LAPORAN KHUSUS

Solar Subsidi di Ujung Jalan

35
×

Solar Subsidi di Ujung Jalan

Sebarkan artikel ini

Antrean memanjang, jeriken bergantian masuk. Di sejumlah SPBU Parigi Moutong, distribusi BBM subsidi dipertanyakan. Dari Moutong hingga Kampal, muncul dugaan permainan kuota, pembelian lintas daerah, sampai dugaan adanya “fulus atensi”.

PARIGI | KORANINDIGO – Solar subsidi di Parigi Moutong belakangan tak hanya menjadi urusan antrean. Di sejumlah SPBU, distribusinya memunculkan pertanyaan: ke mana BBM bersubsidi mengalir ketika warga sangat membutuhkan?

Sorotan mengarah ke beberapa SPBU di bawah jaringan Pertamina Regional VII, antara lain SPBU 74.94312 Moutong, SPBU 74.343.85 Kotaraya/Mensung, SPBU 74-94307 Trans Sulawesi Sausu, serta SPBU 74-94308 Trans Sulawesi Kampal.

Di Moutong, pengisian BBM menggunakan jeriken berkapasitas sekitar 33 liter disebut berlangsung terbuka.

Salah satu lokasi berada tidak jauh dari Polsek Moutong. Sejumlah warga menduga BBM itu dibawa ke Gorontalo untuk dijual kembali secara eceran.

Informasi lain menyebut pembelian berulang memakai jeriken dilakukan lantaran sejumlah SPBU di Gorontalo menerapkan pembatasan lebih ketat.

Sebagian BBM bahkan diduga digunakan untuk kebutuhan alat berat pada aktivitas pertambangan ilegal di sekitar perbatasan Sulawesi Tengah-Gorontalo.

Ketua Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parigi Moutong (KPMIPM), Zikra Ake, meminta kepolisian memeriksa pola pengisian tersebut.

Ia menilai pembelian dalam jumlah besar perlu diawasi karena dapat mempersempit akses masyarakat terhadap BBM subsidi.

Persoalannya bukan sekadar jeriken. Ada dugaan perlakuan berbeda.

Warga mengeluhkan antrean panjang, sementara pembeli memakai jeriken berukuran besar disebut memperoleh pelayanan atau prioritas tertentu.

Jika benar, mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Mensung dan Bantahan Manajer

Sorotan serupa muncul di SPBU 74-94305 Mensung. Sebelumnya beredar pemberitaan mengenai dugaan permintaan investasi kepada pengepul untuk penebusan solar subsidi. Informasi itu menyebut adanya pihak tertentu menanamkan modal guna memperoleh pasokan BBM subsidi.

Namun, skema investasi, nilai dana, serta pihak terlibat belum terverifikasi secara independen.

Manajer SPBU, Farid Pundanga, membantah tudingan tersebut melalui pesan WhatsApp pada 29 Agustus 2026.

Ia menyebut perusahaannya memiliki kapasitas usaha sendiri dan penebusan BBM di Depot Pertamina berjalan normal.

Farid juga mempersoalkan pemberitaan sebelumnya karena dibuat tanpa konfirmasi kepadanya.

“Tidak ada campur tangan modal siapa-siapa dalam perusahaan kami,” kata Farid.

Keterangan itu menjadi bagian penting dalam perkara ini. Tuduhan mengenai modal pihak luar tidak dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum tersedia bukti transaksi, dokumen penebusan, atau keterangan pihak terkait.

Sausu: Puluhan Galon dan Dugaan Pengaturan

Di SPBU 74-94307 Trans Sulawesi Sausu, persoalan berbeda mencuat. Warga melaporkan adanya pengisian Pertalite subsidi menggunakan galon dan jeriken dalam jumlah besar.

Sejumlah kendaraan berpelat luar daerah disebut berulang kali membeli BBM di lokasi tersebut.

Informasi dari sumber menyebut satu kendaraan bahkan diduga mengangkut sekitar 80 galon Pertalite.

Pada saat sama, warga setempat mengaku kesulitan memperoleh BBM. Mereka harus menghadapi antrean dan prosedur QR Code, sementara pembelian dalam jumlah besar disebut dapat berlangsung lebih cepat.

Seorang warga mempertanyakan ketimpangan tersebut.

 “Masyarakat yang mau beli susah sekali. BBM sudah habis, sementara dari kabupaten lain bisa bergalon-galon beli.”

Lebih jauh, sejumlah sumber menyebut adanya dugaan pengaturan jatah solar subsidi kepada pengepul.

Dari informasi tersebut muncul klaim bahwa sebagian besar pasokan tidak berakhir pada petani dan nelayan, melainkan berpindah kepada pihak lain.

Salah satu informasi menyebut dari sekitar 8 ton solar subsidi dipasok ke SPBU Sausu, hanya sekitar 3 ton diduga tersalurkan kepada kelompok penerima manfaat.

Sisanya disebut mengalir ke pihak lain untuk berbagai kepentingan usaha, termasuk aktivitas tambang emas ilegal dan tambang galian C di sekitar Wilayah Sausu.

1.320 liter dan istilah “fulus atensi

Dugaan paling spesifik muncul di SPBU 74-94308 Trans Sulawesi Kampal.

Dalam penelusuran koranindigo.com, sekitar 40 jeriken berkapasitas 33 liter disebut disisihkan dari 16 ton pasokan solar subsidi ke SPBU Trans Sulawesi Kampal. Totalnya sekitar 1.320 liter.

Jika dibandingkan dengan pasokan 16 ton atau 16.000 liter, volumenya setara sekitar 8,25 persen.

Solar tersebut diduga tidak masuk jalur penyaluran normal. BBM disebut dipindahkan ke puluhan jeriken lalu dialokasikan sebagai “fulus atensi” kepada pihak tertentu.

Jumlah 1.320 liter bukan angka kecil. Jika jumlah tersebut disisihkan dari distribusi subsidi, volumenya berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh BBM melalui mekanisme resmi.

Dampaknya sederhana: antrean bisa lebih panjang, stok lebih cepat habis, sementara sebagian BBM bergerak melalui jalur berbeda.

Media ini telah meminta klarifikasi kepada Fajar, Manajer SPBU 74-94308 Kampal, pada 4 September 2026.

Pertanyaan mencakup dugaan penyisihan 1.320 liter, mekanisme distribusi, dasar pembagian kuota, serta maksud “fulus atensi”.

Hingga berita ini ditulis, Fajar belum memberikan tanggapan. IND

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

PARIGI | KORANINDIGO – Proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong senilai Rp8,7 miliar memasuki fase pelik. Di satu sisi, penyidik Polda Sulawesi Tengah mendalami dugaan korupsi penggunaan dana DAK. Di sisi lain, sengketa kontrak…

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

Example 325x325