Tiga Kandidat, Tiga Model Kepemimpinan Pendidikan Parigi Moutong

“Memilih kepala dinas bukan sekadar mengisi jabatan birokrasi. Yang dipilih adalah model kepemimpinan akan mengarahkan pendidikan daerah dan turut menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia Parigi Moutong dibangun”

PARIGI | KORANINDIGO – Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong memasuki fase penentuan. Tiga nama—Sunarti, S.Pd., M.Pd., Dr. Muhlis, S.Pd., M.Si., dan Ibrahim, S.E., M.A.P.—masuk tiga besar seleksi terbuka JPT Pratama 2026.

Persoalannya bukan sekadar siapa berada di urutan tertinggi, melainkan konfigurasi kompetensi apa paling sesuai dengan kebutuhan organisasi pendidikan daerah.

Tantangan pendidikan Parigi Moutong cukup kompleks: wilayah geografis luas, sekolah tersebar hingga daerah terpencil, pemerataan guru, sarana-prasarana, mutu pembelajaran, tata kelola anggaran, digitalisasi, hingga pelestarian kebudayaan.

IPM Parigi Moutong meningkat dari 69,48 pada 2024 menjadi 69,99 pada 2025. Namun dokumen perencanaan daerah mencatat capaian tersebut masih membutuhkan akselerasi karena berada di bawah capaian provinsi dan nasional.

Dalam konteks itu, ketiga kandidat membawa modal berbeda: kontinuitas organisasi, perspektif kebijakan, dan pengalaman teknis lapangan.

Sunarti: Kontinuitas Organisasi

Sunarti memiliki kedekatan paling kuat dengan mesin internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berbekal S.Pd., M.Pd. dan pengalaman puluhan tahun di lingkungan dinas, ia kini menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Dinas, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas.

Posisi tersebut memberi modal berupa pemahaman terhadap struktur organisasi, program berjalan, administrasi, koordinasi internal, serta karakter satuan pendidikan.

Rekam jejaknya juga mencakup penguatan akreditasi, revitalisasi sekolah, PAUD, pemenuhan tenaga pendidik, digitalisasi layanan pendidikan dan penerapan PPDB/SPMB berbasis daring.

Pemerintah daerah pada 2026 juga meresmikan sejumlah sekolah hasil revitalisasi dengan Sunarti sebagai Plt. Kepala Dinas.

Linearitas pendidikan dan pengalaman panjang menjadi kekuatan utama. Jika organisasi membutuhkan kesinambungan program dan pengendalian pekerjaan berjalan tanpa masa adaptasi panjang, pengalaman internal tersebut relevan.

Namun kepala dinas definitif membutuhkan lebih dari kemampuan menjaga administrasi. Kecepatan mengambil keputusan, komunikasi publik, penyelesaian persoalan, dan kemampuan menghadapi tekanan eksternal menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Catatan mengenai kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan komunikasi ketika menghadapi persoalan sebaiknya ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan vonis. Ukurannya harus dilihat dari rekam keputusan dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Sunarti pada akhirnya merepresentasikan modal kontinuitas, pengalaman internal, dan linearitas pendidikan.

Dr. Muhlis: Perspektif Kebijakan dan Lintas Sektor

Dr. Muhlis membawa konfigurasi berbeda. Ia memiliki latar belakang kependidikan pada jenjang sarjana, magister bidang sains, serta pengalaman birokrasi di bidang pendidikan dan pemerintahan.

Pengalaman sebagai pejabat pada lingkungan pendidikan tingkat provinsi, termasuk pernah menjadi Kabid SMA, memberikan perspektif lintas jenjang. Pengalamannya di bidang penegakan regulasi juga memperkuat kemampuan membaca aturan, kepatuhan administratif, penyusunan kebijakan, dan koordinasi lintas sektor.

Modal tersebut relevan bagi kepala dinas yang harus menerjemahkan kebijakan nasional dan provinsi ke dalam program daerah.

Namun perspektif makro harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan mikro. Persoalan pendidikan kabupaten sering kali sangat teknis: distribusi guru, kondisi sekolah terpencil, fasilitas, jaringan internet, kepala sekolah, anggaran, hingga hubungan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, tantangan Dr. Muhlis adalah memastikan pengalaman regulasi, kebijakan, dan pemerintahan dapat diterjemahkan menjadi eksekusi pendidikan yang konkret di sekolah.

Profilnya dapat dibaca sebagai modal kebijakan, perencanaan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor.

Ibrahim: Teknis Lapangan dan Regenerasi

Ibrahim, S.E., M.A.P., merupakan Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong. Posisi tersebut membuatnya bersentuhan langsung dengan pengelolaan sekolah dasar dan persoalan operasional pendidikan.

Latar belakang ekonomi dan administrasi publik memberi kombinasi antara pengelolaan sumber daya, administrasi, program, dan pelayanan publik.

Pengalaman kerjanya mencakup pengelolaan program revitalisasi sekolah, pemerataan fasilitas, tata kelola sekolah, serta pemanfaatan sinergi lintas sektor. Ia juga terlibat dalam pemantauan pelaksanaan TKA jenjang SD dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung sekolah terpencil.

Program elektrifikasi sekolah menjadi salah satu contoh bagaimana kebutuhan pendidikan dapat dikolaborasikan dengan sektor lain. Sebanyak 17 sekolah terpencil di Parigi Moutong mendapat akses listrik melalui dukungan PLN, membuka ruang bagi penguatan pembelajaran digital.

Pada 2026, pemerintah daerah juga menyampaikan 97 sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP memperoleh program revitalisasi.

Kekuatan Ibrahim berada pada kedekatan dengan persoalan teknis dan sekolah. Namun tantangannya adalah meningkatkan skala kepemimpinan dari kepala bidang menjadi pemimpin organisasi perangkat daerah. Ia harus mampu memimpin aparatur lebih luas, membangun konsensus, mengelola hubungan kelembagaan, dan menerjemahkan pengalaman teknis menjadi kebijakan kabupaten.

Dalam pengertian itu, Ibrahim dapat disebut “kuda hitam”—bukan karena otomatis lebih unggul, tetapi karena menawarkan konfigurasi berbeda: pejabat teknis internal dengan pengalaman lapangan yang berpotensi membawa energi regenerasi birokrasi.

Tiga Kandidat, Tiga Orientasi

Sunarti lebih dekat dengan kebutuhan kesinambungan organisasi.

Dr. Muhlis menawarkan perspektif kebijakan dan lintas sektor.

Ibrahim membawa pengalaman teknis yang lebih dekat dengan sekolah serta perspektif regenerasi birokrasi.

Tantangan Kepala Dinas Berikutnya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mengurus sekolah. Jabatan ini berada pada persimpangan empat agenda: akses, mutu, tata kelola, dan kebudayaan.

Akses menyangkut pemerataan layanan hingga wilayah terpencil. Mutu berkaitan dengan guru, pembelajaran, literasi, numerasi dan hasil belajar.

Tata kelola mencakup anggaran, transparansi, data, pengawasan dan pelayanan publik. Sementara kebudayaan memastikan identitas lokal tetap menjadi bagian dari pembangunan pendidikan.

Digitalisasi juga tidak cukup berhenti pada penerapan sistem daring. Infrastruktur, kemampuan aparatur, akses masyarakat dan pengawasan harus berjalan bersamaan.

Kepala dinas berikutnya juga tidak memulai dari halaman kosong. Ia akan menerima program revitalisasi, digitalisasi, penguatan sekolah terpencil, agenda peningkatan mutu, serta persoalan lama yang belum seluruhnya selesai.

Karena itu, ukuran keberhasilan nantinya bukan siapa memiliki gagasan paling menarik saat seleksi, tetapi apa yang berubah setelah kebijakan diterapkan.

Apakah sekolah terpencil memperoleh layanan lebih baik? Apakah distribusi guru lebih adil? Apakah mutu pembelajaran meningkat? Apakah anggaran semakin akuntabel? Apakah digitalisasi benar-benar memudahkan sekolah dan masyarakat? Dan apakah pendidikan mampu berjalan beriringan dengan pelestarian kebudayaan lokal?

Seleksi Berakhir, Ujian Dimulai

Seleksi terbuka JPT Pratama Parigi Moutong 2026 telah melalui tahapan administrasi, asesmen kompetensi manajerial dan sosial-kultural, makalah, serta wawancara.

Karena itu, penilaian terhadap tiga kandidat semestinya tidak berhenti pada urutan hasil seleksi. Yang lebih penting adalah kecocokan antara profil kepemimpinan dan kebutuhan organisasi.

Sunarti membawa kontinuitas dan pengalaman mendalam terhadap mesin internal pendidikan.

Dr. Muhlis membawa perspektif kebijakan, regulasi, dan pengalaman lintas sektor.

Ibrahim membawa pengalaman teknis sekolah, administrasi publik, serta kedekatan dengan persoalan lapangan.

Ketiganya memiliki kekuatan sekaligus ruang pengembangan.

Pada akhirnya, keputusan berada pada kepala daerah dan tim penilai untuk mencocokkan konfigurasi kompetensi tersebut dengan visi pembangunan Parigi Moutong dan kebutuhan organisasi untuk beberapa tahun ke depan.

Sebab, memilih kepala dinas bukan sekadar mengisi jabatan birokrasi. Yang dipilih adalah model kepemimpinan akan mengarahkan pendidikan daerah dan turut menentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia Parigi Moutong dibangun.

*Catatan Penulis:
Gencar W Djarod adalah Pemimpin redaksi koranindigo.com. Tulisan ini merupakan himpunan dari berbagai sumber dirangkum oleh penulis.