Jaring Bocor Dana Perikanan — koranindigo.com

Sengkarut pengelolaan dana hibah dan aset perikanan di Parigi Moutong. Mengapa program miliaran rupiah berakhir menjadi proyek mubazir?

DALAM tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tetap menggelontorkan anggaran miliaran rupiah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Belanja dinas tercatat sekitar Rp15,07 miliar pada 2024, turun menjadi Rp3,92 miliar pada 2025, lalu kembali meningkat menjadi Rp4,16 miliar pada 2026, di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dukungan pemerintah pusat.

Di balik alokasi tersebut, efektivitas sejumlah program kini menjadi sorotan.

Rehabilitasi Pabrik Es

Perhatian pertama mengarah pada rehabilitasi pabrik es senilai Rp785,9 juta melalui DAK 2024. Paket itu dikerjakan CV Graha Mulia Abadi.

Persoalan muncul karena kondisi fisik bangunan dinilai nyaris tak berubah setelah pekerjaan selesai sehingga memunculkan dugaan penggelembungan anggaran.

Saat itu, Kepala DKP Parigi Moutong Mohamad Nasir membantah anggapan tersebut.

Menurut dia, petunjuk teknis DAK hanya memperbolehkan rehabilitasi, bukan pembangunan gedung maupun pengadaan mesin baru.

“Juknis DAK ini tidak membolehkan bangun baru atau beli baru. Anggaran disediakan kementerian asalkan bunyinya rehabilitasi. Padahal, kami sudah menyampaikan kondisi fasilitas tersebut rusak berat,” ujar Nasir di ruang kerjanya, 14 Januari 2025.

Nasir menjelaskan pekerjaan difokuskan pada penggantian komponen utama mesin, seperti kompresor, kondensor, dan evaporator, agar fasilitas kembali beroperasi.

Namun rincian spesifikasi maupun volume komponen pengganti belum dipaparkan kepada publik.

Penjelasan serupa disampaikan Kepala Bidang Perizinan TPI, Mashening.

Ia menyebut sekitar Rp565 juta atau 72 persen anggaran dialokasikan untuk mesin beserta sarana pendukung, Rp133 juta untuk jasa teknisi.

Sedangkan pekerjaan fisik bangunan hanya sekitar Rp87 juta atau 11 persen dari nilai kontrak.

“Anggaran proyek ini didominasi oleh pengadaan mesin dan sarana pendukung dengan porsi 72 persen. Di posisi kedua, ada biaya upah perakitan, pemasangan, dan running test sebesar 17 persen. Sisanya, alokasi untuk pemeliharaan gedung menjadi yang paling sedikit, yaitu hanya 11 persen,”

Kendati demikian, minimnya perubahan visual tetap memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara nilai pekerjaan dan hasil di lapangan.

Bantuan Berakhir Formalitas?

Sorotan berikutnya menyentuh bantuan budidaya kakap putih senilai Rp792,11 juta pada 2023.

Paket ditujukan kepada empat kelompok pembudidaya di Boyantongo, Pelawa, Ambesia Selatan, dan Tibu.

Program dirancang meningkatkan produksi melalui bantuan benih, pakan, freezer, cool box, waring, serta perlengkapan budidaya.

Hasil penelusuran menunjukkan persoalan diduga bermula sejak penetapan penerima manfaat.

Sejumlah kelompok disinyalir dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administratif sehingga distribusi bantuan berlangsung formalitas.

Sebagian sarana dilaporkan tak lagi dimanfaatkan, bahkan keberadaan beberapa barang belum dapat dipastikan.

Jika dugaan itu terbukti, persoalan tidak berhenti pada proses pengadaan, melainkan menyentuh lemahnya verifikasi penerima serta pengawasan setelah bantuan disalurkan.

Pola serupa terlihat pada bantuan budidaya ikan lele senilai Rp358,47 juta pada 2024.

Program garapan CV Putra Matajang itu disalurkan kepada lima kelompok di Tinombo Selatan, Siney, Oncone Raya, Mepanga, Kayu Agung, dan Sumber Agung.

Hingga kini, manfaatnya belum dapat diukur secara jelas. Program bantuan ikan lele sering menjadi mubazir akibat kurangnya analisis kebutuhan, tidak adanya pelatihan teknis bagi penerima, serta buruknya rantai pasok pakan dan pemasaran hasil panen.

Bantuan diberikan kerap tidak tepat sasaran atau dilepas begitu saja tanpa pendampingan.

Aset Ada, Aktivitas Hilang

Masalah tata kelola juga tampak pada pemanfaatan aset daerah. Balai Benih Ikan (BBI) Lemusa, yang diambil alih pemerintah daerah dari perusahaan daerah pada 2023, belum kembali menjalankan fungsi strategis sebagai pusat produksi benih.

Aktivitas masih terbatas, sementara kawasan terlihat belum pulih sebagai sentra pengembangan perikanan.

Kondisi lebih mencolok terjadi pada jaringan TPI. Evaluasi DKP mencatat hanya tiga dari 18 TPI masih beroperasi, yakni di Kelurahan Kampal, Desa Ogotion, dan Desa Bajo.

Sebanyak 15 lainnya berhenti berfungsi dan tersebar di berbagai kecamatan, mulai Tambu, Boyantongo, Petapa, Kasimbar, Sigenti, Ambesia hingga Labuan.

Padahal, TPI dirancang bukan sekadar lokasi pelelangan hasil tangkapan, melainkan pusat pemasaran ikan, tempat sandar kapal, fasilitas perbengkelan, sekaligus simpul pertumbuhan ekonomi nelayan.

Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian Komisi II DPRD Parigi Moutong dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DKP pada 22 Juli 2024.

Forum menghasilkan enam rekomendasi, di antaranya pembenahan TPI, penghapusan aset rusak, optimalisasi TPI Petapa, evaluasi lapangan, serta percepatan administrasi pengalihan aset TPI Ambesia.

PAD Meningkat, Efektivitas Belum Terjawab

Di sisi lain, kinerja pendapatan asli daerah (PAD) sektor kelautan menunjukkan tren membaik. Realisasi meningkat dari sekitar 77,8 persen pada 2023 menjadi 82,84 persen pada 2024.

DKP mulai mengurangi ketergantungan terhadap retribusi konvensional melalui pengembangan budidaya modern, termasuk produksi benur udang vaname sebagai sumber PAD baru.

Namun peningkatan pendapatan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pengelolaan sektor. Target PAD masih belum tercapai sepenuhnya.

Hingga laporan ini disusun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Muhamad Nasir, belum memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan diajukan media ini.

Ia menyatakan masih berada di luar daerah dan memilih memberikan keterangan setelah kembali ke Parigi.