TB Sulteng Tinggi, Penularan Mengintai

PALU | KORANINDIGO – Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut Sulawesi Tengah masuk enam besar provinsi dengan capaian penemuan kasus tuberkulosis tertinggi secara nasional pada 2025.

Namun, capaian itu belum serta-merta memutus rantai penularan. Data terbaru hingga Agustus 2026 justru memperlihatkan pekerjaan besar masih tersisa.

“Provinsi paling tinggi, terbaik se-Indonesia dalam penemuan kasus TB adalah Provinsi Banten, nomor dua Provinsi Jawa Barat, nomor enam Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Benjamin di Palu, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Sulteng menemukan 8.419 kasus TB sepanjang 2025 dari estimasi beban 10.066 kasus. Capaian itu mencapai 83,6 persen. Tingkat pengobatan juga relatif tinggi, sekitar 90 persen dari kasus terdiagnosis.

Angka tersebut memperlihatkan kemampuan menemukan sekaligus mengobati pasien sudah bergerak cukup jauh. Masalahnya, keberhasilan itu belum otomatis mengerem munculnya kasus baru.

Data Sistem Informasi Tuberkulosis per 16 Agustus 2026 memberi gambaran berbeda. Sulteng baru mencatat 4.770 temuan dari estimasi beban 9.968 kasus, atau 47,9 persen. Posisi provinsi turun menjadi peringkat kedelapan secara nasional.

Perbedaan capaian itu memperlihatkan adanya pekerjaan besar pada tahun berjalan. Dari estimasi beban hampir 10 ribu kasus, lebih dari separuh belum ditemukan berdasarkan pencatatan hingga pertengahan Agustus

Palu Memimpin, Touna Teratas dalam Capaian

Kesenjangan juga terlihat di tingkat kabupaten dan kota.

Tojo Una-Una mencatat persentase penemuan tertinggi, 64,2 persen, melalui 296 kasus dari estimasi 461 kasus.

Morowali berada di posisi berikutnya dengan capaian 58,9 persen, terdiri atas 426 kasus dari estimasi 723 kasus.

Kota Palu mencatat 51,4 persen atau 1.062 kasus dari estimasi 2.066 kasus. Sigi berada sedikit di bawahnya, 51 persen, melalui 352 kasus dari estimasi 690 kasus.

Donggala mencapai 47,5 persen dengan 363 kasus. Parigi Moutong mencatat 46,9 persen dengan 541 kasus. Poso berada pada 44,5 persen dengan 330 kasus.

Morowali Utara dan Banggai sama-sama mencapai 42,7 persen. Namun jumlah kasus berbeda cukup jauh: Morowali Utara mencatat 155 kasus, sedangkan Banggai 500 kasus.

Berikutnya terdapat Buol dengan 42,1 persen atau 212 kasus, Tolitoli 40,7 persen atau 308 kasus, Banggai Kepulauan 40,1 persen atau 137 kasus, serta Banggai Laut 38,3 persen atau 89 kasus.

Data tersebut memperlihatkan persoalan TB tidak seragam. Sebagian daerah relatif lebih cepat menemukan kasus, sementara daerah lain masih tertinggal.

Jumlah kasus absolut juga tidak selalu sejalan dengan persentase capaian.

Kemendagri bahkan menyajikan angka sedikit berbeda. Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut Palu mencatat penemuan 1.075 kasus, disusul Parigi Moutong 546 kasus dan Banggai 510 kasus.

Perbedaan angka itu muncul dalam forum sama, tetapi berasal dari sumber atau periode pencatatan berbeda.

Selisih tersebut penting dicermati karena keberhasilan program TB pada akhirnya bergantung pada ketepatan membaca besaran masalah.

Bukan Sekadar Menemukan Pasien

Benjamin mengingatkan tingginya penemuan dan pengobatan belum cukup apabila penularan terus berlangsung, terutama di sekitar pasien.

TB tidak berhenti pada satu tubuh. Rumah menjadi salah satu titik penting dalam rantai penularan. Karena itu, pemeriksaan harus bergerak dari pasien terdiagnosis menuju orang serumah.

“Kalau di rumah itu ada yang sakit, maka orang seisi rumahnya harus dicek. Kalau tidak sakit, dikasih obat pencegahan,” ujar Benjamin.

Terapi pencegahan bagi kontak serumah menjadi salah satu instrumen penting. Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan pemberian terapi tersebut pada 2025 masih menghadapi kendala.

Sejumlah daerah belum mencapai sasaran ditetapkan.

Di titik inilah keberhasilan menemukan ribuan pasien menghadapi ujian berikutnya.

Pasien ditemukan dan diobati, tetapi bila kontak erat tidak diperiksa atau tidak mendapat terapi pencegahan saat diperlukan, rantai penularan tetap berpeluang berlanjut.

Pemerintah kini menyiapkan pemeriksaan khusus TB secara aktif di masyarakat. Secara nasional, pemeriksaan akan menyasar 53.335 lokasi. Di Sulawesi Tengah, terdapat 508 lokasi tersebar di 13 kabupaten/kota.

Langkah itu menandai perubahan pendekatan: pemerintah tidak cukup menunggu orang bergejala datang ke fasilitas kesehatan. Kasus mesti dicari secara aktif.

Benjamin menekankan pemeriksaan membutuhkan kerja bersama lintas sektor agar penemuan kasus berlangsung lebih cepat sekaligus memutus penularan.

Anggaran Tak Boleh Absen

Dorongan penanganan TB juga datang dari Kementerian Dalam Negeri.

Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memasukkan program penanggulangan TB ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah.

Menurut dia, kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Karena itu, penanganan TB tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan.

Kemendagri meminta isu TB masuk sejak penyusunan RPJMD sebagai turunan RPJMN, RKPD, Renstra perangkat daerah, hingga APBD.

“Penanganan TB tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan,” kata Akhmad.

Instruksi tersebut membawa persoalan TB keluar dari ruang klinis. Pemeriksaan, pengobatan, pelacakan kontak, terapi pencegahan, hingga pembiayaan membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

Akhmad juga meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melakukan pemetaan kasus secara presisi dan mempercepat penyusunan regulasi daerah.

Dinas Kesehatan dan puskesmas, kata dia, bertanggung jawab pada aspek teknis. Bappeda diminta memastikan TB masuk dalam perencanaan serta indikator pembangunan daerah.

Angka Besar, Pekerjaan Lebih Besar

Sulteng memiliki alasan mencatat capaian tinggi pada 2025. Sebanyak 8.419 kasus ditemukan dari estimasi 10.066 kasus. Sekitar 90 persen pasien ditemukan juga disebut telah memperoleh pengobatan.

Tetapi angka 2026 menyodorkan pertanyaan baru. Hingga 16 Agustus, baru 4.770 kasus ditemukan dari estimasi 9.968 kasus.

Di balik angka itu terdapat persoalan lebih mendasar: apakah sistem mampu menemukan mereka sebelum menularkan penyakit kepada orang lain?

Jawabannya tidak cukup hanya melalui jumlah pasien ditemukan.

Ia bergantung pada pemeriksaan kontak serumah, terapi pencegahan, kepatuhan pengobatan, kemampuan puskesmas melakukan pelacakan, akurasi data, serta kesediaan pemerintah daerah menempatkan TB sebagai prioritas anggaran.

Sebab dalam perang melawan tuberkulosis, menemukan pasien hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya berlangsung di rumah-rumah, puskesmas, ruang anggaran, dan keputusan pemerintah daerah.

Dan selama penularan masih berjalan, angka keberhasilan itu belum menjadi akhir cerita. IND