PARIGI | KORANINDIGO – Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bersiap melaporkan sejumlah SPBU atas dugaan penyelewengan solar bersubsidi. Organisasi kemasyarakatan itu mendesak kepolisian, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas mengusut distribusi BBM, termasuk dugaan setoran kepada oknum tertentu serta keterlibatan aparat dalam jaringan mafia solar.
Ketua Markas Cabang LMP, Fadli Arifin Azis, menyatakan laporan resmi akan ditempuh agar dugaan penyimpangan tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat.
PILIHAN EDITOR:
Pengelola SPBU Ampibabo Akui Terima Setoran
Aksan: Semua Pengaws SPBU di Parimo Terima Setoran
Ia juga meminta pencabutan izin SPBU apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan berwenang.
“Kami akan melaporkan secara resmi beberapa SPBU di Parigi Moutong, serta mendesak instansi terkait seperti Kepolisian, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk menindak atau bahkan mencabut izin SPBU-SPBU nakal jika terbukti benar melakukan penyelewengan BBM,” kata Fadli, Minggu, 11 Oktober 2026.
Pernyataan muncul di tengah keluhan mengenai antrean panjang, terbatasnya pasokan solar bagi nelayan dan petani, serta dugaan penyimpangan distribusi di sejumlah titik pengisian.
Sejumlah persoalan kini menjadi tuntutan pengawasan publik terhadap tata kelola BBM bersubsidi di Parigi Moutong.
Fulus Atensi Jadi Sorotan
Fadli menyoroti dugaan penyisihan puluhan jeriken solar dari setiap pasokan, pengisian berulang menggunakan kendaraan tertentu, serta pungutan terhadap konsumen pengguna jeriken.
Ia menduga praktik tersebut melibatkan jaringan berlapis, mulai dari pengepul, oknum pengelola SPBU, hingga pihak lain di luar mekanisme resmi.
Salah satu tudingan paling serius berkaitan dengan dugaan aliran uang kepada oknum tertentu.
Menurut Fadli, di salah satu SPBU, nilai setoran atau fulus atensi diduga mencapai Rp30 juta hingga Rp40 juta setiap bulan.
“Kalau memang ada setoran rutin untuk melancarkan penyelewengan, aliran uangnya harus ditelusuri sampai kepada penerima. Jangan hanya operator atau pelansir di lapangan kena getahnya,” demikian pokok desakan Fadli.
BERITA TERKAIT:
Taji Satgas BBM Diuji
Dari Operator, Ke Kantong Pengawas
Ia juga menyoroti pengakuan seorang manajer sekaligus pengawas SPBU mengenai penerimaan uang dari operator dalam kaitan pungutan distribusi BBM bersubsidi.
“Ada pengakuan secara terang-benderang. Bukti autentiknya ada. Hal tersebut cukup untuk memastikan siapa menerima uang, atas dasar apa pembayaran dilakukan, dan apakah transaksi berkaitan dengan penyimpangan BBM”, katanya.
Antrean Panjang, Hak Nelayan Terdesak
Masalah distribusi solar bersubsidi juga mencuat dalam rapat koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam forum tersebut, sejumlah nelayan dan pemilik kapal dilaporkan mengeluhkan dugaan keterlibatan oknum personel kepolisian aktif dalam pengaturan antrean pengisian solar menggunakan jeriken.
Keluhan itu mencakup dugaan pungutan uang pelicin atau japre per jeriken serta pemotongan hak kuota melalui barcode rekomendasi nelayan.
Fadli mendesak agar dugaan tersebut diperiksa secara independen.
BERITA TERKAIT:
Bocor Solar SPBU Ampibabo, Ekspedisi Enggan Berhenti
Jejak Solar, dari SPBU Ampibabo ke Tambang
Solar Mengalir Ke Tambang, Aparat Diduga Lakukan Pembiaran
Menurut dia, penanganan persoalan tidak boleh berhenti pada pengelola SPBU atau pelansir, melainkan harus menelusuri seluruh pihak apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam penyimpangan.
“Nelayan dan petani tidak boleh terus menanggung akibat ketika solar sulit diperoleh, sementara dugaan pengisian berulang dan pungutan terus dikeluhkan. Semua pihak harus diperiksa berdasarkan bukti, tanpa pengecualian,” ujarnya.
Pengawasan Tak Boleh Berhenti
Bagi LMP, persoalan BBM bersubsidi merupakan kepentingan publik, bukan semata-mata urusan organisasi atau kelompok tertentu.
Fadli menilai pengawasan perlu melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media massa agar setiap laporan memiliki jejak serta dapat ditindaklanjuti.
Masyarakat didorong mendokumentasikan kejanggalan secara aman, mencatat waktu dan lokasi kejadian, serta menyimpan bukti tanpa menghalangi pelayanan SPBU.
TERKAIT LAINNYA:
Orang Dalam dan “Mafia” Solar SPBU Kampal
Jalur Gelap Solar Subsidi
Bocor Solar dari SPBU Kampal Lebih 60 Persen
Truk Pengelola SPBU Ikut Antrean Solar?
Bocor Kuota Solar di Jalan Trans Kampal
Membidik Mafia Solar Subsidi
Pengaduan, kata Fadli, dapat disampaikan melalui saluran resmi Pertamina 135 atau kepolisian, disertai informasi konkret agar memudahkan verifikasi.
LMP juga mendorong Polda Sulawesi Tengah dan Mabes Polri mengambil peran apabila pemeriksaan menemukan indikasi keterlibatan personel aktif.
Penanganan oleh pengawas internal kepolisian maupun penyidik berwenang diperlukan untuk menjaga independensi proses hukum.
Fadli menegaskan pengawasan publik harus berjalan beriringan dengan pembuktian hukum.
Ia juga meminta setiap laporan diperiksa secara terbuka dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat. IND
