin-Sakti Lasimpala kini menjadi simpul persoalan. Sengketa bergeser menuju pertanyaan…

Example 325x325