Ibrahim, “Kuda Hitam” di Persimpangan

PARIGI | KORANINDIGO – Perebutan kursi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong memasuki fase menarik. Seleksi terbuka JPT Pratama 2026 menghasilkan tiga besar: Sunarti, S.Pd., M.Pd., Dr. Muhlis, S.Pd., M.Si., dan Ibrahim, S.E., M.A.P. Namun konfigurasi berubah setelah Dr. Muhlis dilantik Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu pada 15 Juni 2026.

Karena itu, persoalannya tidak lagi semata-mata urutan hasil seleksi, melainkan bagaimana kapasitas kandidat dicocokkan dengan kebutuhan pendidikan Parigi Moutong pada era pemerintahan Erwin Burase-Abdul Sahid.

RPJMD 2025–2029 menempatkan pendidikan sebagai instrumen mewujudkan visi “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa”, dengan misi meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Program unggulan Cerdas Bersama diarahkan pada perluasan akses, peningkatan mutu, sarana-prasarana, serta pembentukan generasi cerdas dan berkarakter.

Tantangannya tidak ringan: pemerataan sekolah terpencil, kualitas guru, sarana pendidikan, tata kelola anggaran, digitalisasi layanan, hingga penguatan kebudayaan.

IPM Parigi Moutong memang meningkat dari 69,48 pada 2024 menjadi 69,99 pada 2025, tetapi masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional.

Dalam konteks itu, tiga nama membawa modal berbeda: kontinuitas birokrasi, perspektif kebijakan, dan energi teknis-regeneratif.

Sunarti: Kontinuitas Organisasi

Sunarti memiliki modal paling dekat dengan mesin organisasi.

Sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ia memahami pengambilan keputusan, administrasi, koordinasi internal, serta dinamika program berjalan.

Latar belakang S.Pd. dan M.Pd. memberikan linearitas akademik dengan sektor pendidikan. Pengalaman panjang di lingkungan dinas juga menjadi modal dalam memahami guru, kepala sekolah, pengawas, distribusi tenaga pendidik, hingga hubungan kelembagaan.

Profil ini merepresentasikan stabilitas dan kesinambungan. Jika pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang dapat melanjutkan program tanpa masa adaptasi panjang, pengalaman tersebut menjadi faktor penting.

Namun kontinuitas tidak selalu identik dengan transformasi.

Kepala dinas definitif dituntut mampu mengambil keputusan cepat, berkomunikasi menghadapi persoalan publik, membangun konsensus, serta menerjemahkan agenda kepala daerah menjadi program terukur.

Catatan mengenai kecepatan pengambilan keputusan dan komunikasi perlu dipandang sebagai ruang evaluasi, bukan vonis. Ukurannya tetap rekam keputusan, penyelesaian masalah, dan capaian program.

Ibrahim: Kuda Hitam dengan Energi Regenerasi

Ibrahim, S.E., M.A.P., memiliki konfigurasi berbeda. Ia merupakan Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, sehingga berasal dari internal organisasi tetapi bekerja lebih dekat dengan persoalan operasional sekolah.

Latar belakang ekonomi dan administrasi publik memberi kombinasi perspektif mengenai pengelolaan sumber daya, tata kelola, administrasi, dan pelayanan publik.

Sementara posisinya di bidang SD membuatnya bersentuhan langsung dengan kepala sekolah, guru, serta kebutuhan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik SD 2026, Ibrahim terlibat dalam monitoring dan koordinasi lapangan. Ia juga terlibat dalam perkembangan program revitalisasi sekolah; sebanyak 97 sekolah Parigi Moutong memperoleh dukungan revitalisasi melalui program pemerintah pusat.

Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan menghubungkan kebutuhan daerah dengan program kementerian dan melakukan koordinasi lintas sektor.

Karena itu, Ibrahim dapat dibaca sebagai representasi regenerasi birokrasi, akselerasi teknis, dan pendekatan yang lebih dekat dengan lapangan.

Tetapi terdapat tantangan.

Kepemimpinan kepala dinas menuntut lebih dari penguasaan teknis. Ia harus mampu memimpin aparatur dengan rentang usia dan pengalaman beragam, menghadapi kepala sekolah senior, organisasi profesi guru, DPRD, pemerintah provinsi, kementerian, serta masyarakat.

Dengan demikian, ruang pembuktian Ibrahim adalah bagaimana pengalaman sebagai pengelola bidang dapat ditingkatkan menjadi kapasitas memimpin organisasi berskala besar.

Di sinilah istilah “kuda hitam” relevan: bukan prediksi bahwa ia akan terpilih, melainkan gambaran bahwa ia menawarkan konfigurasi berbeda berupa energi baru, regenerasi, dan pengalaman teknis internal.

Muhlis: Nama Tiga Besar yang Berubah Konfigurasi

Dr. Muhlis tetap penting dalam membaca hasil seleksi karena masuk tiga besar. Namun status aktualnya telah berubah.

Pada 15 Juni 2026, ia dilantik sebagai Kepala Satpol PP Kota Palu dalam jabatan JPT Pratama Eselon II.b.

Karena itu, rekam kompetensinya tetap relevan sebagai bagian dari hasil seleksi, tetapi pembahasannya sebagai kandidat aktual Kepala Disdikbud Parigi Moutong harus memperhitungkan jabatan barunya.

Pengalaman birokrasi dan perspektif kebijakan yang dimilikinya tetap menjadi bagian dari rekam profesional, tetapi secara faktual ia kini berada dalam struktur Pemkot Palu.

Kepala Dinas dalam Era “Cerdas Bersama”

Program Cerdas Bersama membutuhkan kepala dinas yang mampu menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan.

Sedikitnya ada lima agenda utama: pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu guru dan pembelajaran, penguatan sarana-prasarana, digitalisasi layanan, serta integrasi pendidikan dengan pembangunan SDM.

Di sisi lain, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Penguatan literasi, karakter, cerita rakyat, dan kearifan lokal juga menjadi bagian dari pembangunan generasi.

Kepala dinas berikutnya harus mampu menggabungkan data dengan realitas lapangan, mengoptimalkan program pemerintah pusat, menjaga tata kelola anggaran, dan memastikan digitalisasi benar-benar mempermudah masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan setelah pelantikan bukan lagi nilai makalah atau wawancara.

Pertanyaannya adalah: berapa sekolah terpencil memperoleh layanan memadai, bagaimana distribusi guru diperbaiki, apakah mutu pembelajaran meningkat, apakah anggaran lebih tertib dan transparan, serta apakah pendidikan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM?.

Kontinuitas atau Akselerasi?

Pada akhirnya, istilah “kuda hitam” terhadap Ibrahim harus dibaca secara proporsional.

Ia memiliki modal: relatif lebih muda, berada di dalam organisasi, memahami manajemen sekolah dasar, berlatar ekonomi dan administrasi publik, serta memiliki pengalaman dalam agenda teknis pendidikan dan koordinasi lintas sektor.

Namun modal tersebut bukan otomatis berarti pilihan terbaik. Sunarti juga memiliki kekuatan berupa pengalaman, linearitas pendidikan, dan penguasaan organisasi.

Sementara rekam profesional Muhlis tetap menjadi bagian dari hasil seleksi, meskipun statusnya telah berubah setelah menduduki jabatan di Pemkot Palu.

Persoalan akhirnya bukan sekadar siapa paling senior, paling muda, atau berada di posisi tertentu dalam hasil seleksi.

Pertanyaannya adalah model kepemimpinan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan Parigi Moutong pada fase pembangunan lima tahun ke depan.

Sunarti membawa kontinuitas organisasi.

Muhlis membawa perspektif kebijakan dan pengalaman birokrasi.

Ibrahim membawa perspektif teknis, administrasi publik, dan regenerasi birokrasi.

Dan, keputusan akhir berada pada mekanisme dan pejabat berwenang untuk mencocokkan kapasitas tersebut dengan visi-misi daerah.

Sebab ukuran seorang kepala dinas pada akhirnya bukan seberapa baik ia melewati proses seleksi, melainkan seberapa jauh pendidikan Parigi Moutong bergerak setelah ia berada di belakang meja kendali.

*Catatan Penulis:
Gencar W Djarod adalah Pemimpin redaksi koranindigo.com. Tulisan ini merupakan himpunan dari berbagai sumber dirangkum oleh penulis.