PARIGI | KORAN INDIGO – Akseptor Keluarga Berencana (KB) pasangan usia subur menggunakan metode kontrasepsi tidak menerima uang transport, konsumsi dan pengganti tidak bekerja saat mengikuti program KB gratis di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Bantuan fasilitas dan kompensasi biaya perjalanan bagi akseptor datang ke fasilitas kesehatan tersebut senilai Rp145 Ribu.
BERITA TERKAIT:
Sinyalemen Manipulasi, Mark Up Hingga Sunat Fulus DP3AP2KB Parimo
“Para akseptor seharusnya menerima menerima uang transport, konsumsi dan pengganti tidak bekerja dari pemerintah sebesar Rp145 ribu”, kata sumber resmi, baru-baru ini.
Sejumlah ratusan juta fulus untuk para akseptor disinyalir menguap dikorupsi oleh para oknum pegawai DP3AP2KB Parimo.
Modus korupsi BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) umumnya melibatkan manipulasi anggaran, mark up harga, fiktifisasi kegiatan dan pertanggungjawaban, penyalahgunaan wewenang serta suap-menyuap.
Dalam mengelola BOKB, para pengelola pada dinas P3AP2KB Parimo diduga Membuat kegiatan atau laporan pertanggungjawaban fiktif.
Kegiatan tersebut dibuat seolah-olah fulus telah digunakan untuk program, padahal tidak atau sebagian kecil saja.
Para pengelola fulus BOKB DP3AP2KB Parimo juga diduga kuat memainkan fulus dengan menggeser bahkan manipulasi alokasi anggaran bagi kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukan BOKB.
Modus Korupsi Dana BOKB pada DP3AP2KB Parimo, diduga juga diwarnai berbagai pemotongan fulus dilakukan oleh para pejabat dan pegawainya.
Himpunan informasi menyatakan pihak DP3AP2KB Parimo ditengarai melakukan pemotongan honorarium pendamping TPK, melakukan praktik sunat fulus transportasi kegiatan, honorarium jasa medis petugas kesehatan, honorarium entry data komunikasi Informasi dan edukasi, Pemotongan biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan serta Pemotongan fulus terhadap operasional TPK.
Sebelumnya, koranindigo.com melansir soal aroma busuk seleweng fulus tercium dari bilik kantor DP3AP2KB Parimo. Para pengelola fulus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) disinyalir berpraktik korupsi.
Dalam rangka mencegah dan menurunkan angka stunting (kerdil) melalui pemenuhan gizi para pengelola fulus BOKB membeli barang pada toko milik pegawai DP3AP2KB Parimo.
“Salah satu fungsional DP3AP2KB Parimo bernama Satria secara terang-terangan sengaja membuka toko sembako untuk kebutuhan program tersebut. Semua barang dan bahan diarahkan untuk ambil di tokonya itu”, kata sumber.
Padahal, kata sumber, pada awalnya, toko milik Satria adalah toko pakaian.
Namun, sejak ada Dahsat, Satria mendadak banting stir menjadi toko sembako bagi kebutuhan program Dahsat.
Salah satu pegawai DP3AP2KB Parimo juga menyebut plt Kepala Dinas (Kadis) DP3AP2KB Parimo Kartikowati, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) penyuluhan dan pencegahan Irwan, Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (KBKS) Irdan, Kasubag Keuangan Rita dan Satria kena panggil Jaksa.
Namun, Kartikowati menyatakan dirinya tidak termasuk deretan kena panggil tersebut.
“Saya tidak dipanggil oleh jaksa”, kata plt Kepala DP3AP2KB, Kartikowati, Minggu, (14/12).
“Sebentar saya telpon bapak, saya masih di pesawat”, katanya lagi. (IND)
