Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 1000x60
HUKUM

Penandatanganan Tahap II NPHD, Berikut Penjelasan Pj. Bupati Richard Arnaldo

346
×

Penandatanganan Tahap II NPHD, Berikut Penjelasan Pj. Bupati Richard Arnaldo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INDIGO  – Jalankan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo, kembali menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, diruang rapat Bupati, Jum’at, 10/11/2023.

Penandatanganan dilakukan merupakan Tahapan kedua NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong terkait memasuki penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang.

“penandatanganan NPHD merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tertuang pada Peraturan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” jelas Richard.

 

Lanjut Richard mengatakan peraturan tersebut diatur agar seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum harus menandatangani NPHD dengan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu.

“Dalam menjalankan tugas Prioritas Pj. Bupati, ini salah satu bagian pekerjaan saya, untuk menyiapkan anggaran jelang Pemilu,“ tuturnya.

 

Ia menuturkan penandatanganan telah dilaksanakan, proses selanjutnya nantinya akan di serahkan kepada pihak penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU maupun Bawaslu.

Hal itu dimaksud agar setiap tahapan kegiatan pemilu baik pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik di kabupaten Parigi Moutong.

“Saya berharap dengan ditandatangani NPHD maka pihak penyelenggara Pemilu, KPU serta Baswalu untuk segera menyiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan, sehingga pelaksanaan pemilu tahun depan bisa berjalan sukses, lebih tertib dan adil,” tandasnya. (Ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Bangunan belum sempat difungsikan, tetapi kerusakan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong lebih dulu bermunculan. Dari kerusakan atap gedung hingga dinding berjamur. Temuan itu mendorong Panitia Khusus LHP BPK DPRD menelusuri pengawasan mendampingi pekerjaan sejak…

HUKUM

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) berjanji akan transparan dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Bahkan, demi terwujudnya transparansi Kejagung bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengusut 7 kasus tambang ilegal diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) hingga menambang di luar wilayah IUP (WIUP) yang dimiliki….

HUKUM

JAKARTA | KORANINDIGO – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung pada Rabu, 29 April 2026, bertempat…

Example 325x325