AROMA busuk sinyalemen seleweng fulus tercium dari bilik kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Para pengelola uang Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) diduga berpraktik korupsi, dan mulai terendus oleh Jaksa.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas (Kadis) DP3AP2KB Parimo Kartikowati bersama Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) penyuluhan dan pencegahan Irwan, Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) Irdan, Kasubag Keuangan Rita dan Satria disebut kena panggil Jaksa.
Sinyalemen Praktik Korupsi
Dalam rangka cegah dan turunkan angka stunting (kerdil) melalui pemenuhan gizi, para pengelola fulus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada DP3AP2KB Parimo memasok isi keranjang kreasi pangan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) di toko pribadi milik pegawai DP3AP2KB.
“Salah satu fungsional DP3AP2KB Parimo bernama Satria secara terang-terangan sengaja membuka toko sembako untuk kebutuhan program tersebut. Semua barang untuk isi keranjang program Dahsat diarahkan untuk ambil di tokonya itu”, kata sumber secara tertutup kepada wartawan.
Awalnya, toko milik Satria adalah toko pakaian. Namun, sejak ada program stunting Dahsat, Satria mendadak banting stir menjadi toko sembako, dan dikhususkan bagi kebutuhan program tersebut.
Beberapa bahan pangan isi keranjang Dahsat sebagian besar dibeli di toko kepunyaan pegawai DP3AP2KB Parimo itu beberapa tahun terakhir.
Hal itu, jelas memicu terjadinya konflik kepentingan dalam hal pengadaan bahan makanan diperuntukan bagi program Dahsat.
Berbagai spekulasi pun membuncah. Kuat dugaan, telah terjadi praktik gelembung harga (Mark Up) dalam pengadaan bahan makanan program tersebut.
Sinyalemen adanya dugaan praktik korupsi bukan hanya berasal dari hal pengadaan isi keranjang program Dahsat.
Berbagai dugaan pemotongan dana kegiatan dan program BOKB mengemuka sejak lama di tubuh DP3AP2KB Parimo.
Akseptor Keluarga Berencana (KB) pasangan usia subur menggunakan metode kontrasepsi tidak menerima uang transport, konsumsi dan pengganti tidak bekerja saat mengikuti program KB gratis di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Bantuan fasilitas dan kompensasi biaya perjalanan bagi akseptor datang ke fasilitas kesehatan tersebut senilai Rp145 Ribu.
“Para akseptor seharusnya menerima menerima uang transport, konsumsi dan pengganti tidak bekerja dari pemerintah sebesar Rp145 ribu”, kata sumber resmi, baru-baru ini.
Ratusan juta rupiah fulus untuk para akseptor disinyalir menguap dikorupsi oleh para oknum pegawai DP3AP2KB Parimo.
Pada kegiatan Mini Lokakarya (minlok) masuk dalam kelola dana BOKB, para oknum di DP3AP2KB Parimo juga disebut telah merekayasa pertemuan dengan pesertanya.
BERITA TERKAIT:
Selain Fulus Stunting, Ratusan Juta Uang Akseptor Diduga Dikorupsi
Sinyalemen Manipulasi, Mark Up Hingga Sunat Fulus DP3AP2KB Parimo
Modus dokumentasi kegiatan disinyalir pura-pura, dipraktikkan oleh para oknum pegawai DP3AP2KB Parimo. Laporan pertanggung jawaban rapih dan terencana diduga merupakan modus kamuflase dalam upaya menutupi praktik-praktik kotor para oknum di DP3AP2KB.
Berbagai jenis pelaporan pertanggung jawaban diduga fiktif, ditengarai sangat mudah dibuat oleh oknum-oknum pengelola fulus BOKB pada DP3AP2KB Parimo.
Sebuah sumber menyebutkan, ada beberapa oknum pegawai di DP3AP2KB Parimo yang sangat lihai dalam meniru dan merekayasa tanda tangan untuk kepentingan laporan pertanggung jawaban kegiatan-kegiatan terkait gelontor fulus BOKB.
“Lembar pertanggung jawaban mereka (oknum-oknum pengelola fulus BOKB pada DP3AP2KB Parimo) sangat rapih dan meyakinkan. Pihak-pihak lain pasti akan terkecoh dengan bentuk LPJ orang-orang ini”, kata sebuah sumber.
Modus korupsi fulus BOKB umumnya melibatkan manipulasi anggaran, mark up harga, fiktifisasi kegiatan dan pertanggungjawaban, penyalahgunaan wewenang serta suap-menyuap.
Dalam mengelola BOKB, para pengelola pada dinas P3AP2KB Parimo diduga Membuat kegiatan atau laporan pertanggungjawaban fiktif.
Kegiatan tersebut dibuat seolah-olah fulus telah digunakan untuk program, padahal tidak atau sebagian kecil saja.
Para pengelola fulus BOKB DP3AP2KB Parimo juga diduga kuat memainkan fulus dengan menggeser bahkan manipulasi alokasi anggaran bagi kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukan BOKB.
Modus Korupsi Dana BOKB pada DP3AP2KB Parimo, diduga juga diwarnai berbagai pemotongan fulus dilakukan oleh para pejabat dan pegawainya.
Himpunan informasi menyatakan pihak DP3AP2KB Parimo ditengarai melakukan pemotongan honorarium pendamping TPK, melakukan praktik sunat fulus transportasi kegiatan, honorarium jasa medis petugas kesehatan, honorarium entry data komunikasi Informasi dan edukasi, Pemotongan biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan serta Pemotongan fulus terhadap operasional TPK.
Jurus Mengelak Kadis DP3AP2KB
Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas (Kadis) DP3AP2KB Parimo Kartikowati bersama Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) penyuluhan dan pencegahan Irwan, Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) Irdan, Kasubag Keuangan Rita dan Satria disebutkan mulai dipanggil oleh Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo.
Kartikowati menyatakan dirinya tidak termasuk deretan orang di DP3AP2KB Parimo yang kena panggil tersebut.
Kadis DP3AP2KB Parimo Kartikowati, mengaku tengah dalam perjalanan ke luar daerah, dan sedang dalam pesawat terbang.
“Saya tidak dipanggil oleh jaksa”, kata plt Kepala DP3AP2KB, Kartikowati, Minggu, (14/12).
“Sebentar saya telpon bapak, saya masih di pesawat”, katanya lagi.
Kabid Dalduk penyuluhan dan pencegahan DP3AP2KB Parimo, Irwan mengaku disuruh oleh Kadis DP3AP2KB Parimo Kartikowati untuk melayani wawancara konfirmasi koranindigo.com. Kabid Dalduk Irwan mengatakan bahwa Kadis DP3AP2KB Parimo Kartikowati sedang dalam perjalanan dinas ke Bandung, Jawa Barat.
Namun, belakangan diketahui Kadis DP3AP2KB Parimo sebenarnya ada di Kota Parigi dan sedang tidak kemana-mana, apalagi di dalam pesawat terbang.
Kadis DP3AP2KB Parimo Kartikowati diduga hanya sedang mengelak terkait hal konfirmasi wartawan soal kelola fulus BOKB pada dinas ia pimpin.
Selain menghindar kepada wartawan, salah satu pegawai pada DP3AP2KB Parimo juga menyebut Kadis DP3AP2KB Parimo Kartikowati secara tegas menolak ditemui oleh jaksa di ruangannya terkait soal kelola fulus BOKB.
Namun, belum ada informasi resmi dari Kejari Parimo soal endusan jaksa terhadap dugaan seleweng dana BOKB DP3AP2KB Parimo tersebut.
Kabid Dalduk Irwan: PLKB Tidak Paham
Kepada Wartawan, Kabid Dalduk Irwan membenarkan soal pasokan bahan pangan isi keranjang Dahsat sebagian besar diambil di toko pribadi milik oknum pegawai DP3AP2KB Parimo.
Kabid Dalduk Irwan juga menyatakan telah menegur oknum fungsional di DP3AP2KB Parimo itu.
Terkait, kabar soal rekayasa kegiatan minlok BOKB, Irwan menyatakan bahwa sudah dilaksanakan sesuai DPA yang ada.
“Mini lokakarya (minlok) dalam dalam DPA pelaksanaanya memang hanya 3 kali. Dan pesertanya bukan 18 orang, namun 25 orang”, kata Irwan.
Terkait dugaan praktik seleweng fulus program BOKB, Kabid Dalduk Irwan menyatakan persoalan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tidak paham soal alur kelola fulus BOKB.
“Para PLKB juga ini tidak paham. Saat ini kampung KB jumlahnya ada 180, dahulu hanya 31. Sehingga keranjang Dahsat hanya tinggal 1 penerima”, katanya.
Namun, terkait dugaan pemotongan fulus bagi akseptor BOKB, Kabid Dalduk Irwan membenarkan hal tersebut.
Bahkan Kabid Dalduk Irwan menyarankan agar wartawan mengungkap dugaan praktik sunat fulus akseptor BOKB itu.
Kabid Dalduk Irwan menyatakan bahwa dugaan pemotongan fulus bagi akseptor sangat berbahaya dan bisa dijadikan temuan berndikasi tindakan korupsi di DP3AP2KB Parimo.
“Soal pemotongan uang bagi akseptor itu memang nilainya kecil, namun hal itu sangat riskan dan berbahaya (jika dikaitkan dengan hal praktik korupsi). Hantam saja”, katanya.
Praktik tengik itu, kata Irwan di luar kendali Kabid KBKS Irdan.
Irwan menjelaskan bahwa oknum pegawai DP3AP2KB Parimo disinyalir melakukan pemotongan fulus bagi akseptor itu sudah pernah diperingatkan.
Namun, kata Irwan, yang bersangkutan terkesan tidak mau mendengar peringatan dan teguran dari atasan.
“Sudah pernah di tegur oleh atasan, agar yang bersangkutan jangan melakukan pemotongan-pemotongan uang pada BOKB”, katanya.
Kepada wartawan Kabid Dalduk Irwan membenarkan soal pemanggilan jaksa dari Kejari Parimo terkait kelola fulus BOKB dan program stunting pada DP3AP2KB Parimo.
Irwan menyatakan akan menghadapi soal adanya panggilan atau bahkan periksa dilakukan oleh Kejari Parimo itu.
Kepada wartawan Irwan menyebut dirinya baru saja bertemu seorang jaksa dari Kejari Parimo di rumah salah satu saudaranya.
“Soal pemanggilan oleh jaksa itu, saya akan hadapi saja. Mau bagaimana lagi”, katanya.
Akan tetapi belum ada keterangan resmi dari pihak jaksa Kejari Parimo soal apa yang disebutkan oleh Kabid Dalduk Irwan tersebut. (IND)
