Example 728x250
HUKUM

Pekerjaan Jalan Bunobogu- Inalatan Di Sorot, PPK Dari BPJN Di Nilai Arogan Saat Dimintai Keterangan

×

Pekerjaan Jalan Bunobogu- Inalatan Di Sorot, PPK Dari BPJN Di Nilai Arogan Saat Dimintai Keterangan

Sebarkan artikel ini

BUOL|KORANINDIGO – Proyek jalan poros Bunobogu – Inalatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui BPJN sulteng dengan sumber dana Inpres jalan desa (IJD) tahun anggaran 2005 sebesar 34 milyar menjadi sorotan dilansir dari Media Faktainfodesa.com saat melakukan konfirmasi wartawan mendapatkan tanggapan tidak menyenangkan ketika mencoba mengkonfirmasi kondisi proyek tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait.

Ketika melakukan konfirmasi i terkait kondisi jalan yang dinilai belum optimal oleh masyarakat sekitar pihak media menunjukkan foto dokumentasi yang diambil beberpa sebelum konfirmasi Namun, sang PPK justru marah-marah dan menuduh wartawan serta pimpinan media tersebut telah merekayasa foto.

Hal ini membuat masyarakat Bunobogu semakin curiga adanya dugaan permainan kongkalikong antara Pejabat Pembuat komitmen, PPK, dan kontraktor yang menangani proyek tersebut. Menurut mereka, sikap marah PPK ketika ditanya kondisi proyek menjadi indikasi bahwa ada hal yang ingin disembunyikan.

“Kondisi jalan hingga saat ini belum sesuai dengan harapan, padahal dana sudah dikeluarkan dari APBN berkisar 34 milyar

Sikap PPK yang marah ketika ditanya malah membuat kita semakin curiga ada yang tidak beres,” ujar salah satu tokoh masyarakat dari Bunonogu yang enggan disebutkan namanya.

Tokoh masyarakat tersebut juga menegaskan bahwa tindakan PPK yang marah-marah kepada wartawan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menuntut agar instansi terkait, yakni BPJN Sulawesi Tengah, segera memanggil dan mempertanyakan kinerja sang PPK serta melakukan pemeriksaan mendalam terkait pelaksanaan proyek jalan poros Bunobogu -Inalatan

“Sangat penting bagi BPJN Sulteng untuk mengambil langkah tegas agar tidak ada penyelewengan atau kolusi yang merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari BPJN Sulawesi Tengah maupun dari pihak PPK terkait dugaan dan tuntutan masyarakat tersebut.

( SYAFRI SAKULA )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | INDIGO– Sudah dituntut 18 bulan penjara, tetapi Desi Natalia dan suaminya, Yudhi, masih berstatus tahanan kota. Keduanya merupakan terdakwa kasus investasi fiktif merugikan Novriana alias Novi hingga ratusan juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum…

HUKUM

PARIGI | INDIGO – Janji proyek rumah sakit berujung perkara pidana. Fulus ratusan juta rupiah melayang, korban mengaku mendapat ancaman, sementara dua terdakwa tidak ditahan. Kini, jaksa akhirnya meminta Desi Natalia dan suaminya, Yudhi, masing-masing…

HUKUM

“Uang ratusan juta rupiah dijanjikan untuk bisnis konsumsi pasien diduga mengalir ke pertambangan emas tanpa izin. Korban mengaku mendapat ancaman pembunuhan, sementara kedua terdakwa kini dituntut satu tahun enam bulan penjara” PARIGI | INDIGO –…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Drama rebutan kursi panas eselon II Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di meja hijau mendadak antiklimaks. Pihak penggugat secara mengejutkan memilih mundur teratur dan mencabut berkas gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara…

Example 325x325