Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 1000x60
LAPORAN KHUSUS

KPU Parigi Moutong Lantik 114 Petugas PPK

321
×

KPU Parigi Moutong Lantik 114 Petugas PPK

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong melantik 114 Petugas Pengawas Kecamatan (PPK).

“Dari 114 yang di lantik hari ini, ada 29 perwakilan Perempuan yang tersebar di setiap Kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong,” Kata Ketua KPU Parigi Moutong, Ariana, saat membacakan sambutannya di Auditorium Kantor Bupati, Kamis, (16/5/2024).

Ariana menjelaskan, bahwa dalam konteks Pemilihan Umum, kedaulatan rakyat adalah hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selanjutnya kedaulatan rakyat itu dipertegas dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 2.

Olehnya, ia mengingatkan kepada PPK yang baru di lantik agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) 8 serta Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Dalam teori Pemerintahan modern saat ini, kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam sebuah sistem yang di sebut Demokrasi,” jelasnya.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk rakyat, para pendiri ini sesungguhnya telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar Pemerintahan Negara.

Maka, Pemilihan umum inilah yang dijadikan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ariana juga mengungkapkan, bahwa pada tanggal 17-18 mei tahun 2024, KPU Parigi Moutong akan melaksanakan tes terhadap calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 23 Kecamatan.

“Dari 23 Kecamatan, kita akan membagi menjadi 7 titik untuk tes seleksi anggota PPS,” pungkasnya.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Ketika syarat lelang disusun terlalu spesifik hingga hanya segelintir peserta mampu lolos, persoalan tak lagi berhenti pada keterlambatan proyek. Dugaan rekayasa pengadaan mulai memasuki wilayah pidana” PRAKTIK pengondisian tender diduga dimulai jauh sebelum proses evaluasi…

LAPORAN KHUSUS

“Ketika perencana merancang, pengawas mengawasi, dan keduanya dikendalikan figur serupa, batas antara kontrol dan kepentingan mulai menghilang.” Proyek pembangunan Gedung layanan perpustakaan daerah, pembangunan gedung laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas), hingga proyek pembangunan gedung Puskesmas Torue…

LAPORAN KHUSUS

Penelusuran mengarah pada dugaan pengendali informal di balik sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Parigi Moutong. Meski tak tercantum dalam dokumen kontrak, figur tersebut diduga menguasai pelaksanaan pekerjaan, arus keuangan, hingga jaringan kontraktor. “Pencegahan…

LAPORAN KHUSUS

Palu hakim belum terdengar, tetapi sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong senilai Rp8,7 miliar telah membuka babak baru. Beda denda, silang tafsir Syamsu Nadjamudin-Sakti Lasimpala kini menjadi simpul persoalan. Sengketa bergeser menuju pertanyaan…

Example 325x325