JAKARTA | KORANINDIGO – Operasi narkoba boleh makin gencar, tetapi kursi nakhoda Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kosong. Hampir sebulan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, belum ada kepala BNN definitif. Di tengah perang melawan narkotika, publik justru menunggu siapa pemegang komando lembaga tersebut.
Polemik makin ramai setelah Suyudi, dalam acara pengungkapan kasus kapal diduga membawa narkoba di Sumatra Utara pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengaku gembira menjabat dua posisi sekaligus: Kapolri dan Kepala BNN.
Pernyataan itu memancing pertanyaan. Apakah sekadar seloroh, gambaran situasi transisi, atau pertanda belum jelasnya pembagian komando dalam pemberantasan narkotika?
Kepastian mengenai status kepemimpinan BNN tetap diperlukan agar publik tidak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai penjelasan resmi mengenai jabatan rangkap.
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto justru melempar agenda lain: mengganti nomenklatur BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPN).
Nama Baru, Nakhoda Belum Ada
Wacana perubahan nama tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan hasil penagihan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.
“BNN, Badan Melawan Narkotika ya? Kami nanti akan perbaiki namanya ya. Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” kata Prabowo.
Usulan itu membawa pesan politik kelembagaan: pemerintah ingin memperkuat upaya menghadapi peredaran narkotika. Namun, perubahan nama bukan satu-satunya perkara.
Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai struktur, kewenangan, kepemimpinan, serta kesinambungan program pemberantasan.
Jangan sampai urusan papan nama lebih cepat dibicarakan ketimbang kepastian siapa pemegang kendali. Sebab, pergantian nomenklatur tidak otomatis membuat jaringan narkotika berhenti beroperasi.
Kampung Narkoba Jadi Peringatan
Prabowo mengaitkan rencana perubahan nama dengan capaian penindakan BNN. Menurut dia, lembaga tersebut telah membongkar puluhan jaringan narkoba dan menertibkan sejumlah kampung tempat peredaran barang terlarang itu berlangsung.
Presiden juga menyoroti perlawanan di sejumlah lokasi penertiban. Operasi pemberantasan narkotika, menurut penjelasannya, bukan pekerjaan tanpa risiko. Aparat kepolisian bahkan menghadapi ancaman keselamatan jiwa.
Gambaran tersebut menunjukkan persoalan narkotika tidak berhenti pada penangkapan kurir atau penyitaan barang bukti. Jaringan peredaran dapat bertahan karena memiliki mata rantai distribusi, pasar, serta dukungan lingkungan tertentu.
Karena itu, kesinambungan kepemimpinan BNN menjadi penting. Lembaga ini memerlukan arah kebijakan konsisten, koordinasi lintas instansi, dan strategi pencegahan agar penindakan tidak hanya menghasilkan angka pengungkapan kasus.
Perang Narkoba Butuh Komando
Kekosongan kepala definitif BNN tidak dengan sendirinya membuktikan operasi pemberantasan terhenti. Namun, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian komando dan arah kelembagaan, terutama ketika pemerintah juga membicarakan perubahan nomenklatur.
Ada sejumlah hal mendasar perlu dijelaskan pemerintah: siapa pemimpin definitif BNN, bagaimana proses penetapannya, kapan perubahan nomenklatur akan diputuskan, serta apakah perubahan tersebut akan diikuti penyesuaian struktur dan kewenangan.
Pertanyaan itu bukan perkara administratif belaka. Kepemimpinan dibutuhkan untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, koordinasi tidak tersendat, dan pertanggungjawaban kelembagaan tetap terukur.
Hingga informasi dalam bahan laporan ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai penetapan kepala BNN definitif maupun rincian pelaksanaan perubahan nomenklatur. Karena itu, status terbaru kedua agenda tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah.
Pada akhirnya, perang melawan narkotika tidak cukup dengan operasi besar, pernyataan keras, atau nama lembaga baru. Publik membutuhkan kepastian mengenai siapa pemegang komando dan bagaimana strategi dijalankan.
Nama boleh berubah. Struktur bisa dibenahi. Namun, perang melawan narkotika membutuhkan kepemimpinan jelas, strategi terukur, dan hasil nyata. IND
