Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
RAGAM

KPU Parigi Moutong Lantik 114 Petugas PPK

173
×

KPU Parigi Moutong Lantik 114 Petugas PPK

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong melantik 114 Petugas Pengawas Kecamatan (PPK).

“Dari 114 yang di lantik hari ini, ada 29 perwakilan Perempuan yang tersebar di setiap Kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong,” Kata Ketua KPU Parigi Moutong, Ariana, saat membacakan sambutannya di Auditorium Kantor Bupati, Kamis, (16/5/2024).

Ariana menjelaskan, bahwa dalam konteks Pemilihan Umum, kedaulatan rakyat adalah hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selanjutnya kedaulatan rakyat itu dipertegas dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 2.

Olehnya, ia mengingatkan kepada PPK yang baru di lantik agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) 8 serta Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Dalam teori Pemerintahan modern saat ini, kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam sebuah sistem yang di sebut Demokrasi,” jelasnya.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk rakyat, para pendiri ini sesungguhnya telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar Pemerintahan Negara.

Maka, Pemilihan umum inilah yang dijadikan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ariana juga mengungkapkan, bahwa pada tanggal 17-18 mei tahun 2024, KPU Parigi Moutong akan melaksanakan tes terhadap calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 23 Kecamatan.

“Dari 23 Kecamatan, kita akan membagi menjadi 7 titik untuk tes seleksi anggota PPS,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAGAM

SIGI | KORANINDIGO – Kabupaten Sigi kembali menorehkan sejarah penting dalam upaya pelestarian budaya daerah. Setelah Ayam Panggang Biromaru, kini kuliner khas lainnya yakni Uta Dada resmi tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang difasilitasi langsung oleh…

RAGAM

KORUPSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah masalah serius yang tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.   Praktik ini sering melibatkan modus operandi sistematis, dimana oknum anggota DPRD bekerja sama dengan pihak tertentu untuk…

RAGAM

MODUS operasi dugaan korupsi bantuan ternak sangat beragam. Beberapa diantaranya ialah pemotongan hingga 100 persen bantuan ternak. Hal tersebut sama halnya pengajuan fiktif kepada Kementerian Pertanian dengan proposal permohonan bantuan sapi. Namun ternak-ternak sapi itu tidak disalurkan kepada kelompok yang berhak. Bahkan,…

RAGAM

Titik rawan korupsi proyek infrastruktur jalan didominasi suap dan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan curang oleh pemborong, pengawas dan penerima pekerjaan, serta penyelenggaran negara selaku pengurus/pengawas yang ikut dalam pemborongan dan praktik jual-beli (ijon) pekerjaan. BERITA TERKAIT: Bersikap “Kepala Batu”, Pekerjaan CV Mulia Karya…

RAGAM

“Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan.” — Bung Hatta Oleh : Gencar Djarod / koranindigo INDONESIA sedang tidak baik-baik saja, meskipun kita merayakan 79 tahun kemerdekaan, ada…