Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
HUKUM

Penandatanganan Tahap II NPHD, Berikut Penjelasan Pj. Bupati Richard Arnaldo

54
×

Penandatanganan Tahap II NPHD, Berikut Penjelasan Pj. Bupati Richard Arnaldo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INDIGO  – Jalankan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo, kembali menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, diruang rapat Bupati, Jum’at, 10/11/2023.

Penandatanganan dilakukan merupakan Tahapan kedua NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong terkait memasuki penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang.

Example 300x600

“penandatanganan NPHD merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tertuang pada Peraturan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” jelas Richard.

 

Lanjut Richard mengatakan peraturan tersebut diatur agar seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum harus menandatangani NPHD dengan pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu.

“Dalam menjalankan tugas Prioritas Pj. Bupati, ini salah satu bagian pekerjaan saya, untuk menyiapkan anggaran jelang Pemilu,“ tuturnya.

 

Ia menuturkan penandatanganan telah dilaksanakan, proses selanjutnya nantinya akan di serahkan kepada pihak penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU maupun Bawaslu.

Hal itu dimaksud agar setiap tahapan kegiatan pemilu baik pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik di kabupaten Parigi Moutong.

“Saya berharap dengan ditandatangani NPHD maka pihak penyelenggara Pemilu, KPU serta Baswalu untuk segera menyiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan, sehingga pelaksanaan pemilu tahun depan bisa berjalan sukses, lebih tertib dan adil,” tandasnya. (Ind)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dilapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Informasi diterima www.koranindigo.com, jadwal sidang Perkara 12 dan 46…

HUKUM

PALU | KORAN INDIGO – Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah ( LBH Sulteng) menilai kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, perlu di pertanyakan. Direktur LBH Sulteng, Julianer minta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera melakukan evaluasi terhadap…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Aksi seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 1306 Kota Palu, bertugas di Pos Komando Rayon Militer ( Koramil)-18/ Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal dilapor ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIII/2 Palu. Hal pelaporan tersebut, imbas…

HUKUM

KEPOLISIAN Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meringkus tujuh tahanan yang kabur dari sel tahanan polisi pada Jum’at, 31 Januari 2024, dini hari. VIDEO PENANGKAPAN 6 DARI 7 TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI SEL TAHANAN POLRES PARIMO REEL EKSLUSIF…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Penindakan terhadap sinyalemen sekongkol libatkan pejabat dan rekanan pada proyek jalan senilai Rp21 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), masih menjadi potret buram. Para oknum terduga pelaku terlibat rasuah bernilai…

DAERAH

GORONTALO | KORAN INDIGO – Seorang wanita yang diduga mucikari dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Gorontalo ditangkap oleh Tim Resmob Otanaha Direktorat Reserse Kriminal Umum ( Ditreskrimum ) Polda Gorontalo. Menurut Kasubdit IV Renakta, Ditreskrimum, Polda Gorontalo, AKP…

Verified by MonsterInsights