Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

KPU Resmi Undang Partai Demokrat untuk Akhiri Sengketa Calon Legislatif: Langkah Menuju Demokrasi yang Transparan

322
×

KPU Resmi Undang Partai Demokrat untuk Akhiri Sengketa Calon Legislatif: Langkah Menuju Demokrasi yang Transparan

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ariana, secara resmi mengundang Partai Demokrat untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) baru yang telah disahkan oleh KPU.

Langkah ini diambil sebagai upaya menyelesaikan sengketa terkait penetapan calon legislatif yang telah ditetapkan oleh partai tersebut.

Aslan laheo, selaku Sekretaris DPC (dewan pewakilan cabang) Partai Demokrat, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima SK baru yang berisi penetapan calon legislatif dari partainya, yang mengakibatkan perubahan isi dari SK sebelumnya.

Meskipun terdapat gejolak dari parpol lain terkait masalah ini, Aslan laeho menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala bagi Partai Demokrat.

Menurutnya, sengketa ini telah dijalani dengan mediasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kemudian dilakukan perbaikan dengan pihak KPU.

“Dalam pandangan kami, tuntutan dari parpol lain adalah sah-sah saja karena itu merupakan hak mereka. Namun, kami juga telah menjalankan hak kami dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan KPU,” ungkap Aslan.

Dengan undangan resmi dari KPU, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik dan partisipasi penuh dari Partai Demokrat untuk menjaga keberlangsungan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325