Langit mendung belum benar-benar pergi ketika halaman Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong mulai lengang. Pagar telah berdiri. Lanskap tertata. Area parkir selesai dibangun. Dari luar, tak tampak persoalan berarti. Namun di balik bangunan itu, dokumen, pengakuan, serta nama-nama perusahaan justru membuka simpul persoalan jauh lebih rumit dibanding sekadar proyek konstruksi.
Semula, perkara itu terlihat lazim. Keterlambatan pekerjaan, perbedaan perhitungan denda kontrak, serta tersendatnya administrasi pembayaran seolah menjadi cerita rutin pengadaan pemerintah.
Penelusuran kemudian membawa perkara melampaui sengketa teknis.
Gedung perpustakaan berubah menjadi pintu masuk dugaan praktik pinjam bendera perusahaan, pengondisian tender, jual-beli paket pekerjaan, hingga indikasi penguasaan proyek pemerintah pasca-Pilkada Parigi Moutong 2024.
Keberadaan tiga perusahaan berakhiran “Sulteng” pada nama belakangnya memang bisa saja sekadar kebetulan.
CV Kalukubula Sulteng, CV Bambalemo Sulteng, serta CV Jelajah Sulteng tidak otomatis memiliki hubungan satu sama lain hanya karena memakai akhiran serupa.
Namun, ketika tiga badan usaha tersebut muncul hampir bersamaan pada proyek-proyek strategis, dugaan mengenai pola penggunaan perusahaan sebagai “bendera” mulai menguat.
Penelusuran media ini menemukan indikasi tiga perusahaan tersebut diduga dipakai pengusaha lokal berinisial ON untuk menggarap sejumlah proyek pemerintah pasca-Pilkada 2024.
CV Kalukubula Sulteng mengerjakan pembangunan lanskap Gedung Layanan Perpustakaan Daerah.
CV Bambalemo Sulteng memperoleh paket pembangunan pagar.
Sementara pembangunan Puskesmas Torue disebut menggunakan badan usaha CV Jelajah Sulteng.
Nama ON berulang kali muncul dalam berbagai keterangan narasumber.
Ia disebut-sebut sebagai pengusaha papan atas sekaligus penyokong pendanaan pasangan Erwin Burase-Abdul Sahid pada Pilkada Parigi Moutong 2024.
Dugaan itu belum menjadi bukti tindak pidana.
Namun kemunculan pola serupa memunculkan pertanyaan mengenai relasi antara kepentingan politik dan distribusi proyek pemerintah.
Persoalan bermula dari sisa nilai tender pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan.
Pagu proyek mencapai sekitar Rp10 miliar. Kontrak utama terserap sekitar Rp8,7 miliar sehingga menyisakan kurang lebih Rp1,2 miliar.
Sisa anggaran kemudian dipakai membiayai tiga paket pendukung.
Pembangunan pagar senilai Rp399 juta dikerjakan CV Bambalemo Sulteng. Area parkir senilai Rp396 juta dilaksanakan CV Kembar Murah Mandiri.
Lanskap senilai sekitar Rp397 juta dipercayakan kepada CV Kalukubula Sulteng.
Seluruh pekerjaan telah mencapai Provisional Hand Over (PHO). Ironisnya, pembayaran hingga kini belum tuntas.
Masalah muncul pada aspek administrasi. Pemanfaatan sisa nilai tender disebut tidak melalui usulan resmi kepada pihak berwenang.
Tiga kegiatan pula belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
Uang muka sebesar 25 persen sempat dicairkan melalui rekening pembangunan gedung atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen saat itu, Mohammad Sakti A. Lasimpala.
Memasuki 2026, rekening kegiatan memang telah tersedia dalam DPA tersendiri.
Namun dasar administrasi dinilai belum memadai sehingga pelunasan pembayaran masih tertahan.
Andra Munstzhar, pelaksana pembangunan pagar melalui CV Bambalemo Sulteng, menjadi salah satu rekanan terdampak.
Nilai kontraknya mencapai Rp399 juta. Berdasarkan reviu Inspektorat Parigi Moutong Nomor 700.1.2.1/58/RHS/KESRA/INSPEKTORAT tertanggal 30 Maret 2026, progres pekerjaan telah mencapai 100 persen.
Reviu dilakukan berdasar Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/42/Kesra tertanggal 25 Maret 2026 sebagai tindak lanjut permohonan Dinas Perpustakaan melalui surat Nomor 600.1/234/Sek tertanggal 5 Maret 2026.
Meski pekerjaan dinyatakan selesai sejak Februari 2026 melalui PHO, pembayaran baru terealisasi sekitar Rp99,8 juta. Sekitar Rp299 juta masih tertahan.
Andra mengaku heran lantaran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak bersedia menandatangani dokumen pencairan tanpa penjelasan memadai.
Di tengah kusutnya administrasi pembayaran, muncul pengakuan lain memperluas spektrum persoalan.
Seorang kontraktor asal wilayah utara Parigi Moutong, Sukri, mengaku sempat diarahkan seseorang berinisial W untuk mengerjakan salah satu paket sisa tender perpustakaan.
Sesampainya di Kota Parigi, Sukri justru diminta tidak memasukkan dokumen badan usahanya.
Alasan diberikan cukup sederhana. Uang muka proyek disebut telah lebih dahulu dicairkan memakai perusahaan lain.
Penelusuran menunjukkan paket lanskap akhirnya menggunakan dokumen CV Kalukubula Sulteng.
Pengakuan tersebut memunculkan dugaan praktik pinjam bendera, yakni penggunaan badan usaha milik pihak lain sebagai kendaraan memperoleh ataupun melaksanakan proyek pemerintah.
Kontradiksi paling tajam muncul dari dua pihak berbeda.
Bekas Kepala Dinas Perpustakaan sekaligus mantan Pejabat Pembuat Komitmen proyek, Mohammad Sakti A Lasimpala, mengaku tidak mengenal pelaksana pekerjaan.
> “Tidak kenal. Informasi terakhir, mereka hanya pinjam perusahaan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung dibantah Direktur CV Kalukubula Sulteng, Yarham.
> “Tidak kenal bagaimana? Dia kasih kita pekerjaan. Dia tanda tangan.”
Yarham bahkan mengakui badan usahanya beberapa kali dipakai pihak lain mengerjakan proyek pemerintah.
> “Kalau memang saya pinjamkan, kenapa? Kalau saya pakai sendiri bagaimana?”
Dua keterangan saling bertolak belakang itu menghadirkan pertanyaan mendasar.
Apabila benar hanya terjadi peminjaman badan usaha, siapa sesungguhnya mengendalikan pekerjaan?
Sebaliknya, apabila pengakuan direktur perusahaan benar, pernyataan mantan PPK kehilangan pijakan.
Penelusuran terhadap dokumen pengadaan memperlihatkan nama CV Kalukubula Sulteng berulang kali muncul dalam proyek bernilai besar di Parigi Moutong.
Pada 2025, perusahaan tersebut tercatat mengerjakan pembangunan Gedung Labkesmas senilai Rp13,2 miliar, pembangunan lanskap Gedung Layanan Perpustakaan sekitar Rp397,8 juta, serta pembangunan mushala Kantor Inspektorat senilai Rp199,4 juta.
Jejak serupa telah muncul lebih awal. Pada 2023, badan usaha sama memperoleh proyek pembangunan Talud Jalur Dua-GOR senilai Rp1,99 miliar serta pembangunan Puskesmas Anuntodea senilai Rp8,87 miliar.
Sementara itu, proyek Gedung Labkesmas maupun pembangunan Puskesmas Torue juga ditengarai berada dalam penguasaan pengusaha berinisial ON.
Pada proyek Puskesmas Torue, pelaksanaan disebut menggunakan badan usaha CV Jelajah Sulteng.
Rangkaian fakta tersebut belum otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Dugaan tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Namun pola kemunculan badan usaha serupa, pengakuan mengenai pinjam perusahaan, kontradiksi antarpejabat, tersendatnya pembayaran proyek, hingga dugaan relasi antara pemodal politik dan distribusi pekerjaan publik menghadirkan rangkaian pertanyaan sulit diabaikan.
Kini, surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah tiba di Parigi Moutong.
Dari balik gedung perpustakaan, perhatian lembaga antirasuah mulai tertuju pada dokumen, aliran keputusan, serta hubungan antaraktor.
Barangkali, bangunan itu tak lagi sekadar menyimpan buku, melainkan jejak-jejak perkara menunggu halaman berikutnya dibuka. (IND)
